Sengketa Perbankan Tidak Selalu Berakhir sebagai Perkara Perdata

Menghadapi sengketa perbankan yang berujung pidana? Kenali bentuk kejahatan perbankan, dasar hukum, hak nasabah, dan langkah pendampingan pengacara.

Hubungan antara bank dan nasabah merupakan hubungan hukum yang didasarkan pada perjanjian, ketentuan perbankan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam praktiknya, hubungan tersebut tidak selalu berjalan dengan baik. Berbagai persoalan dapat muncul, mulai dari penarikan dana tanpa persetujuan, penyalahgunaan fasilitas kredit, penggelapan dana nasabah, pemalsuan dokumen perbankan, hingga dugaan manipulasi transaksi keuangan.

Sebagian sengketa perbankan memang merupakan persoalan perdata, misalnya perselisihan mengenai kewajiban pembayaran kredit, bunga, atau pelaksanaan perjanjian.

Namun, apabila ditemukan adanya unsur kesengajaan, tipu muslihat, penyalahgunaan kewenangan, pemalsuan dokumen, atau perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur tindak pidana, persoalan tersebut dapat berkembang menjadi perkara pidana.

Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa sengketa perbankan yang mengandung unsur tindak pidana dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang bertanggung jawab, baik dari kalangan pegawai bank, pengurus bank, debitur, maupun pihak ketiga.

1. Apa yang Dimaksud dengan Tindak Pidana Perbankan?

Tindak pidana perbankan merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan memenuhi unsur tindak pidana.

Perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh orang dalam bank maupun pihak luar yang bekerja sama dengan pihak internal.

Beberapa bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan perkara pidana antara lain:

  1. Penggelapan atau penyalahgunaan dana nasabah.

  2. Pembuatan pencatatan palsu dalam pembukuan bank.

  3. Manipulasi dokumen pengajuan fasilitas kredit.

  4. Pemalsuan tanda tangan atau dokumen perbankan.

  5. Pembobolan rekening melalui akses tanpa hak.

  6. Penyalahgunaan data dan informasi nasabah.

  7. Pemberian fasilitas kredit dengan menggunakan dokumen atau keterangan palsu.

  8. Penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat atau pegawai bank.

Setiap perbuatan harus diperiksa berdasarkan unsur tindak pidana yang relevan. Tidak semua kesalahan administrasi atau pelanggaran prosedur perbankan otomatis merupakan tindak pidana.

2. Bentuk Sengketa Perbankan yang Dapat Berujung Pidana

A. Penggelapan dana nasabah

Penggelapan dana dapat terjadi ketika seseorang yang memiliki akses atau penguasaan terhadap dana nasabah secara melawan hukum menggunakan atau mengalihkan dana tersebut untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain.

Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh pegawai bank dengan memenuhi unsur tindak pidana perbankan, ketentuan khusus dalam peraturan perbankan dapat diterapkan.

B. Manipulasi dan pemalsuan dokumen kredit

Manipulasi dokumen kredit dapat terjadi ketika seseorang dengan sengaja menggunakan dokumen palsu, memberikan keterangan tidak benar, atau membuat pencatatan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya untuk memperoleh fasilitas kredit.

Dalam kondisi tertentu, tindakan tersebut dapat mengandung unsur tindak pidana perbankan, penipuan, atau pemalsuan surat.

C. Pembobolan rekening nasabah

Pembobolan rekening dapat terjadi melalui penggunaan identitas palsu, akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, pencurian kredensial, maupun tindakan pihak lain yang melakukan transaksi tanpa persetujuan pemilik rekening.

Kasus seperti ini perlu diperiksa dari aspek hukum perbankan, transaksi elektronik, dan transfer dana.

D. Penyalahgunaan kewenangan oleh pegawai bank

Pegawai bank yang dengan sengaja melakukan manipulasi pembukuan, menghilangkan catatan transaksi, atau menyalahgunakan kewenangannya untuk memperoleh keuntungan pribadi dapat menghadapi konsekuensi pidana apabila unsur delik terpenuhi.

E. Kredit fiktif dan penyalahgunaan fasilitas pembiayaan

Kredit fiktif dapat melibatkan kerja sama antara debitur, pegawai bank, maupun pihak ketiga.

Perbuatan tersebut dapat berkembang menjadi tindak pidana perbankan apabila ditemukan penggunaan dokumen palsu, pencatatan palsu, atau keterlibatan pihak yang sengaja membantu terjadinya pelanggaran.

