PROSES PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN KASUS HAKI DI KEPOLISIAN: HAK PELAPOR, SAKSI, DAN TERLAPOR

Bagaimana proses penyidikan kasus HAKI di kepolisian? Pelajari tahapan pemeriksaan, pemanggilan, pengumpulan bukti, hak terlapor, dan pendampingan pengacara.

Sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) tidak selalu berhenti pada perselisihan antara pemilik hak dan pihak yang diduga menggunakan kekayaan intelektual tanpa izin.

Dalam kondisi tertentu, permasalahan dapat berkembang menjadi laporan atau pengaduan pidana kepada aparat penegak hukum.

Hal ini dapat terjadi dalam perkara dugaan pemalsuan merek, penggunaan merek tanpa hak, pembajakan karya, penggunaan ciptaan tanpa izin, maupun bentuk pelanggaran lain yang memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan undang-undang khusus.

Ketika laporan atau pengaduan telah disampaikan kepada kepolisian, para pihak dapat menghadapi proses pemeriksaan yang membutuhkan pemahaman hukum secara menyeluruh.

Pelapor perlu mengetahui bagaimana mempersiapkan bukti dan memberikan keterangan. Sementara itu, pihak yang dipanggil atau dilaporkan perlu memahami kedudukan hukumnya, hak-haknya, dan prosedur pemeriksaan yang berlaku.

Oleh karena itu, pendampingan advokat menjadi salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan agar proses penanganan perkara berjalan dengan memperhatikan ketentuan hukum.

1. Apa yang Dimaksud dengan Penyidikan dalam Perkara HAKI?

Penyidikan merupakan proses hukum yang dilakukan oleh pejabat penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Dalam perkara HAKI, penyidikan dapat berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus.

Contohnya:

  • Dugaan penggunaan merek terdaftar tanpa hak.

  • Dugaan pemalsuan produk menggunakan merek pihak lain.

  • Dugaan penggandaan karya cipta tanpa izin.

  • Dugaan distribusi karya bajakan.

  • Dugaan penggunaan atau pengungkapan rahasia dagang tanpa hak.

  • Dugaan pelanggaran hak kekayaan intelektual lainnya yang memiliki ketentuan pidana.

Penyidik harus memeriksa unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak semata-mata mendasarkan penilaian pada adanya perselisihan bisnis atau klaim kepemilikan.

2. Siapa yang Berwenang Menangani Penyidikan Perkara HAKI?

Penanganan perkara HAKI dapat melibatkan aparat penegak hukum sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Dalam beberapa undang-undang HAKI, penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan instansi yang berwenang.

Sebagai contoh, UU Merek mengatur kewenangan penyidik Polri dan PPNS di bidang kekayaan intelektual sesuai ketentuan undang-undang.

Dengan demikian, tidak seluruh perkara HAKI harus dipahami sebagai proses yang hanya dapat ditangani oleh satu institusi.

Penentuan pejabat yang berwenang perlu memperhatikan jenis pelanggaran, dasar hukum, dan kewenangan penyidik.

3. Bagaimana Tahapan Penanganan Laporan Pidana HAKI?

Secara umum, proses penanganan perkara dapat melalui tahapan berikut.

A. Penerimaan Laporan atau Pengaduan

Pemilik hak atau pihak yang memiliki kedudukan hukum menyampaikan laporan atau pengaduan kepada aparat penegak hukum.

Untuk tindak pidana yang merupakan delik aduan, pengaduan harus memperhatikan pihak yang berhak mengajukan serta persyaratan khusus dalam undang-undang terkait.

B. Klarifikasi dan Penelaahan Awal

Aparat melakukan penelaahan terhadap informasi, keterangan, dan dokumen yang disampaikan.

Dalam perkara HAKI, pemeriksaan awal dapat mencakup:

  • Identitas pemilik hak.

  • Status pendaftaran atau pencatatan.

  • Jenis kekayaan intelektual.

  • Bentuk dugaan pelanggaran.

  • Identitas pihak yang diduga melakukan perbuatan.

