Dugaan Penipuan dan Pemalsuan Dokumen dalam Sengketa Saham Perusahaan: Kapan Dapat Diproses Secara Pidana?

Kantor Pengacara & Advokat Jakarta Timur | Azhari & Associates

Pendahuluan

Dugaan penipuan dan pemalsuan dokumen dalam sengketa saham perusahaan? Ketahui unsur pidana, bukti, dan langkah hukum bersama advokat.

Sengketa kepemilikan saham tidak selalu berhenti pada persoalan perdata.

Dalam keadaan tertentu, konflik antar pemegang saham dapat berkembang menjadi persoalan pidana apabila terdapat dugaan penggunaan tipu muslihat, pemalsuan dokumen, atau tindakan lain yang memenuhi unsur tindak pidana.

Salah satu ilustrasi adalah ketika pemegang saham mayoritas yang memiliki 60% saham diminta menandatangani dokumen sirkuler oleh pihak yang mendatangi tempat tinggal atau tempat kerjanya.

Pemegang saham tersebut tidak memahami isi dokumen secara menyeluruh. Setelah akta perubahan perseroan diterbitkan, ternyata kepemilikannya hanya tersisa 3%.

Apakah tindakan tersebut merupakan penipuan atau pemalsuan dokumen?

Jawabannya harus berdasarkan pembuktian, bukan semata-mata berdasarkan akibat perubahan saham.

1. Dugaan Penipuan dalam Proses Perubahan Saham

Penipuan dapat menjadi persoalan hukum apabila seseorang dengan sengaja menggunakan cara-cara yang dilarang undang-undang untuk menggerakkan orang lain melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian.

Untuk perbuatan sejak 2 Januari 2026, Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP perlu diperiksa.

Dalam konteks sengketa saham, advokat perlu meneliti apakah terdapat:

  • Penjelasan yang sengaja dibuat tidak benar.

  • Informasi penting yang sengaja disembunyikan.

  • Keterangan mengenai isi dokumen yang tidak sesuai kenyataan.

  • Rangkaian tindakan yang ditujukan untuk memperoleh persetujuan melalui tipu muslihat.

  • Kerugian yang timbul sebagai akibat perbuatan tersebut.

  • Tujuan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain secara melawan hukum.

Sebagai contoh, apabila A diberitahu bahwa dokumen hanya berkaitan dengan administrasi biasa, padahal isi sebenarnya mengatur perubahan drastis hak kepemilikan sahamnya, keadaan tersebut patut diperiksa lebih lanjut.

Namun, harus dibuktikan apakah informasi tersebut memang sengaja disampaikan secara menyesatkan dan memenuhi unsur pidana.

2. Dugaan Pemalsuan Surat atau Dokumen Perusahaan

Persoalan berikutnya adalah pemalsuan dokumen.

Dalam KUHP Nasional yang berlaku sejak 2 Januari 2026, Pasal 391 mengatur tindak pidana pemalsuan surat.

Ketentuan tersebut mencakup perbuatan membuat surat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, pembebasan utang, atau digunakan sebagai bukti, dengan maksud penggunaan seolah-olah benar, apabila penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Dalam perkara saham, dokumen yang perlu diperiksa antara lain:

  1. Keputusan sirkuler.

  2. Akta perubahan perseroan.

  3. Dokumen pengalihan saham.

  4. Daftar pemegang saham.

  5. Dokumen persetujuan pemegang saham.

  6. Dokumen penyetoran modal.

Penting dipahami bahwa tanda tangan yang benar-benar berasal dari A tidak otomatis menjadikan dokumen tersebut bebas dari persoalan pidana.

Sebaliknya, tanda tangan yang asli juga tidak otomatis membuktikan telah terjadi pemalsuan.

Harus diteliti apakah terdapat perubahan isi, penggunaan dokumen yang isinya tidak benar, atau bentuk pemalsuan lainnya yang memenuhi unsur hukum.

3. Apakah Notaris Bisa Dimintai Pertanggungjawaban?

Notaris memiliki kewajiban untuk menjalankan jabatan secara jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU Jabatan Notaris.

Namun, notaris tidak otomatis bertanggung jawab secara pidana hanya karena akta yang dibuatnya kemudian disengketakan.

