Uang atau aset perusahaan diduga digelapkan rekan bisnis maupun karyawan? Kenali unsur penggelapan, Pasal 486 KUHP, bukti dan langkah hukum untuk melindungi perusahaan.

Pengelolaan keuangan dan aset merupakan bagian penting dalam menjalankan suatu perusahaan. Setiap dana yang diterima, dikelola maupun digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kepentingan dan ketentuan perusahaan.

Namun, dalam praktik kegiatan usaha, tidak jarang muncul permasalahan ketika seseorang yang diberikan kepercayaan untuk mengelola uang atau aset perusahaan justru diduga menyalahgunakan penguasaannya.

Permasalahan tersebut dapat melibatkan karyawan, direktur, pengelola keuangan, mitra bisnis maupun pihak lain yang memiliki akses terhadap aset perusahaan.

Apabila terdapat penguasaan barang secara melawan hukum dan unsur tindak pidana terpenuhi, perbuatan tersebut dapat mengarah pada dugaan penggelapan.

Lantas, bagaimana cara perusahaan mengambil langkah hukum terhadap dugaan penggelapan uang dan aset perusahaan?

1. Apa Itu Penggelapan Uang Perusahaan?

Penggelapan merupakan perbuatan memiliki secara melawan hukum barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, sementara barang tersebut telah berada dalam penguasaan pelaku bukan karena tindak pidana.

Dalam konteks perusahaan, penggelapan dapat berkaitan dengan uang, barang atau aset yang berada dalam penguasaan seseorang karena pekerjaan, jabatan, kepercayaan maupun hubungan hukum tertentu.

Contohnya:

  • Karyawan menerima uang perusahaan untuk pembayaran pemasok, tetapi diduga menggunakannya untuk kepentingan pribadi.

  • Pengelola keuangan memindahkan dana perusahaan tanpa hak.

  • Mitra bisnis menguasai aset yang seharusnya dikembalikan kepada perusahaan.

  • Pihak yang diberi kewenangan menjual barang perusahaan kemudian menguasai hasil penjualannya secara melawan hukum.

Setiap tindakan harus diperiksa berdasarkan kepemilikan barang, dasar penguasaan, kewenangan dan maksud perbuatan yang dilakukan.

2. Dasar Hukum Penggelapan dalam Perusahaan

Dasar hukum penggelapan saat ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang berlaku sejak 2 Januari 2026.

Pasal 486 KUHP mengatur tindak pidana penggelapan, yaitu perbuatan secara melawan hukum memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan berada dalam kekuasaan pelaku bukan karena tindak pidana.

Ancaman pidananya adalah penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak kategori IV.

Selain itu, Pasal 488 KUHP mengatur pemberatan dalam keadaan tertentu, yaitu apabila penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang menguasai barang karena hubungan kerja, profesi atau mendapat upah untuk penguasaan barang tersebut.

Pasal 488 dapat menjadi relevan dalam perkara yang melibatkan karyawan atau pihak yang menguasai barang karena pekerjaan, tetapi penerapannya tetap harus didasarkan pada pemenuhan unsur yang ditentukan undang-undang.

3. Perbedaan Penggelapan dan Wanprestasi

Tidak semua penggunaan uang yang tidak sesuai kesepakatan merupakan penggelapan.

Misalnya, sebuah perusahaan menerima dana investasi dari mitra bisnis, kemudian proyek mengalami kerugian dan perusahaan tidak dapat mengembalikan dana sesuai waktu yang disepakati.

Peristiwa tersebut perlu terlebih dahulu dianalisis berdasarkan hubungan perjanjian dan kewajiban masing-masing pihak.

Berbeda apabila seseorang menerima penguasaan uang atau barang milik pihak lain secara sah, kemudian secara melawan hukum memperlakukannya sebagai milik sendiri.

Perbedaan tersebut penting karena wanprestasi merupakan persoalan hukum perdata, sedangkan penggelapan merupakan tindak pidana apabila seluruh unsur pidananya terpenuhi.

4. Ciri-Ciri Dugaan Penggelapan Dana Perusahaan

Beberapa kondisi yang perlu diperiksa antara lain:

  1. Terdapat selisih antara catatan keuangan dan kondisi sebenarnya.

  2. Dana perusahaan digunakan tanpa dasar kewenangan yang sah.

  3. Terdapat transaksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

  4. Aset perusahaan dialihkan tanpa persetujuan yang diperlukan.

  5. Seseorang menolak mengembalikan barang yang berada dalam penguasaannya.

  6. Terdapat dugaan manipulasi dokumen transaksi.

  7. Penggunaan dana tidak sesuai dengan tujuan penyerahan dan terdapat indikasi penguasaan secara melawan hukum.

Indikasi tersebut bukan bukti otomatis terjadinya tindak pidana. Diperlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen, transaksi dan keterangan pihak terkait.