  • Bukti awal yang disampaikan.

C. Penyelidikan

Penyelidikan dilakukan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan sesuai ketentuan hukum acara pidana.

D. Penyidikan

Apabila terdapat dasar hukum untuk melanjutkan proses, penyidik melakukan tindakan penyidikan sesuai kewenangannya.

Tindakan tersebut dapat mencakup pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan dokumen, dan tindakan lain yang dibenarkan oleh undang-undang.

E. Pemeriksaan Pihak yang Berkaitan dengan Perkara

Pihak yang berkaitan dengan perkara dapat dipanggil untuk memberikan keterangan sesuai kedudukan dan prosedur hukum masing-masing.

Pemeriksaan tersebut dapat melibatkan pelapor, saksi, ahli, maupun tersangka apabila status dan persyaratan hukumnya telah terpenuhi.

F. Proses Hukum Selanjutnya

Apabila hasil penyidikan memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan, perkara dapat diproses sesuai ketentuan hukum acara pidana, termasuk koordinasi dengan penuntut umum.

Tidak semua laporan otomatis berakhir dengan penetapan tersangka atau pelimpahan perkara ke pengadilan.

4. Apa yang Biasanya Diperiksa dalam Penyidikan Kasus HAKI?

Perkara HAKI mempunyai karakteristik khusus karena aparat perlu memahami objek hak yang diduga dilanggar.

Dalam perkara merek, misalnya, pemeriksaan dapat mencakup:

  • Sertifikat merek.

  • Status pendaftaran merek.

  • Kesamaan merek.

  • Jenis barang atau jasa.

  • Bentuk penggunaan merek.

  • Ada atau tidaknya izin penggunaan.

Dalam perkara hak cipta, pemeriksaan dapat mencakup:

  • Identitas pencipta.

  • Status pemegang hak cipta.

  • Bentuk ciptaan.

  • Hak ekonomi yang dipersoalkan.

  • Bentuk penggandaan atau distribusi.

  • Izin atau lisensi.

  • Kemungkinan adanya pengecualian hak cipta.

Dalam perkara rahasia dagang, pemeriksaan dapat berkaitan dengan:

  • Informasi yang diklaim sebagai rahasia dagang.

  • Nilai ekonomi informasi.

  • Upaya menjaga kerahasiaan.

  • Akses pihak yang diduga melakukan pelanggaran.

  • Cara memperoleh, menggunakan, atau mengungkap informasi.

Karena itu, dokumen teknis dan komersial sering kali menjadi bagian penting dalam pembuktian perkara HAKI.

5. Apa yang Harus Dilakukan Jika Dipanggil Polisi karena Dugaan Pelanggaran HAKI?

Apabila seseorang atau perusahaan menerima surat panggilan terkait perkara HAKI, terdapat beberapa langkah yang sebaiknya dilakukan.

Pertama — Jangan Mengabaikan Panggilan Resmi

Periksa identitas instansi, nomor surat, tujuan pemanggilan, serta kedudukan pihak yang dipanggil.

Kedua — Pahami Pokok Permasalahan

Cari tahu jenis HAKI yang dipersoalkan, peristiwa yang dilaporkan, serta dokumen atau aktivitas yang berkaitan dengan perkara.

Ketiga — Periksa Seluruh Dokumen

Siapkan dokumen yang dapat menjelaskan dasar penggunaan merek, hak cipta, lisensi, kontrak, maupun hubungan hukum dengan pihak lain.

Keempat — Jangan Menghilangkan atau Mengubah Bukti

Dokumen asli, file digital, riwayat transaksi, dan komunikasi harus dijaga agar tidak mengganggu proses pembuktian.

Kelima — Pertimbangkan Pendampingan Advokat

Advokat dapat membantu menganalisis dasar hukum, menyiapkan dokumen, dan mendampingi proses pemeriksaan sesuai ketentuan hukum.

6. Apa Hak Pihak yang Diperiksa dalam Perkara Pidana HAKI?

Hak pihak yang diperiksa harus dihormati sesuai kedudukan hukumnya dalam proses pidana.