3. Dasar Hukum Sengketa Perbankan yang Berujung Pidana

Beberapa peraturan yang relevan untuk menganalisis perkara ini adalah:

1. Undang-Undang Perbankan

UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah, termasuk melalui UU Nomor 10 Tahun 1998 dan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Ketentuan tindak pidana perbankan antara lain terdapat dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50C, dengan memperhatikan perubahan peraturan yang berlaku.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026

UU ini mengubah UU Nomor 4 Tahun 2023, termasuk sejumlah pengaturan mengenai sektor keuangan dan penegakan hukum di bidang jasa keuangan.

3. KUHP Nasional

UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah berlaku sejak 2 Januari 2026.

Beberapa ketentuan yang dapat relevan sesuai unsur perbuatannya antara lain:

  • Pasal 486 mengenai penggelapan.

  • Pasal 491 mengenai penggelapan dalam keadaan tertentu.

  • Pasal 492 mengenai penipuan.

  • Pasal 391 mengenai pemalsuan surat.

4. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2024, khususnya ketentuan mengenai akses ilegal dan manipulasi informasi elektronik.

5. Undang-Undang Transfer Dana

UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana mengatur pelaksanaan transfer dana, tanggung jawab penyelenggara, serta perbuatan yang dilarang dalam proses transfer dana.

6. POJK Nomor 22 Tahun 2023

Mengatur Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, termasuk aspek penanganan pengaduan konsumen.

Rujukan peraturan resmi: (JDIH BPK+6)

4. Bagaimana Langkah Hukum Jika Mengalami Sengketa Perbankan?

Nasabah atau pihak yang merasa dirugikan sebaiknya melakukan beberapa langkah berikut.

Pertama, mengumpulkan bukti transaksi.

Simpan rekening koran, bukti transfer, dokumen perjanjian kredit, surat-menyurat, bukti komunikasi, serta dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan.

Kedua, mengajukan pengaduan kepada bank.

Sampaikan pengaduan secara tertulis agar terdapat bukti penerimaan dan proses penanganan pengaduan.

Ketiga, mengajukan pengaduan kepada OJK.

Apabila penyelesaian melalui bank tidak memberikan hasil yang memadai, konsumen dapat memanfaatkan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat, melaporkan dugaan tindak pidana.

Apabila terdapat bukti awal mengenai dugaan tindak pidana, pihak yang dirugikan dapat menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum atau otoritas yang memiliki kewenangan penyidikan sesuai jenis perkara.

Kelima, menggunakan pendampingan advokat.

Pendampingan advokat diperlukan untuk menilai konstruksi hukum, mengamankan alat bukti, menyusun laporan, serta memberikan perlindungan hukum selama proses pemeriksaan.

5. Mengapa Pendampingan Pengacara Sengketa Perbankan Penting?

Perkara perbankan memiliki karakteristik yang kompleks karena berkaitan dengan transaksi keuangan, dokumen perbankan, hubungan kontraktual, sistem elektronik, serta kemungkinan penerapan beberapa ketentuan hukum sekaligus.

Seorang advokat perlu mengidentifikasi apakah perkara tersebut merupakan sengketa perdata, tindak pidana perbankan, tindak pidana umum, atau kombinasi beberapa aspek hukum.

Pendampingan hukum juga penting untuk mencegah kesalahan dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab dan memastikan setiap tindakan hukum dilakukan berdasarkan alat bukti serta ketentuan yang tepat.

6. Layanan Hukum Perbankan Azhari & Associates

Kantor Hukum Azhari & Associates memberikan layanan konsultasi dan pendampingan hukum terkait berbagai permasalahan perbankan, antara lain:

  • Pendampingan perkara dugaan tindak pidana perbankan.

  • Penanganan dugaan penggelapan dana nasabah.

  • Pendampingan kasus kredit fiktif dan manipulasi dokumen kredit.

  • Penanganan pembobolan rekening dan transaksi tanpa izin.

  • Pendampingan laporan polisi dan proses penyidikan.

  • Penyusunan gugatan perdata terkait sengketa perbankan.

  • Pendampingan penyelesaian sengketa dengan lembaga jasa keuangan.

Konsultasikan permasalahan hukum perbankan Anda kepada Kantor Hukum Azhari & Associates.

Website: www.kantor-pengacara.com