Ketahui tanggung jawab direksi dan komisaris dalam PT, kewenangan pengurusan, pengawasan, tanggung jawab pribadi, dan risiko hukum perusahaan.

Direksi dan dewan komisaris memiliki peran penting dalam keberlangsungan perusahaan. Keduanya merupakan organ perseroan dengan kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda.

Direksi bertanggung jawab terhadap pengurusan perseroan, sedangkan komisaris menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi.

Dasar Hukum Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris

Pengaturan utama terdapat dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya.

Pasal 92 mengatur kewenangan direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan. Pasal 97 mengatur tanggung jawab direksi, sedangkan Pasal 108 dan Pasal 114 mengatur fungsi serta tanggung jawab dewan komisaris. (JDIH BPK+1)

Tanggung Jawab Direksi

Direksi memiliki kewajiban mengurus perusahaan untuk kepentingan perseroan sesuai maksud dan tujuan perseroan.

Tanggung jawabnya antara lain:

  1. Menjalankan kegiatan usaha sesuai anggaran dasar.

  2. Mengelola aset dan keuangan perusahaan secara bertanggung jawab.

  3. Melaksanakan keputusan RUPS sesuai ketentuan.

  4. Menjaga kepatuhan hukum perusahaan.

  5. Menyusun laporan tahunan dan dokumen yang diwajibkan.

  6. Menghindari benturan kepentingan.

Tanggung Jawab Komisaris

Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi.

Pengawasan harus dilakukan sesuai hukum, anggaran dasar, dan kepentingan perseroan.

Apakah Direksi Dapat Bertanggung Jawab Secara Pribadi?

Ya, dalam kondisi tertentu.

Pasal 97 UU PT mengatur bahwa anggota direksi dapat bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas pengurusan.

Namun, terdapat mekanisme pembelaan apabila anggota direksi dapat membuktikan unsur-unsur yang ditentukan undang-undang, antara lain kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah mengurus dengan itikad baik dan kehati-hatian, tidak memiliki benturan kepentingan, serta telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.

Ketentuan tanggung jawab komisaris juga memiliki pengaturan tersendiri dalam Pasal 114 UU PT.

Risiko Hukum bagi Direksi dan Komisaris

Risiko dapat muncul karena penyalahgunaan kewenangan, kelalaian pengawasan, konflik kepentingan, keputusan yang merugikan perusahaan, atau pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Dalam kondisi tertentu, perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Jasa Pendampingan Hukum Direksi dan Komisaris

Azhari & Associates dapat membantu memberikan analisis hukum, pemeriksaan kewenangan pengurus, penanganan sengketa internal, dan pendampingan dalam menghadapi tuntutan hukum.

CTA: Direksi dan komisaris perlu memahami batas kewenangan serta tanggung jawab hukumnya. Konsultasikan persoalan korporasi bersama Azhari & Associates.

Internal link: Artikel utama Hukum Korporasi; artikel RUPS; artikel Kepatuhan Hukum Perusahaan.