Secara umum, perlindungan hukum meliputi:

  • Hak untuk mengetahui kedudukan dan tujuan pemeriksaan sesuai ketentuan.

  • Hak memperoleh perlakuan yang manusiawi.

  • Hak memberikan keterangan sesuai fakta.

  • Hak mendapatkan bantuan hukum berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.

  • Hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang.

  • Hak atas perlindungan dari tindakan yang tidak sah.

  • Hak-hak prosedural lainnya sesuai status dan tahap pemeriksaan.

Sejak 2 Januari 2026, proses hukum acara pidana mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang menggantikan UU Nomor 8 Tahun 1981. KUHAP baru mengatur penguatan hak tersangka, terdakwa, saksi, korban, dan peran advokat. (JDIH BPK+1)

7. Mengapa Pendampingan Advokat Penting dalam Pemeriksaan Polisi?

Perkara HAKI sering melibatkan aspek teknis dan hukum yang tidak sederhana.

Seseorang dapat dilaporkan karena dugaan penggunaan merek, sementara pihak tersebut merasa memiliki dasar penggunaan yang sah.

Perusahaan dapat dipersoalkan karena penggunaan foto, desain, atau perangkat lunak, padahal terdapat kontrak lisensi atau perjanjian yang perlu diperiksa.

Dalam keadaan demikian, advokat dapat membantu:

  1. Menganalisis surat panggilan dan pokok perkara.

  2. Memeriksa dasar laporan atau pengaduan.

  3. Meneliti status objek HAKI.

  4. Memeriksa kontrak, lisensi, dan dokumen kepemilikan.

  5. Menyusun kronologi dan dokumen pendukung.

  6. Memberikan pendampingan selama pemeriksaan.

  7. Menyusun langkah pembelaan.

  8. Menilai kemungkinan penyelesaian sengketa sesuai hukum.

8. Apakah Sengketa HAKI Bisa Diselesaikan Tanpa Proses Pidana?

Dalam keadaan tertentu, sengketa HAKI dapat diselesaikan melalui mekanisme nonpidana.

Alternatifnya dapat mencakup:

  • Negosiasi.

  • Mediasi.

  • Penyelesaian sengketa alternatif.

  • Perjanjian lisensi.

  • Penghentian penggunaan yang dipersoalkan.

  • Gugatan perdata.

  • Mekanisme lain sesuai jenis hak dan peraturan yang berlaku.

Namun, penyelesaian di luar pengadilan tidak otomatis menghapus seluruh konsekuensi pidana. Hal tersebut bergantung pada jenis tindak pidana, karakter delik, ketentuan pengaduan, serta aturan hukum yang berlaku.

9. Pendampingan Pengacara Perkara HAKI di Kepolisian – Kantor Pengacara Azhari & Associates

Kantor Pengacara Azhari & Associates menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan hukum dalam perkara HAKI yang telah memasuki proses pelaporan, pemeriksaan, maupun penyidikan.

Layanan kami meliputi:

  • Analisis laporan pidana HAKI.

  • Pendampingan pihak pelapor.

  • Pendampingan pihak terlapor.

  • Pendampingan pemeriksaan saksi dan pihak yang diperiksa sesuai kedudukan hukum.

  • Pemeriksaan dokumen merek dan hak cipta.

  • Analisis unsur tindak pidana.

  • Penyusunan strategi pembelaan.

  • Pendampingan penyelesaian sengketa HAKI.

MENERIMA SURAT PANGGILAN POLISI TERKAIT SENGKETA HAKI?

Jangan mengabaikan proses hukum. Pastikan Anda memahami kedudukan, hak, dan kewajiban sebelum menjalani pemeriksaan.

Konsultasikan permasalahan Anda kepada Kantor Pengacara Azhari & Associates.

SOLUSI — STRATEGI — AKSI

Website: https://www.kantor-pengacara.com

AZHARI & ASSOCIATES — Strategic Counsel. Precise Execution. Trusted Partnership.