Untuk menentukan tanggung jawab, harus diperiksa:

  • Apakah notaris mengetahui adanya keterangan yang tidak benar?

  • Apakah dokumen dibuat sesuai prosedur?

  • Apakah terdapat perbedaan antara dokumen yang ditandatangani dan yang digunakan?

  • Apakah notaris melakukan atau turut serta dalam perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana?

  • Apakah terdapat pelanggaran kewajiban jabatan?

Pertanggungjawaban perdata, administratif, etik, dan pidana harus dibedakan berdasarkan unsur masing-masing.

4. Bukti yang Harus Disiapkan Sebelum Membuat Laporan Polisi

Dalam menangani dugaan tindak pidana sengketa saham, advokat harus menyiapkan bukti yang relevan.

Beberapa bukti yang dapat dikumpulkan antara lain:

Dokumen korporasi:

  • Akta pendirian perusahaan.

  • Akta perubahan terakhir.

  • Keputusan sirkuler.

  • Daftar pemegang saham.

  • Dokumen perubahan modal.

  • Dokumen pengalihan saham.

Bukti komunikasi:

  • Percakapan WhatsApp.

  • Surat elektronik.

  • Pesan yang menjelaskan tujuan penandatanganan.

  • Bukti pemberian atau tidak diberikannya penjelasan.

Bukti saksi:

  • Orang yang menyaksikan proses penandatanganan.

  • Pihak yang menyerahkan dokumen.

  • Pihak yang mengetahui isi pembicaraan.

  • Pihak yang mengetahui proses perubahan saham.

Bukti kerugian:

  • Perubahan persentase kepemilikan.

  • Hilangnya hak suara.

  • Kerugian ekonomi yang dapat dihitung.

  • Akibat hukum lain yang relevan.

Seluruh bukti harus diperoleh dan disimpan secara sah.

5. Apakah Sengketa Perdata dan Pidana Bisa Berjalan Bersamaan?

Dalam keadaan tertentu, persoalan perdata dan pidana dapat memiliki aspek yang berbeda dan dapat ditangani melalui jalur masing-masing.

Jalur perdata berfokus pada keabsahan tindakan hukum, pemulihan hak, pembatalan atau koreksi akibat hukum, serta ganti rugi.

Jalur pidana berfokus pada pembuktian apakah seseorang telah melakukan tindak pidana.

Keduanya tidak boleh dicampuradukkan.

Sebagai contoh, adanya perselisihan mengenai isi keputusan sirkuler belum tentu membuktikan penipuan. Namun, apabila terdapat bukti adanya tipu muslihat yang memenuhi unsur pidana, laporan pidana dapat dipertimbangkan.

6. Bagaimana Strategi Advokat dalam Menangani Perkara?

Azhari & Associates dapat melakukan pendekatan hukum secara bertahap:

  1. Melakukan pemeriksaan seluruh dokumen perseroan.

  2. Menyusun kronologi berdasarkan bukti.

  3. Mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat.

  4. Memeriksa keabsahan keputusan sirkuler.

  5. Menganalisis dugaan perbuatan melawan hukum.

  6. Menguji kemungkinan unsur pidana.

  7. Menyiapkan somasi, gugatan perdata, atau laporan pidana sesuai hasil pemeriksaan.

Strategi tersebut bertujuan agar setiap langkah hukum mempunyai dasar pembuktian yang jelas.

7. Pendampingan Hukum Sengketa Saham di Azhari & Associates

Apabila Anda mengalami dugaan penipuan, penggunaan dokumen yang tidak benar, atau perubahan saham perusahaan yang merugikan hak kepemilikan Anda, penting untuk segera mendapatkan pemeriksaan hukum.

Azhari & Associates, Kantor Pengacara & Advokat Jakarta Timur, memberikan pendampingan hukum dalam perkara sengketa saham, konflik pemegang saham, dugaan penipuan korporasi, dan persoalan perubahan akta perseroan.

Website: https://www.kantor-pengacara.com/

Konsultasikan persoalan hukum perusahaan Anda kepada Azhari & Associates untuk menentukan langkah hukum yang tepat berdasarkan bukti dan ketentuan perundang-undangan.

Artikel Terkait