Pahami syarat kepailitan dan PKPU perusahaan, hak kreditor, kewajiban debitor, proses pengadilan niaga, serta pendampingan hukum.

Dalam kegiatan bisnis, kondisi keuangan perusahaan dapat mengalami tekanan akibat penurunan pendapatan, kewajiban pembayaran yang meningkat, atau sengketa pembayaran dengan kreditor.

Ketika perusahaan mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya, mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan dapat menjadi persoalan hukum yang perlu diperhatikan.

Pengertian PKPU

PKPU merupakan mekanisme hukum yang memberikan kesempatan kepada debitor untuk mengajukan rencana perdamaian kepada kreditor melalui proses pengadilan niaga.

Tujuannya adalah memberikan kesempatan penyelesaian kewajiban utang sesuai ketentuan hukum.

Pengertian Kepailitan

Kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar Hukum PKPU dan Kepailitan

Pengaturan utama terdapat dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Database Peraturan | JDIH BPK)

Syarat Permohonan Pailit

Secara umum, Pasal 2 ayat (1) UU 37 Tahun 2004 mengatur bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun permohonan pihak yang berwenang sesuai undang-undang.

Prosedur PKPU

Prosedur PKPU pada umumnya mencakup:

  1. Persiapan dokumen permohonan.

  2. Pengajuan permohonan ke pengadilan niaga.

  3. Pemeriksaan dan putusan pengadilan.

  4. Penunjukan pengurus.

  5. Pendataan tagihan kreditor.

  6. Penyusunan dan pembahasan rencana perdamaian.

  7. Pemungutan suara dan penilaian pengesahan perdamaian sesuai ketentuan.

Akibat Hukum Kepailitan

Setelah putusan pailit dijatuhkan, debitor kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan diucapkan, sesuai ketentuan UU Kepailitan.

Pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

Mengapa Perusahaan Membutuhkan Pengacara Kepailitan?

Proses PKPU dan kepailitan memiliki konsekuensi hukum dan keuangan yang besar. Perusahaan maupun kreditor perlu memahami hak, kewajiban, tenggat waktu, dan dokumen pembuktian yang relevan.

CTA: Jika perusahaan menghadapi tekanan pembayaran utang atau proses PKPU dan kepailitan, konsultasikan posisi hukum Anda bersama Azhari & Associates.

Internal link: Artikel utama Hukum Korporasi; artikel Perjanjian Bisnis; artikel Jasa Pengacara Korporasi Jakarta.