Sengketa Saham Perusahaan Akibat Keputusan Sirkuler dan Dugaan Pengalihan Hak Saham Tanpa Persetujuan yang Sah

Kantor Pengacara & Advokat Jakarta Timur | Azhari & Associates

Pendahuluan

Mengalami sengketa saham perusahaan, keputusan sirkuler, atau penurunan saham sepihak? Azhari & Associates memberikan pendampingan hukum perdata dan pidana.

Sengketa kepemilikan saham merupakan salah satu persoalan hukum korporasi yang dapat menimbulkan konflik serius di antara para pemegang saham. Persoalan menjadi semakin kompleks ketika perubahan kepemilikan saham dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), keputusan sirkuler, ataupun perubahan akta perseroan yang kemudian dipersoalkan keabsahannya.

Salah satu persoalan yang patut mendapatkan perhatian adalah ketika seorang pemegang saham yang semula memiliki 60% saham perusahaan, secara tiba-tiba mengetahui bahwa kepemilikannya berubah menjadi hanya 3% setelah menandatangani dokumen sirkuler yang sebelumnya tidak dipahami secara menyeluruh.

Apakah keadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum? Apakah perubahan saham tersebut dapat dibatalkan? Bahkan, apakah terdapat kemungkinan tindak pidana berupa penipuan atau pemalsuan dokumen?

Azhari & Associates, Kantor Pengacara dan Advokat Jakarta Timur, memandang bahwa persoalan tersebut harus dianalisis berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, ketentuan hukum perdata, hukum jabatan notaris, serta ketentuan pidana apabila ditemukan unsur tindak pidana.

1. Kronologi Permasalahan Sengketa Saham Perusahaan

Untuk memahami persoalan hukum tersebut, berikut ilustrasi kronologi yang dapat terjadi dalam suatu perseroan terbatas.

Tahap pertama: Pendirian perusahaan

Pada awal pendirian perusahaan terdapat dua pemegang saham dengan komposisi:

Pemegang Saham A memiliki 80 lembar saham atau 80%.
Pemegang Saham B memiliki 20 lembar saham atau 20%.

Dengan demikian, jumlah keseluruhan saham perusahaan adalah 100 lembar saham.

Tahap kedua: Masuknya investor baru

Setelah perusahaan berjalan selama satu tahun, dilaksanakan RUPS dan masuk seorang investor baru, yaitu Pemegang Saham C.

Dalam transaksi tersebut:

Pemegang Saham A menjual 20 lembar saham kepada C.
Pemegang Saham B menjual 15 lembar saham kepada C.

Setelah transaksi selesai, komposisi saham menjadi:

Pemegang saham	Jumlah saham	Persentase
A	60 lembar	60%
B	5 lembar	5%
C	35 lembar	35%
Total	100 lembar	100%

Dengan komposisi tersebut, A masih menjadi pemegang saham mayoritas.

Tahap ketiga: Perubahan komposisi saham melalui keputusan sirkuler

Pada tahun berikutnya, kembali dilakukan pembahasan mengenai perubahan perseroan.

Namun, dalam proses tersebut, Pemegang Saham A tidak menghadiri pertemuan yang dihadiri oleh Pemegang Saham B dan C.

Kemudian, seorang notaris mendatangi Pemegang Saham A di luar kantor notaris dan meminta A menandatangani dokumen yang disebut sebagai keputusan sirkuler.

Pemegang Saham A menandatangani dokumen tersebut tanpa membaca dan memahami secara terperinci seluruh isi dokumen.

Setelah proses perubahan akta selesai, A baru mengetahui bahwa kepemilikan sahamnya yang sebelumnya 60% berubah menjadi hanya 3%.

Perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai:

Apa isi sebenarnya dari keputusan sirkuler yang ditandatangani A?
Apakah A memperoleh penjelasan mengenai akibat hukum penandatanganan dokumen tersebut?
Apakah terdapat persetujuan yang sah dari seluruh pemegang saham?
Apakah perubahan tersebut dilakukan melalui penerbitan saham baru atau pengalihan saham?
Apakah hak A sebagai pemegang saham telah dilanggar?

