Diduga ada pemalsuan dokumen atau penggelapan saham perusahaan? Pelajari unsur pidana, KUHP Nasional, UU ITE, dan langkah hukum bagi korban.

Pendahuluan

Sengketa kepemilikan saham dalam sebuah perusahaan tidak selalu berhenti pada perselisihan perdata.

Dalam sejumlah keadaan, konflik antara pemegang saham dapat berkembang menjadi persoalan pidana, terutama apabila terdapat dugaan pemalsuan dokumen, penggunaan tanda tangan tanpa persetujuan, manipulasi risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), atau penguasaan dokumen dan aset secara melawan hukum.

Misalnya, seorang pemegang saham mengetahui bahwa persentase kepemilikannya telah berubah setelah adanya RUPS. Namun, ketika meminta dokumen pendukung, ditemukan tanda tangan yang tidak pernah diberikan atau risalah rapat yang isinya tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya.

Kondisi seperti ini perlu ditangani secara serius karena dapat menyangkut hak kepemilikan saham dan keabsahan tindakan korporasi.

1. Pemalsuan Dokumen dalam Sengketa Saham

Pemalsuan dokumen merupakan salah satu dugaan tindak pidana yang dapat muncul dalam konflik kepemilikan saham.

Beberapa contoh keadaan yang perlu diperiksa adalah:

  • Pemalsuan tanda tangan pemegang saham dalam dokumen persetujuan.

  • Pembuatan risalah RUPS yang tidak sesuai dengan fakta.

  • Penggunaan surat pengalihan saham yang tidak pernah ditandatangani pemilik.

  • Pembuatan dokumen perseroan yang isinya tidak benar.

  • Penggunaan sertifikat saham yang dipalsukan.

  • Penggunaan dokumen palsu untuk mengubah komposisi kepemilikan saham.

Namun, adanya perbedaan keterangan dalam dokumen tidak otomatis membuktikan pemalsuan. Harus diperiksa siapa yang membuat, bagaimana dokumen digunakan, apa maksud pelaku, serta apakah unsur tindak pidananya terpenuhi.

2. Dasar Hukum Pemalsuan Dokumen Menurut KUHP Nasional

Sejak 2 Januari 2026, ketentuan pidana umum mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.

Beberapa pasal yang relevan adalah:

A. Pasal 391 KUHP Nasional

Mengatur tindak pidana pemalsuan surat, yaitu membuat surat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, pembebasan utang, atau diperuntukkan sebagai bukti suatu hal, dengan maksud agar digunakan seolah-olah benar, apabila penggunaannya dapat menimbulkan kerugian.

Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak kategori VI.

B. Pasal 392 KUHP Nasional

Pasal ini mengatur pemalsuan terhadap objek tertentu, termasuk saham, surat utang, dan sertifikat saham yang diterbitkan oleh perseroan atau persekutuan.

Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 8 tahun.

Ketentuan tersebut penting untuk diperhatikan apabila sengketa saham melibatkan pemalsuan surat atau sertifikat saham. (JDIH Mahkamah Agung+1)

3. Kapan Penggelapan Dapat Terjadi dalam Sengketa Saham?

Tidak semua penguasaan saham atau dokumen perusahaan dapat disebut penggelapan.

Penggelapan harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 486 KUHP Nasional.

Dalam konteks sengketa perusahaan, perlu diperiksa apakah terdapat barang atau aset yang berada dalam penguasaan seseorang secara sah, kemudian secara melawan hukum dimiliki atau diperlakukan sebagai miliknya sendiri.

Contoh keadaan yang dapat memerlukan pemeriksaan lebih lanjut:

  1. Penguasaan dokumen atau sertifikat saham yang dipercayakan kepada seseorang, kemudian dialihkan secara melawan hukum.

  2. Penguasaan aset perusahaan yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi.

  3. Penggunaan kewenangan pengelolaan untuk menguasai aset yang bukan hak pribadi.

  4. Tindakan lain yang memenuhi unsur penggelapan berdasarkan fakta perkara.

Perlu ditekankan bahwa pengurangan persentase saham akibat dilusi tidak dengan sendirinya merupakan penggelapan. Harus ada objek, perbuatan, dan unsur tindak pidana yang dapat dibuktikan.

4. Bagaimana Jika Pemalsuan Dilakukan Melalui Dokumen Elektronik?

Dalam pengelolaan perusahaan modern, dokumen RUPS, persetujuan pemegang saham, dan berbagai keputusan korporasi sering disimpan atau disampaikan secara elektronik.

Apabila terdapat dugaan manipulasi informasi elektronik atau dokumen elektronik agar dianggap sebagai data autentik, Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 dapat dipertimbangkan.

Pasal 35 mengatur manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau perusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan tujuan agar dianggap seolah-olah sebagai data yang autentik.

Penerapannya memerlukan pembuktian unsur secara cermat. Tidak setiap kesalahan administrasi atau perbedaan versi dokumen merupakan tindak pidana berdasarkan UU ITE. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024+1)

5. Langkah Hukum Apabila Menemukan Dugaan Pemalsuan Dokumen Saham

Pemegang saham yang merasa dirugikan sebaiknya tidak langsung mengambil kesimpulan sebelum memeriksa dokumen.

Langkah yang dapat dilakukan meliputi:

Pertama: Mengamankan dokumen asli.

Simpan akta perusahaan, risalah RUPS, sertifikat saham, dan dokumen pengalihan saham.

Kedua: Mengumpulkan bukti pembanding.

Misalnya, contoh tanda tangan yang sah, korespondensi, rekaman rapat yang diperoleh secara sah, serta dokumen perusahaan sebelum dan sesudah perubahan.

Ketiga: Memeriksa riwayat administrasi perseroan.

Periksa perubahan data perseroan dan dokumen yang menjadi dasar pengajuan perubahan.

Keempat: Melakukan pemeriksaan forensik jika diperlukan.

Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan tanda tangan atau dokumen, pemeriksaan ahli dapat membantu proses pembuktian.

Kelima: Melaporkan dugaan tindak pidana.

Apabila ditemukan dasar dan bukti permulaan yang memadai, pihak yang dirugikan dapat mempertimbangkan laporan kepada aparat penegak hukum.

6. Apakah Gugatan Perdata dan Laporan Pidana Dapat Berjalan Bersamaan?

Dalam keadaan tertentu, perkara perdata dan pidana dapat berjalan secara bersamaan karena keduanya mempunyai tujuan dan unsur hukum yang berbeda.

Gugatan perdata dapat diarahkan pada pemulihan hak, keabsahan tindakan korporasi, atau ganti kerugian.

Sementara itu, proses pidana bertujuan menguji apakah terdapat perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan siapa yang bertanggung jawab.

Namun, strategi kedua jalur harus dirancang secara hati-hati agar kronologi, bukti, dan konstruksi hukum konsisten.

Penutup

Pemalsuan dokumen dan penggelapan dalam sengketa saham merupakan persoalan serius yang dapat berdampak terhadap kedudukan pemegang saham, tata kelola perusahaan, dan keabsahan perubahan struktur perseroan.

Apabila terdapat dugaan tindak pidana, pemeriksaan harus dilakukan berdasarkan dokumen, bukti, dan unsur hukum yang berlaku, bukan semata-mata karena adanya perselisihan bisnis.

Azhari & Associates memberikan layanan konsultasi dan pendampingan hukum dalam perkara pemalsuan dokumen perusahaan, dugaan penggelapan, sengketa saham, serta penanganan perkara pidana korporasi.