5. Bukti yang Harus Dikumpulkan Perusahaan

Sebelum mengambil langkah hukum, perusahaan sebaiknya melakukan pemeriksaan internal.

Bukti yang dapat dipersiapkan meliputi:

  • Rekening koran perusahaan.

  • Bukti transfer.

  • Laporan keuangan.

  • Bukti kas masuk dan kas keluar.

  • Surat penugasan karyawan.

  • Perjanjian kerja dan perjanjian pengelolaan dana.

  • Bukti kepemilikan aset.

  • Dokumen inventaris.

  • Komunikasi elektronik.

  • Keterangan saksi.

  • Hasil audit atau pemeriksaan internal apabila tersedia.

Dokumen keuangan harus dijaga keasliannya. Hindari mengubah atau menghapus data yang berpotensi menjadi bukti.

6. Langkah Hukum yang Dapat Dilakukan Perusahaan

A. Melakukan Audit Internal

Perusahaan perlu mengidentifikasi jumlah kerugian, transaksi yang bermasalah dan pihak yang memiliki akses terhadap dana atau aset.

B. Mengamankan Dokumen dan Aset

Lakukan pengamanan dokumen keuangan, data transaksi dan akses sistem sesuai kewenangan perusahaan.

C. Melakukan Pemeriksaan Hukum

Kronologi dan bukti perlu dianalisis untuk mengetahui apakah persoalan tersebut merupakan wanprestasi, perbuatan melawan hukum atau terdapat dugaan tindak pidana penggelapan.

D. Mengirimkan Somasi Jika Relevan

Apabila terdapat kewajiban pengembalian atau pemenuhan prestasi yang dapat dituntut secara perdata, somasi dapat dipertimbangkan.

E. Melaporkan Dugaan Tindak Pidana

Jika ditemukan dasar yang cukup untuk menduga adanya tindak pidana, perusahaan dapat mempertimbangkan membuat laporan kepada kepolisian dengan menyertakan dokumen dan bukti pendukung.

F. Mempertimbangkan Gugatan Perdata

Perusahaan juga dapat mempertimbangkan gugatan perdata apabila terdapat dasar hukum untuk menuntut pengembalian aset atau ganti kerugian.

7. Apakah Direktur atau Karyawan Dapat Dimintai Pertanggungjawaban?

Pertanggungjawaban hukum ditentukan berdasarkan perbuatan, kewenangan, kesalahan dan bukti.

Dalam konteks perseroan terbatas, Pasal 97 UU Nomor 40 Tahun 2007 mengatur tanggung jawab direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian perseroan apabila terbukti bersalah atau lalai menjalankan tugas sesuai ketentuan tersebut, dengan memperhatikan pula ketentuan pembelaan dan pengecualian yang diatur undang-undang.

Sementara itu, dugaan penggelapan oleh karyawan perlu diperiksa berdasarkan hubungan kerja, kewenangan penguasaan barang dan unsur tindak pidananya.

8. Jasa Pengacara Penggelapan Perusahaan Jakarta – Azhari & Associates

Permasalahan penggelapan dana perusahaan sering membutuhkan penanganan hukum yang cermat karena melibatkan dokumen keuangan, hubungan kerja, transaksi bisnis dan kemungkinan proses pidana maupun perdata.

Azhari & Associates menyediakan konsultasi dan pendampingan hukum terkait:

  • Pemeriksaan hukum dugaan penggelapan dana.

  • Analisis dokumen transaksi perusahaan.

  • Penyusunan somasi.

  • Pendampingan pelaporan dugaan tindak pidana.

  • Pendampingan pemeriksaan di kepolisian sesuai kewenangan advokat.

  • Gugatan perdata terkait kerugian perusahaan.

  • Pendampingan penyelesaian sengketa bisnis.

Jangan biarkan dugaan penyalahgunaan dana perusahaan berkembang menjadi kerugian yang semakin besar.

Konsultasikan permasalahan perusahaan Anda kepada Kantor Hukum Azhari & Associates.

Website: https://www.kantor-pengacara.com