2. Apakah Keputusan Sirkuler Tanpa Kehadiran Pemegang Saham A Sah?

Persoalan pertama yang harus diperiksa adalah keabsahan keputusan sirkuler.

Berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan di luar RUPS dapat mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS apabila seluruh pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

Artinya, keputusan sirkuler bukan sekadar dokumen yang ditandatangani oleh sebagian pemegang saham.

Persetujuan seluruh pemegang saham yang memiliki hak suara merupakan syarat penting.

Dalam ilustrasi tersebut, ketidakhadiran A dalam pertemuan fisik tidak otomatis menjadikan keputusan tidak sah. Sebab, keputusan sirkuler memang dapat dilakukan tanpa RUPS secara fisik.

Namun, harus dibuktikan apakah A benar-benar diberikan usul keputusan yang jelas dan menyetujuinya secara tertulis.

Apabila A hanya diminta menandatangani dokumen tanpa memperoleh penjelasan yang benar mengenai substansi dan akibat hukumnya, terdapat alasan untuk menguji keabsahan persetujuan tersebut.

Lebih jauh, apabila dokumen yang ditandatangani berbeda dari dokumen yang kemudian digunakan sebagai dasar perubahan akta, persoalan hukumnya menjadi semakin serius.

3. Apakah Penurunan Saham dari 60% Menjadi 3% Dapat Dibatalkan?

Jawabannya bergantung pada mekanisme hukum yang digunakan untuk mengubah kepemilikan saham.

Ada dua kemungkinan utama.

A. Perubahan melalui pengalihan saham

Pasal 56 UU Perseroan Terbatas mengatur bahwa pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.

Akta tersebut disampaikan kepada perseroan, kemudian direksi wajib mencatat pemindahan hak dan perubahan kepemilikan saham dalam daftar pemegang saham.

Apabila penurunan kepemilikan A dilakukan dengan mengalihkan sebagian besar sahamnya kepada pihak lain, harus diperiksa apakah benar terdapat tindakan pengalihan hak yang sah.

Pertanyaan yang harus dijawab antara lain:

Apakah A pernah menyetujui penjualan saham?
Apakah terdapat akta pemindahan hak atas saham?
Apakah terdapat bukti pembayaran?
Apakah terdapat persetujuan organ perseroan apabila dipersyaratkan anggaran dasar?
Apakah perubahan tersebut telah dicatat secara benar?

Jika tidak pernah ada persetujuan pengalihan saham yang sah, perubahan kepemilikan tersebut dapat dipersoalkan melalui jalur hukum.

B. Perubahan melalui penerbitan saham baru atau dilusi saham

Kemungkinan kedua adalah perusahaan menerbitkan saham baru sehingga persentase kepemilikan A mengalami penurunan.

Pasal 43 UU Perseroan Terbatas pada prinsipnya mengatur bahwa saham baru yang diterbitkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan secara proporsional kepada pemegang saham yang ada, dengan pengecualian tertentu sebagaimana diatur undang-undang.

Karena itu, harus diperiksa:

Apakah ada keputusan RUPS mengenai penambahan modal?
Berapa jumlah saham baru yang diterbitkan?
Siapa yang mengambil bagian atas saham baru tersebut?
Apakah A telah memperoleh kesempatan menggunakan haknya?
Apakah terdapat pengecualian yang sah terhadap hak penawaran terlebih dahulu?
Apakah penyetoran modal benar-benar dilakukan?

Penurunan dari 60% menjadi 3% tidak dapat langsung dianggap sah hanya karena telah tercantum dalam akta perubahan perseroan.

Keabsahan proses dan dasar transaksi tetap harus diperiksa.

4. Apakah Perbuatan Tersebut Termasuk Perbuatan Melawan Hukum?

Dalam perspektif hukum perdata, tindakan yang mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya hak kepemilikan saham seseorang dapat menjadi dasar gugatan apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur kewajiban mengganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum.

