Perceraian Perkawinan Beda Agama Setelah Pindah Agama: Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri yang Berwenang?

Kantor Pengacara & Advokat Jakarta Timur | Azhari & Associates

Analisis hukum perceraian setelah suami istri pindah agama, kewenangan Pengadilan Agama atau Negeri, serta gugatan harta gono-gini. Konsultasikan dengan Azhari & Associates.

Perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, tetapi kemudian suami dan istri sama-sama berpindah agama, dapat menimbulkan persoalan hukum yang kompleks ketika salah satu pihak mengajukan perceraian. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keabsahan perkawinan, tetapi juga menyangkut kewenangan absolut pengadilan, prosedur perceraian, dan pembagian harta bersama atau harta gono-gini.

Dalam praktiknya, tidak sedikit pasangan yang telah menjalani kehidupan rumah tangga selama puluhan tahun, memiliki anak, membangun usaha, membeli tanah dan bangunan, serta mengumpulkan kekayaan bersama. Namun, ketika rumah tangga mengalami keretakan, muncul pertanyaan: apakah perceraian harus diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri apabila kedua pasangan sudah tidak lagi beragama Islam?

Persoalan ini memerlukan analisis hukum yang menyeluruh.

1. Kronologi Perkawinan dan Perubahan Agama

Sebagai ilustrasi, terdapat pasangan suami istri yang dapat disebut sebagai A dan B.

Pada awalnya, A beragama non-Islam, sedangkan B beragama Islam. Sebelum melangsungkan perkawinan, A memeluk agama Islam sehingga keduanya memiliki agama yang sama dan melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam.

Perkawinan tersebut kemudian berlangsung hingga keduanya dikaruniai lima orang anak.

Namun, sebelum memiliki keturunan, A kembali memeluk agama sebelumnya. B kemudian mengikuti agama A. Perubahan agama tersebut juga diikuti dengan perubahan data agama dalam dokumen kependudukan mereka.

Setelah menjalani kehidupan rumah tangga selama kurang lebih 25 tahun, hubungan keduanya mengalami ketidakharmonisan. Mereka sebelumnya tinggal bersama di Bogor, tetapi kemudian berpisah tempat tinggal. Suami tinggal di Semarang, sedangkan istri tinggal di Jakarta.

Pada akhirnya, suami berkehendak mengajukan perceraian.

Permasalahan hukumnya adalah:

1. Apakah perpindahan agama setelah perkawinan mengubah kewenangan pengadilan?

2. Apakah perceraian harus diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri?

3. Pengadilan mana yang memiliki kewenangan berdasarkan tempat tinggal para pihak?

4. Bagaimana kedudukan harta bersama yang diperoleh selama 25 tahun perkawinan?

5. Apakah gugatan pembagian harta bersama harus diajukan bersamaan dengan perceraian?

2. Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia

Ketentuan utama mengenai perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan:

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan berkaitan dengan hukum agama yang menjadi dasar pelaksanaan perkawinan.

Dalam ilustrasi tersebut, apabila dapat dibuktikan bahwa A telah menjadi mualaf sebelum perkawinan dan perkawinan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka hubungan hukum perkawinan pada awalnya dibentuk berdasarkan hukum Islam.

Perubahan agama yang terjadi setelah perkawinan perlu dibedakan dari keadaan agama pada saat perkawinan dilangsungkan.

Perubahan agama tidak dengan sendirinya menghapus sejarah terbentuknya hubungan hukum perkawinan tersebut.

3. Asas Personalitas Keislaman dan Kewenangan Pengadilan Agama

Salah satu prinsip penting dalam hukum acara Peradilan Agama adalah asas personalitas keislaman.

Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 mengatur kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam, termasuk perkara perkawinan.

Dalam penerapannya, perlu diperhatikan bukan hanya agama para pihak ketika perkara diajukan, tetapi juga hubungan hukum yang menjadi dasar sengketa.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung dalam penjelasannya mengenai asas personalitas keislaman menerangkan bahwa apabila hubungan perkawinan dibentuk ketika kedua pihak beragama Islam dan dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, perpindahan agama setelahnya tidak otomatis menghilangkan kewenangan Peradilan Agama.

Dengan demikian, dalam ilustrasi tersebut terdapat dasar hukum untuk mempertahankan kewenangan Pengadilan Agama meskipun suami dan istri kemudian berpindah agama.

4. Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri?

Pasal 1 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975 membedakan pengadilan yang menangani perkara perkawinan, yaitu Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya.

Namun, ketentuan tersebut tidak boleh dibaca terpisah dari asas personalitas keislaman dan riwayat hubungan hukum perkawinan.

Oleh karena itu, apabila perkawinan semula dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, terdapat argumentasi hukum bahwa penyelesaian perceraiannya tetap berada dalam kewenangan Pengadilan Agama meskipun kedua pihak kemudian keluar dari agama Islam.

Hal ini harus dibuktikan dengan dokumen perkawinan dan riwayat hubungan hukum para pihak.

5. Menentukan Pengadilan Berdasarkan Domisili Suami dan Istri

Setelah kewenangan absolut ditentukan, selanjutnya perlu ditentukan kewenangan relatif pengadilan.

Apabila suami mengajukan permohonan cerai talak, Pasal 66 ayat (2) UU Peradilan Agama pada prinsipnya menentukan bahwa permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman istri sebagai Termohon.

Dengan demikian, apabila istri saat ini berdomisili di Jakarta, pengadilan yang perlu diperiksa adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya mencakup alamat istri tersebut.

