RUPS Mengurangi Saham Tanpa Persetujuan, Apakah Sah?

Apakah RUPS dapat mengurangi saham pemegang saham tanpa persetujuan? Kenali aturan dilusi saham, hak pemegang saham, dan upaya hukumnya.

Pendahuluan

Salah satu persoalan yang sering menimbulkan konflik di dalam perusahaan adalah berkurangnya persentase kepemilikan saham salah satu pemegang saham setelah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dalam beberapa kasus, seorang pemegang saham yang sebelumnya memiliki 40% saham perusahaan tiba-tiba hanya tercatat memiliki 10% saham setelah adanya keputusan penambahan modal atau perubahan struktur permodalan.

Kondisi tersebut dapat menimbulkan pertanyaan penting: apakah RUPS berwenang mengurangi saham salah satu pemegang saham tanpa persetujuannya?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dibedakan antara penurunan persentase saham akibat dilusi yang sah dan pengurangan kepemilikan saham yang dilakukan dengan melanggar ketentuan hukum.

1. Memahami Dilusi Saham

Dilusi saham adalah keadaan ketika persentase kepemilikan seorang pemegang saham mengalami penurunan karena adanya penerbitan saham baru.

Contohnya:

Sebuah PT memiliki 1.000 saham dengan komposisi:

Kemudian perusahaan menerbitkan 3.000 saham baru yang seluruhnya diambil oleh pemegang saham B dan C.

Setelah penerbitan tersebut, komposisi kepemilikan menjadi:

Dalam contoh ini, A mengalami penurunan persentase kepemilikan dari 40% menjadi 10%.

Akan tetapi, penurunan tersebut belum tentu merupakan pelanggaran hukum. Harus diperiksa apakah penambahan modal dan penawaran saham baru dilakukan sesuai prosedur.

2. Hak Pemegang Saham Lama atas Penerbitan Saham Baru

Pasal 43 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur hak pemegang saham yang telah ada untuk terlebih dahulu mengambil bagian atas saham yang dikeluarkan dalam rangka penambahan modal.

Pada prinsipnya, penawaran dilakukan secara proporsional berdasarkan kepemilikan saham.

Ketentuan ini merupakan salah satu perlindungan terhadap pemegang saham lama agar tidak kehilangan persentase kepemilikannya secara tidak adil.

Undang-undang juga mengatur pengecualian tertentu terhadap hak tersebut, sehingga tidak tepat apabila setiap penerbitan saham baru tanpa partisipasi seluruh pemegang saham langsung dianggap melanggar hukum.

3. Kapan Penambahan Saham Dapat Dipersoalkan?

Penambahan modal dapat menjadi objek sengketa apabila ditemukan indikasi:

• RUPS tidak dilaksanakan sesuai prosedur.

• Pemanggilan pemegang saham tidak dilakukan secara patut.

• Kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan tidak terpenuhi.

• Hak penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham lama diabaikan tanpa dasar pengecualian yang sah.

• Dokumen persetujuan atau risalah RUPS dipersoalkan keasliannya.

• Penerbitan saham dilakukan untuk merugikan pemegang saham tertentu.

• Perubahan data perseroan tidak sesuai dengan transaksi dan keputusan yang sebenarnya.

Penilaian harus dilakukan terhadap dokumen dan keadaan konkret perusahaan.

4. Upaya Hukum Pemegang Saham yang Dirugikan

Pemegang saham dapat mempertimbangkan beberapa langkah hukum.

Pertama, meminta dokumen perusahaan.

Pemeriksaan terhadap daftar pemegang saham, risalah RUPS, keputusan penambahan modal, dan dokumen perubahan anggaran dasar merupakan langkah awal.

Kedua, mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 61 UU Perseroan Terbatas.

Ketentuan ini memberikan hak kepada pemegang saham untuk menggugat perseroan apabila dirugikan oleh tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar.

Ketiga, mempertimbangkan gugatan perbuatan melawan hukum.

Apabila ditemukan unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan sebab akibat, Pasal 1365 KUHPerdata dapat menjadi dasar gugatan.

Keempat, memeriksa kemungkinan tindak pidana.

Jika ditemukan dugaan pemalsuan surat, manipulasi dokumen, atau penggelapan, perlu dilakukan analisis terpisah mengenai unsur pidananya.

5. Pentingnya Pemeriksaan Dokumen RUPS

Jangan hanya melihat hasil akhir persentase saham.

Periksa juga bagaimana prosesnya berlangsung, siapa yang mengambil keputusan, bagaimana penawaran saham dilakukan, apakah pemegang saham mendapatkan haknya, dan bagaimana perubahan tersebut dicatat secara administratif.

Penutup

RUPS memang mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan perusahaan, termasuk terkait penambahan modal. Namun, kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh undang-undang dan anggaran dasar.

Apabila terjadi pengurangan persentase kepemilikan saham yang diduga dilakukan melalui proses yang tidak sah, pemegang saham mempunyai hak untuk mencari perlindungan hukum.

Azhari & Associates melayani konsultasi dan pendampingan hukum terkait sengketa dilusi saham, penerbitan saham baru, dan konflik kepemilikan saham perusahaan.