Dalam konteks sengketa saham, unsur yang perlu dianalisis meliputi:

Adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
Adanya kesalahan atau pertanggungjawaban pihak yang melakukan perbuatan.
Adanya kerugian yang dialami pemegang saham.
Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.

Selain itu, Pasal 61 UU Perseroan Terbatas memberikan hak kepada pemegang saham untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan apabila dirugikan oleh tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi, dan/atau dewan komisaris.

Dengan demikian, pemegang saham A dapat mempertimbangkan gugatan perdata untuk menguji keputusan dan tindakan perseroan tersebut.

5. Apakah Dapat Masuk ke Ranah Tindak Pidana?

Tidak semua sengketa kepemilikan saham merupakan tindak pidana.

Namun, apabila ditemukan adanya tipu muslihat, keterangan palsu, manipulasi dokumen, atau penggunaan dokumen yang isinya tidak benar sehingga menimbulkan kerugian, perkara tersebut dapat memiliki dimensi pidana.

Beberapa ketentuan yang perlu diperiksa adalah:

A. Dugaan penipuan

Apabila terdapat pihak yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan A menandatangani dokumen yang mengakibatkan kerugian dan memberikan keuntungan secara melawan hukum, unsur penipuan perlu dianalisis.

Untuk perbuatan yang dilakukan sejak 2 Januari 2026, ketentuan penipuan dalam Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP perlu diperhatikan.

B. Dugaan pemalsuan surat

Apabila ditemukan bahwa isi dokumen diubah, tanda tangan dipalsukan, atau dokumen dibuat secara tidak benar untuk digunakan seolah-olah benar dan berpotensi menimbulkan kerugian, Pasal 391 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dapat menjadi salah satu ketentuan yang diperiksa untuk perbuatan setelah KUHP baru berlaku.

Namun, apabila tanda tangan A memang asli, keadaan tersebut tidak otomatis memenuhi unsur pemalsuan surat. Harus diperiksa apakah terdapat pemalsuan isi, perubahan dokumen, atau penggunaan surat yang isinya tidak benar.

Catatan waktu: Apabila peristiwa terjadi sebelum 2 Januari 2026, penerapan hukum pidananya harus dianalisis berdasarkan ketentuan KUHP yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan, termasuk ketentuan peralihan dan asas hukum yang lebih menguntungkan terdakwa apabila relevan.

6. Bagaimana Tanggung Jawab Notaris dalam Perubahan Saham?

Kehadiran notaris di luar kantor notaris tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum.

Notaris dapat menjalankan kewenangannya berdasarkan ketentuan jabatan notaris, dengan tetap memperhatikan batas kewenangan, tempat kedudukan, wilayah jabatan, tata cara pembuatan akta, serta kewajiban profesionalnya.

Pasal 16 UU Jabatan Notaris mewajibkan notaris bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Oleh karena itu, apabila notaris mengetahui adanya persoalan mengenai isi dokumen, persetujuan pihak yang bersangkutan, atau proses penandatanganan, tindakan dan tanggung jawab notaris perlu diperiksa berdasarkan bukti yang tersedia.

Hal-hal yang perlu diminta dan diperiksa meliputi:

Dokumen sirkuler asli.
Minuta akta dan salinan akta perubahan.
Identitas serta kapasitas para penghadap.
Dokumen pendukung perubahan saham.
Dokumen dan bukti penyampaian persetujuan.
Riwayat proses pembuatan dan penandatanganan dokumen.

Apabila ditemukan dugaan pelanggaran jabatan, pengaduan dapat dipertimbangkan melalui mekanisme pengawasan notaris sesuai kewenangan lembaga yang berwenang.

7. Langkah Hukum yang Harus Dilakukan Pengacara atau Advokat

Dalam menangani kasus seperti ini, advokat harus melakukan langkah hukum secara terstruktur.

Langkah pertama: Audit dokumen perusahaan

Advokat harus meminta dan memeriksa:

Akta pendirian perseroan.
Seluruh akta perubahan perseroan.
Anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar.
Keputusan RUPS sebelumnya.
Dokumen keputusan sirkuler.
Daftar pemegang saham sebelum dan sesudah perubahan.
Bukti transaksi pengalihan saham.
Bukti penyetoran modal.
Dokumen persetujuan atau pemberitahuan kepada Menteri Hukum.

