Sengketa Demosi Saham dalam RUPS: Gugatan Perdata dan Pidana

Saham pemegang saham dikurangi melalui RUPS? Pelajari dasar hukum, perlindungan pemegang saham, gugatan perdata, dan langkah pidana bersama advokat.

Pendahuluan

Dalam dunia bisnis dan korporasi, kepemilikan saham merupakan salah satu aspek paling penting yang menentukan hak ekonomi, hak suara, serta kedudukan seseorang dalam suatu Perseroan Terbatas (PT).

Setiap pemegang saham pada prinsipnya memiliki hak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, anggaran dasar perseroan, dan keputusan korporasi yang dibuat berdasarkan prosedur hukum.

Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit konflik perusahaan yang muncul ketika salah satu pemegang saham mengalami pengurangan persentase kepemilikan saham, kehilangan hak suara, atau bahkan dikeluarkan dari struktur kepemilikan perusahaan melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Situasi seperti ini sering disebut sebagai demosi saham oleh para pihak yang bersengketa.

Persoalannya menjadi semakin kompleks ketika pemegang saham yang merasa dirugikan menilai bahwa keputusan RUPS dilakukan tanpa prosedur yang sah, tanpa pemberitahuan yang semestinya, menggunakan dokumen yang dipersoalkan keasliannya, atau merupakan bagian dari tindakan untuk mengambil alih kendali perusahaan.

Akibatnya, sengketa dapat berkembang menjadi gugatan perdata, permohonan pembatalan keputusan RUPS, hingga laporan dugaan tindak pidana.

1. Apa yang Dimaksud dengan Demosi Saham dalam RUPS?

Demosi saham bukan istilah hukum yang secara khusus didefinisikan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Dalam konteks sengketa korporasi, istilah ini dapat digunakan untuk menggambarkan keadaan ketika posisi kepemilikan seorang pemegang saham mengalami penurunan, baik dalam bentuk persentase kepemilikan, jumlah saham, maupun hak-hak yang melekat pada saham tersebut.

Beberapa tindakan yang dapat menimbulkan persoalan tersebut antara lain:

1. Penerbitan saham baru yang mengakibatkan persentase kepemilikan pemegang saham lama terdilusi.

2. Perubahan struktur permodalan yang merugikan pemegang saham tertentu.

3. Pengalihan saham yang dipersoalkan keabsahannya.

4. Perubahan data pemegang saham tanpa dasar transaksi yang sah.

5. Keputusan RUPS yang dianggap menghilangkan atau mengurangi hak pemegang saham.

6. Penggunaan dokumen atau persetujuan yang dipersoalkan dalam proses perubahan kepemilikan saham.

Penting dipahami bahwa tidak setiap penurunan persentase kepemilikan merupakan perbuatan melawan hukum. Penerbitan saham baru, misalnya, dapat dilakukan secara sah apabila memenuhi persyaratan undang-undang, anggaran dasar, dan prosedur yang berlaku.

Oleh karena itu, penilaian harus dilakukan berdasarkan proses dan dokumen yang melatarbelakangi perubahan kepemilikan saham tersebut.

2. Apakah RUPS Berwenang Mengurangi Saham Pemegang Saham?

RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan undang-undang dan anggaran dasar.

Namun, kewenangan RUPS bukan kewenangan tanpa batas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah mengalami perubahan, terdapat sejumlah ketentuan penting yang harus diperhatikan.

Pertama, Pasal 41 UU Perseroan Terbatas.

Penambahan modal perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.

Artinya, keputusan penambahan modal harus memperhatikan ketentuan mengenai kewenangan dan prosedur persetujuan RUPS.

Kedua, Pasal 43 UU Perseroan Terbatas.

Pada prinsipnya, seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada pemegang saham yang telah ada secara proporsional, dengan memperhatikan pengecualian dan ketentuan yang diatur undang-undang.

Ketentuan ini penting untuk melindungi pemegang saham lama dari dilusi yang tidak sesuai prosedur.

Ketiga, Pasal 61 UU Perseroan Terbatas.

Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan oleh tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, atau Dewan Komisaris.

Keempat, Pasal 62 UU Perseroan Terbatas.

Pemegang saham yang tidak menyetujui tindakan perseroan tertentu yang merugikan dirinya dapat meminta agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar sesuai ketentuan undang-undang.

Dengan demikian, keputusan RUPS tidak dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan hak pemegang saham secara sewenang-wenang.

3. Bentuk Pelanggaran dalam Sengketa Demosi Saham

Dalam pemeriksaan suatu perkara sengketa saham, terdapat sejumlah perbuatan yang perlu diperiksa secara cermat.

A. RUPS dilaksanakan tanpa pemanggilan yang sah

Pemegang saham tertentu tidak memperoleh pemberitahuan RUPS sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

B. Keputusan RUPS dibuat tanpa memenuhi kuorum

Keputusan diambil tanpa memenuhi ketentuan kuorum kehadiran atau persyaratan jumlah suara yang diwajibkan.

C. Penerbitan saham baru untuk mengurangi pengaruh pemegang saham lama

Penerbitan saham baru dilakukan dengan cara yang diduga bertujuan mengurangi persentase kepemilikan pihak tertentu tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku.

D. Perubahan data kepemilikan saham tanpa dasar yang sah

Perubahan komposisi pemegang saham dilakukan tanpa transaksi, persetujuan, atau dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

E. Penggunaan dokumen yang diduga palsu

Misalnya, penggunaan tanda tangan yang tidak pernah diberikan, risalah RUPS yang dipersoalkan, atau dokumen pengalihan saham yang diduga tidak benar.