Tempat perkawinan dahulu dilangsungkan di Surabaya tidak otomatis menjadikan Pengadilan Agama Surabaya sebagai pengadilan yang berwenang secara relatif.

Demikian pula, domisili suami di Semarang tidak otomatis menjadikan Pengadilan Agama Semarang sebagai tempat pengajuan permohonan cerai talak.

Pengecualian dapat berlaku apabila terdapat keadaan khusus sebagaimana diatur undang-undang.

6. Bagaimana Kedudukan Harta Gono-Gini?

Persoalan berikutnya adalah pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan.

Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Sementara itu, Pasal 35 ayat (2) mengatur bahwa harta bawaan masing-masing serta harta yang diperoleh melalui hadiah atau warisan pada prinsipnya berada di bawah penguasaan masing-masing.

Dengan demikian, harta yang perlu diidentifikasi dalam perkara ini antara lain:

• Tanah dan bangunan yang dibeli selama perkawinan.

• Rumah tinggal.

• Kendaraan.

• Tabungan dan deposito.

• Saham dan investasi.

• Kepemilikan perusahaan.

• Aset usaha.

• Piutang dan kewajiban keluarga.

Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan juga menentukan bahwa tindakan hukum terhadap harta bersama memerlukan persetujuan kedua belah pihak.

Pembagian harta bersama setelah perceraian diatur berdasarkan Pasal 37 UU Perkawinan menurut hukum masing-masing.

Apabila KHI berlaku dalam penyelesaian perkara, Pasal 97 KHI pada prinsipnya memberikan masing-masing pihak seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Namun, dalam perkara yang kedua pihaknya telah berpindah agama, penerapan KHI dan forum penyelesaian harta bersama harus dianalisis tersendiri. Pembagian tidak boleh diputuskan hanya berdasarkan perubahan agama dalam KTP atau KK.

7. Apakah Gugatan Harta Bersama Dapat Digabungkan dengan Perceraian?

Pasal 66 ayat (5) UU Peradilan Agama membuka kemungkinan pengajuan tuntutan harta bersama bersamaan dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Pasal 86 ayat (1) juga mengatur kemungkinan pengajuan gugatan harta bersama bersama gugatan perceraian atau setelah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, terdapat pilihan strategi litigasi:

Pertama, penggabungan perkara.

Tuntutan pembagian harta bersama diajukan bersamaan dengan perkara perceraian apabila secara hukum dan prosedural dimungkinkan.

Kedua, gugatan terpisah.

Gugatan harta bersama diajukan setelah perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pemilihan strategi harus memperhatikan objek sengketa, bukti kepemilikan, potensi pengalihan aset, dan kompetensi pengadilan.

8. Pentingnya Pembuktian dalam Perkara Perceraian

Ketidakharmonisan rumah tangga selama bertahun-tahun dapat menjadi dasar perceraian apabila memenuhi alasan hukum yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 mengatur alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali.

Apabila perkara tunduk pada KHI, Pasal 116 huruf f mengatur alasan yang sejalan. Pasal 116 huruf h juga mengatur perpindahan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Bukti yang dapat dipersiapkan antara lain:

• Bukti pisah tempat tinggal.

• Keterangan saksi keluarga.

• Bukti komunikasi.

• Dokumen tempat tinggal.

• Bukti keadaan rumah tangga.

• Dokumen perkawinan.

Perpindahan agama saja tidak otomatis membuktikan alasan perceraian berdasarkan Pasal 116 huruf h KHI. Harus terdapat hubungan antara perpindahan agama dan ketidakrukunan rumah tangga apabila alasan tersebut yang digunakan.

9. Mengapa Membutuhkan Kantor Pengacara yang Memahami Perkara Perceraian Kompleks?

Perkara perceraian tidak selalu sederhana, khususnya apabila melibatkan perkawinan yang pernah tunduk pada hukum agama tertentu, perubahan agama, domisili berbeda, lima orang anak, serta aset yang diperoleh selama puluhan tahun perkawinan.

Kesalahan menentukan pengadilan dapat menimbulkan persoalan kompetensi absolut maupun relatif. Kesalahan mengidentifikasi harta bersama juga dapat mengakibatkan hak salah satu pihak tidak terlindungi secara optimal.

Azhari & Associates sebagai Kantor Pengacara & Advokat Jakarta Timur menyediakan pendampingan hukum dalam bidang:

• Analisis hukum perkawinan dan perceraian.

• Pendampingan cerai talak dan cerai gugat.

• Sengketa kewenangan pengadilan.

• Gugatan pembagian harta bersama.

• Sengketa kepemilikan tanah dan bangunan.

• Perlindungan aset dalam perkara keluarga.

• Penyusunan strategi litigasi dan penyelesaian sengketa.

Pendampingan hukum dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, analisis ketentuan hukum, identifikasi risiko, serta penyusunan langkah hukum berdasarkan fakta masing-masing perkara.

10. Konsultasikan Perkara Perceraian dan Harta Bersama

Apabila Anda menghadapi persoalan perceraian setelah perubahan agama, perbedaan domisili suami dan istri, atau sengketa harta bersama, penting untuk mengetahui terlebih dahulu pengadilan yang berwenang dan dasar hukum yang dapat digunakan.

Kantor Pengacara & Advokat Jakarta Timur | Azhari & Associates memberikan layanan konsultasi dan pendampingan hukum untuk membantu klien memahami posisi hukum, hak-hak keperdataan, serta strategi penyelesaian perkara.

Hubungi Azhari & Associates melalui website www.kantor-pengacara.com untuk konsultasi hukum dan penanganan perkara perceraian serta sengketa harta bersama.