Langkah kedua: Membuat somasi dan permintaan klarifikasi

Advokat dapat mengirimkan somasi kepada perseroan dan pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.

Somasi dapat meminta:

Penjelasan dasar perubahan kepemilikan saham.
Salinan dokumen perubahan.
Penjelasan mekanisme dilusi atau pengalihan saham.
Koreksi terhadap pencatatan yang tidak sesuai hukum.
Penghentian tindakan yang berpotensi memperbesar kerugian.

Langkah ketiga: Mengajukan gugatan perdata

Apabila ditemukan dasar hukum yang cukup, advokat dapat mempertimbangkan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

Tuntutan dapat disusun sesuai hasil pemeriksaan, misalnya:

Menyatakan keputusan sirkuler tidak sah atau dapat dibatalkan.
Menyatakan perbuatan tertentu sebagai perbuatan melawan hukum.
Meminta pembatalan atau koreksi akibat hukum perubahan yang disengketakan.
Memulihkan hak kepemilikan saham sesuai bukti dan dasar hukum.
Meminta ganti rugi apabila unsur dan kerugiannya terbukti.

Perlu diperhatikan bahwa pembatalan atau perubahan akta tidak otomatis terjadi hanya dengan mengirimkan somasi. Diperlukan dasar dan mekanisme hukum yang tepat.

Langkah keempat: Mempertimbangkan laporan pidana

Jika ditemukan bukti awal mengenai penipuan, pemalsuan dokumen, atau tindak pidana lain, advokat dapat mendampingi klien dalam menyusun laporan kepada aparat penegak hukum.

Laporan harus didukung bukti yang relevan dan tidak semata-mata didasarkan pada perbedaan pendapat mengenai keputusan bisnis.

Langkah kelima: Mengamankan bukti dan mencegah kerugian lebih lanjut

Advokat perlu segera mengamankan dokumen asli, bukti komunikasi, bukti transaksi, dan rekam jejak perubahan perseroan.

Apabila diperlukan, dapat dipertimbangkan permohonan tindakan sementara atau upaya hukum lain yang tersedia untuk mencegah bertambahnya kerugian.

8. Mengapa Memerlukan Pengacara Sengketa Saham Perusahaan?

Sengketa saham tidak hanya menyangkut persentase kepemilikan, tetapi juga hak suara, pengendalian perusahaan, pembagian keuntungan, hak atas informasi, dan kedudukan pemegang saham dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Kesalahan dalam menentukan dasar gugatan dapat menyebabkan perkara menjadi tidak efektif.

Oleh sebab itu, penanganan harus dimulai dengan pemeriksaan dokumen korporasi, analisis perbuatan hukum, penghitungan komposisi saham, dan penentuan strategi litigasi maupun nonlitigasi.

Azhari & Associates, Kantor Pengacara & Advokat Jakarta Timur, memberikan layanan pendampingan hukum dalam permasalahan hukum perusahaan, termasuk sengketa kepemilikan saham, perselisihan antar pemegang saham, dugaan perbuatan melawan hukum, serta persoalan perubahan akta perseroan.

9. Konsultasikan Sengketa Saham Perusahaan kepada Azhari & Associates

Apabila Anda mengalami perubahan kepemilikan saham secara sepihak, merasa dirugikan akibat keputusan sirkuler, atau menemukan perubahan akta perusahaan yang tidak sesuai dengan persetujuan Anda, segera lakukan pemeriksaan hukum terhadap seluruh dokumen perusahaan.

Jangan terburu-buru menandatangani dokumen perubahan perseroan sebelum memahami akibat hukumnya.

Azhari & Associates – Kantor Pengacara & Advokat Jakarta Timur siap memberikan pendampingan hukum berdasarkan pemeriksaan fakta, dokumen, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Website: https://www.kantor-pengacara.com/

Hubungi Azhari & Associates untuk mendapatkan konsultasi dan pendampingan hukum terkait sengketa saham perusahaan.

Artikel Terkait: