Sengketa Tanah yang Berujung Tindak Pidana: Memahami Permasalahan dan Upaya Hukumnya

Menghadapi sengketa tanah akibat penyerobotan, pemalsuan sertifikat, atau mafia tanah? Azhari & Associates menyediakan pendampingan hukum pidana dan perdata di Jakarta Timur.

Tanah merupakan salah satu aset bernilai ekonomi tinggi yang sering menjadi objek perselisihan, baik antara anggota keluarga, ahli waris, individu, badan usaha, maupun pihak-pihak yang mengklaim memiliki hak atas bidang tanah yang sama.

Dalam praktiknya, sengketa tanah tidak selalu berhenti pada persoalan kepemilikan atau gugatan perdata. Tidak sedikit permasalahan pertanahan yang berkembang menjadi dugaan tindak pidana, terutama apabila ditemukan indikasi pemalsuan dokumen, penipuan transaksi jual beli tanah, penguasaan tanah tanpa hak, penggunaan identitas palsu, hingga tindakan yang diduga dilakukan secara terorganisasi untuk menguasai tanah milik orang lain.

Situasi tersebut membutuhkan penanganan hukum yang tepat karena dapat melibatkan dua ranah hukum sekaligus, yaitu hukum perdata dan hukum pidana.

Bagi masyarakat yang sedang menghadapi persoalan tersebut, memahami dasar hukum dan langkah penyelesaian sengketa tanah menjadi hal penting untuk melindungi hak kepemilikan serta menghindari kerugian yang lebih besar.

1. Apa yang Dimaksud dengan Sengketa Tanah?

Sengketa tanah merupakan perselisihan yang berkaitan dengan hak kepemilikan, penguasaan, penggunaan, pemanfaatan, maupun peralihan hak atas suatu bidang tanah.

Permasalahan dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain:

  1. Adanya dua pihak atau lebih yang mengklaim kepemilikan atas objek tanah yang sama.

  2. Sengketa tanah warisan yang belum dibagi secara sah.

  3. Peralihan hak atas tanah tanpa persetujuan pemilik yang berwenang.

  4. Penerbitan atau penggunaan dokumen pertanahan yang diduga tidak benar.

  5. Penguasaan tanah oleh pihak lain tanpa dasar hukum yang sah.

  6. Transaksi jual beli tanah yang diduga mengandung unsur penipuan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), kepastian hukum hak atas tanah berkaitan erat dengan sistem pendaftaran tanah dan pembuktian hak.

Sementara itu, ketentuan pendaftaran tanah diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah, antara lain, melalui PP Nomor 18 Tahun 2021. Sertifikat merupakan alat bukti yang kuat sepanjang data fisik dan yuridisnya sesuai dengan data dalam buku tanah dan surat ukur.

 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia+2

 

2. Bentuk Sengketa Tanah yang Dapat Berkembang Menjadi Tindak Pidana

Tidak semua sengketa tanah merupakan tindak pidana. Perselisihan mengenai batas tanah, keabsahan perjanjian, atau siapa yang berhak atas tanah pada dasarnya dapat menjadi persoalan perdata.

Namun, apabila ditemukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, persoalan tersebut dapat diproses melalui jalur pidana.

Beberapa bentuk perbuatan yang perlu diwaspadai adalah:

A. Pemalsuan Sertifikat dan Dokumen Pertanahan

Pemalsuan dokumen pertanahan merupakan salah satu permasalahan serius dalam sengketa tanah.

Contohnya meliputi:

  • Membuat surat keterangan tanah dengan identitas atau informasi palsu.

  • Mengubah data dalam dokumen kepemilikan tanah.

  • Menggunakan dokumen pertanahan palsu untuk mengalihkan hak.

  • Menggunakan surat keterangan hak atas tanah yang diketahui tidak benar.

Sejak berlakunya KUHP Nasional, ketentuan pemalsuan surat antara lain diatur dalam Pasal 391 dan Pasal 392 UU Nomor 1 Tahun 2023, dengan Pasal 392 secara khusus mencakup surat keterangan mengenai hak atas tanah. Penerapan pasalnya harus memperhatikan bentuk dokumen dan unsur perbuatannya. (Database Peraturan | JDIH BPK+1)

Pembahasan lebih lanjut dapat dibaca pada artikel pendukung:

Pemalsuan Sertifikat Tanah dan Dokumen Pertanahan: Ancaman Hukum dan Langkah Penyelesaiannya

B. Penyerobotan dan Penguasaan Tanah Tanpa Hak

Penyerobotan tanah dapat terjadi ketika seseorang menguasai, menggunakan, menduduki, atau melakukan tindakan terhadap tanah yang diklaim milik pihak lain tanpa dasar hak atau persetujuan yang sah.

Contoh perbuatannya antara lain:

  • Mendirikan bangunan di atas tanah milik orang lain.

  • Memasang pagar dan menutup akses tanah tanpa hak.

  • Menguasai tanah dengan menggunakan dokumen yang diduga palsu.

  • Mengusir pemilik atau pihak yang berhak dari tanah yang dikuasainya.

Penentuan apakah tindakan tersebut merupakan tindak pidana harus didasarkan pada fakta, bukti, dan ketentuan hukum yang sesuai. Istilah penyerobotan tidak otomatis membuktikan seseorang telah melakukan tindak pidana.

Baca pembahasan selengkapnya:

Penyerobotan Tanah dan Penguasaan Tanah Tanpa Hak: Bagaimana Langkah Hukumnya?

C. Penipuan dalam Transaksi Jual Beli Tanah

Penipuan dalam transaksi tanah dapat terjadi ketika seseorang menggunakan identitas palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan uang atau melakukan transaksi.

Contohnya:

  • Menjual tanah yang bukan miliknya.

  • Menjual satu bidang tanah kepada beberapa pembeli dengan cara menipu.

  • Mengaku sebagai ahli waris tanpa dasar yang sah.

  • Menggunakan surat kuasa atau dokumen yang diduga palsu untuk transaksi.

Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur tindak pidana penipuan. Namun, kegagalan transaksi atau wanprestasi tidak otomatis merupakan penipuan. Harus dibuktikan adanya unsur tindak pidana.

 
Database Peraturan | JDIH BPK+1

 

D. Penggelapan yang Berkaitan dengan Pengurusan atau Transaksi Tanah

Permasalahan juga dapat muncul ketika seseorang menerima uang atau barang secara sah dalam suatu hubungan hukum, tetapi kemudian secara melawan hukum memilikinya.

Pasal 486 KUHP Nasional mengatur tindak pidana penggelapan. Penerapannya bergantung pada unsur penguasaan barang, kepemilikan pihak lain, dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan. (JDih Komisi Yudisial+1)

 

3. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah

Beberapa peraturan yang dapat menjadi dasar pemeriksaan dan penanganan perkara antara lain:

Peraturan

Ruang lingkup

UU No. 5 Tahun 1960

Dasar hukum agraria dan hak atas tanah

PP No. 24 Tahun 1997

Pendaftaran tanah, sebagaimana telah diubah

PP No. 18 Tahun 2021

Hak pengelolaan, hak atas tanah dan pendaftaran tanah

UU No. 1 Tahun 2023

KUHP Nasional

UU No. 1 Tahun 2026

Penyesuaian ketentuan pidana

Perlu diperhatikan bahwa KUHP Nasional mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan telah mengalami penyesuaian melalui UU Nomor 1 Tahun 2026. Oleh karena itu, penentuan ketentuan pidana juga harus memperhatikan waktu terjadinya perbuatan serta ketentuan peralihan yang berlaku. (Database Peraturan | JDIH BPK+1)

4. Apakah Sengketa Tanah Harus Diselesaikan Melalui Jalur Perdata atau Pidana?

Ini merupakan salah satu pertanyaan penting yang sering muncul ketika seseorang menghadapi konflik kepemilikan tanah.

Secara umum, jalur perdata digunakan untuk menyelesaikan persoalan mengenai:

  • Penetapan pihak yang berhak atas tanah.

  • Pembatalan atau pengujian keabsahan perjanjian.

  • Gugatan perbuatan melawan hukum.

  • Gugatan ganti rugi.

