Pahami pengertian RUPS, jenis RUPS tahunan dan luar biasa, prosedur pemanggilan, kuorum, keputusan, serta hak pemegang saham dalam PT.

Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS merupakan organ perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan undang-undang dan anggaran dasar.

RUPS memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan.

Dasar Hukum RUPS

RUPS diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya ketentuan mengenai RUPS yang telah mengalami perubahan melalui peraturan perundang-undangan terkait.

Jenis-Jenis RUPS

1. RUPS Tahunan

RUPS tahunan wajib diselenggarakan sesuai ketentuan UU PT, paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir.

Agenda antara lain pembahasan laporan tahunan dan laporan keuangan serta penggunaan laba perseroan sesuai kewenangan RUPS.

2. RUPS Lainnya

RUPS lainnya dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan dan kepentingan perseroan. Dalam praktik, rapat ini sering disebut RUPS luar biasa.

Prosedur Penyelenggaraan RUPS

Tahapan penyelenggaraan RUPS pada umumnya mencakup:

  1. Menentukan agenda rapat.

  2. Memastikan pihak yang berwenang meminta atau menyelenggarakan RUPS.

  3. Melakukan pemanggilan sesuai ketentuan.

  4. Memastikan kehadiran dan kuorum.

  5. Melaksanakan pembahasan dan pengambilan keputusan.

  6. Membuat risalah rapat.

  7. Melakukan tindak lanjut administratif dan hukum.

UU PT juga mengenal keputusan pemegang saham di luar RUPS atau keputusan sirkuler, dengan persyaratan seluruh pemegang saham yang memiliki hak suara menyetujui secara tertulis sesuai Pasal 91.

 
JDIH BPK+1

 

Kewenangan RUPS

Kewenangan RUPS meliputi keputusan yang secara hukum menjadi kewenangannya, antara lain:

  • Menyetujui laporan tahunan.

  • Menetapkan penggunaan laba.

  • Mengangkat dan memberhentikan direksi serta komisaris.

  • Menyetujui tindakan korporasi tertentu.

  • Menyetujui perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan.

  • Memutuskan pembubaran perseroan sesuai ketentuan.

Sengketa dalam RUPS

Perselisihan dapat timbul akibat pemanggilan yang tidak sesuai prosedur, perbedaan kepentingan pemegang saham, persoalan kuorum, atau dugaan keputusan yang merugikan perseroan.

Setiap keputusan perlu diperiksa berdasarkan dokumen pemanggilan, daftar hadir, risalah rapat, anggaran dasar, dan peraturan yang berlaku.

Pendampingan Hukum RUPS

Azhari & Associates dapat membantu pemeriksaan aspek hukum RUPS, persiapan dokumen, analisis kewenangan, serta penanganan perselisihan pemegang saham.

CTA: Pastikan keputusan strategis perusahaan memiliki dasar dan prosedur hukum yang tepat. Konsultasikan kebutuhan RUPS bersama Azhari & Associates.

Internal link: Artikel utama Hukum Korporasi; artikel Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris; artikel Sengketa Pemegang Saham.