  • Perselisihan mengenai warisan dan kepemilikan.

Sementara itu, jalur pidana dapat ditempuh apabila terdapat dugaan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, seperti pemalsuan surat, penipuan, atau penggelapan.

Kedua jalur tersebut dapat memiliki keterkaitan, tetapi tidak boleh digunakan untuk mengkriminalisasi perselisihan perdata biasa. Mahkamah Agung juga membahas hubungan persoalan perdata yang menjadi dasar suatu perkara pidana melalui konsep prejudicieel geschil. (JDIH Mahkamah Agung)

5. Langkah Hukum Menghadapi Sengketa Tanah yang Mengandung Dugaan Tindak Pidana

Apabila menghadapi sengketa tanah, pemilik atau pihak yang merasa dirugikan sebaiknya melakukan beberapa langkah berikut:

Pertama, mengamankan seluruh dokumen kepemilikan tanah.

Siapkan sertifikat, akta jual beli, surat ukur, bukti pembayaran pajak, dokumen waris, surat kuasa, serta dokumen lain yang berkaitan dengan objek sengketa.

Kedua, melakukan pemeriksaan data pertanahan.

Lakukan pengecekan melalui Kantor Pertanahan/BPN untuk memastikan kesesuaian data fisik dan yuridis serta riwayat pendaftaran tanah sesuai prosedur yang berlaku.

Ketiga, mengumpulkan alat bukti.

Dokumentasikan kondisi objek tanah, foto, video, saksi, korespondensi, bukti transaksi, dan dokumen lain yang relevan.

Keempat, melakukan analisis hukum.

Tentukan apakah permasalahan lebih tepat diselesaikan melalui gugatan perdata, pengaduan administratif pertanahan, laporan dugaan tindak pidana, atau kombinasi langkah yang dibenarkan hukum.

Kelima, mendapatkan pendampingan advokat.

Pendampingan hukum diperlukan agar tindakan yang diambil memiliki dasar hukum, strategi pembuktian, serta prosedur yang tepat.

6. Mengapa Pendampingan Pengacara Penting dalam Sengketa Tanah?

Sengketa tanah sering melibatkan dokumen yang kompleks, riwayat peralihan hak, hubungan keluarga, transaksi jual beli, hingga dugaan tindak pidana.

Kesalahan menentukan langkah hukum dapat menyebabkan proses penyelesaian menjadi lebih panjang dan berpotensi menimbulkan kerugian.

Azhari & Associates merupakan Kantor Pengacara & Advokat Jakarta Timur yang memberikan layanan konsultasi, analisis, dan pendampingan hukum untuk menangani berbagai permasalahan hukum, termasuk sengketa pertanahan yang berkaitan dengan aspek perdata maupun pidana.

Pendampingan dapat mencakup:

  1. Konsultasi dan analisis hukum sengketa tanah.

  2. Pemeriksaan dokumen kepemilikan dan riwayat transaksi.

  3. Pendampingan penyusunan somasi dan langkah penyelesaian.

  4. Pendampingan dalam proses pelaporan dugaan tindak pidana.

  5. Pendampingan pemeriksaan di kepolisian sesuai kewenangan dan kebutuhan perkara.

  6. Penyusunan gugatan dan pendampingan perkara perdata.

  7. Pendampingan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum yang tersedia.

7. Konsultasikan Sengketa Tanah Anda kepada Azhari & Associates

Apabila Anda sedang menghadapi sengketa tanah, dugaan penyerobotan, pemalsuan sertifikat, penipuan transaksi jual beli tanah, atau permasalahan pertanahan lainnya, penting untuk segera memahami posisi hukum dan bukti yang dimiliki.

AZHARI & ASSOCIATES – Kantor Pengacara & Advokat Jakarta Timur siap memberikan konsultasi dan pendampingan hukum berdasarkan fakta, dokumen, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jangan mengambil tindakan sepihak yang justru dapat menimbulkan persoalan hukum baru. Dapatkan analisis hukum sebelum menentukan langkah penyelesaian.

Hubungi Azhari & Associates untuk konsultasi dan pendampingan hukum sengketa tanah.