Setiap perbuatan tersebut memerlukan pemeriksaan bukti dan unsur hukum tersendiri.

4. Upaya Hukum Perdata terhadap Keputusan RUPS

Pemegang saham yang merasa dirugikan dapat mempertimbangkan langkah hukum perdata.

Beberapa upaya yang dapat ditempuh adalah:

1. Gugatan terhadap perseroan berdasarkan Pasal 61

Apabila tindakan perseroan melalui keputusan RUPS dinilai tidak adil dan tanpa alasan wajar serta merugikan pemegang saham.

2. Gugatan perbuatan melawan hukum

Gugatan dapat didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata apabila terdapat perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat yang dapat dibuktikan.

3. Gugatan terkait keabsahan keputusan RUPS

Penggugat dapat meminta pengadilan memeriksa keabsahan keputusan RUPS berdasarkan pelanggaran prosedur, anggaran dasar, maupun ketentuan hukum yang relevan.

4. Permohonan perlindungan hak pemegang saham

Dalam keadaan tertentu, dapat dipertimbangkan tuntutan agar hak-hak pemegang saham dipulihkan berdasarkan dasar hukum dan bukti yang tersedia.

Perlu diperhatikan bahwa pembatalan keputusan RUPS tidak terjadi otomatis hanya karena salah satu pemegang saham menyatakan keberatan. Dasar gugatan, pihak yang digugat, kewenangan pengadilan, dan petitum harus dirumuskan secara tepat.

5. Apakah Sengketa Demosi Saham Dapat Diproses Secara Pidana?

Jawabannya: dapat, apabila ditemukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.

Tidak semua perselisihan kepemilikan saham merupakan perkara pidana. Perselisihan mengenai penafsiran perjanjian, keputusan bisnis, atau perbedaan pendapat dalam RUPS pada dasarnya harus terlebih dahulu dianalisis dalam ranah hukum perseroan dan perdata.

Namun, apabila terdapat dugaan pemalsuan dokumen, penggunaan surat palsu, penggelapan, atau manipulasi dokumen elektronik, persoalan tersebut dapat memiliki dimensi pidana.

Sejak 2 Januari 2026, KUHP Nasional berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 telah berlaku.

Beberapa ketentuan yang relevan untuk dianalisis antara lain:

• Pasal 391 KUHP Nasional: pemalsuan surat.

• Pasal 392 KUHP Nasional: pemalsuan terhadap objek tertentu, termasuk saham, sertifikat saham, dan surat berharga perseroan.

• Pasal 486 KUHP Nasional: penggelapan, apabila seluruh unsur tindak pidananya terpenuhi.

Apabila terdapat manipulasi atau penciptaan dokumen elektronik agar dianggap sebagai dokumen autentik, ketentuan Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) UU ITE sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 juga dapat dianalisis.

Penerapan pasal-pasal tersebut harus didasarkan pada fakta, alat bukti, waktu terjadinya perbuatan, serta unsur tindak pidana yang terbukti.

6. Bukti Penting dalam Sengketa Demosi Saham

Sebelum mengajukan gugatan atau laporan pidana, pemegang saham perlu mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan perubahan kepemilikan saham.

Di antaranya:

1. Akta pendirian perusahaan dan seluruh perubahan anggaran dasar.

2. Daftar pemegang saham sebelum dan sesudah perubahan.

3. Risalah RUPS dan akta berita acara RUPS.

4. Bukti pemanggilan dan undangan RUPS.

5. Daftar hadir serta bukti kuorum.

6. Keputusan penambahan modal dan penerbitan saham baru.

7. Dokumen penawaran saham kepada pemegang saham lama.

8. Bukti transaksi pengalihan saham.

9. Dokumen pemberitahuan atau persetujuan perubahan data perseroan dari Kementerian Hukum.

10. Bukti komunikasi elektronik dan dokumen pendukung lainnya.

Dokumen-dokumen tersebut akan membantu menentukan apakah perubahan struktur kepemilikan saham dilakukan secara sah atau terdapat pelanggaran hukum.

7. Mengapa Sengketa Saham Membutuhkan Pendampingan Advokat?

Sengketa saham bukan hanya menyangkut persoalan persentase kepemilikan.

Di dalamnya terdapat aspek hukum perusahaan, hukum perjanjian, administrasi badan hukum, pembuktian perdata, dan kemungkinan pertanggungjawaban pidana.

Kesalahan dalam menentukan dasar gugatan atau merumuskan laporan pidana dapat menyebabkan penanganan perkara menjadi tidak efektif.

Advokat yang menangani sengketa korporasi perlu melakukan pemeriksaan terhadap seluruh rangkaian tindakan perusahaan, mulai dari proses RUPS, perubahan anggaran dasar, perubahan daftar pemegang saham, sampai dokumen yang digunakan dalam pengurusan administrasi perseroan.

Penutup

Pengurangan atau perubahan kepemilikan saham melalui RUPS harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum dan anggaran dasar perseroan.

Apabila terdapat keputusan yang merugikan salah satu pemegang saham, terlebih apabila disertai dugaan pemalsuan dokumen, manipulasi data, atau penggelapan, maka persoalan tersebut perlu dianalisis secara menyeluruh melalui jalur hukum yang tepat.

Pemegang saham tidak boleh kehilangan haknya hanya karena adanya keputusan mayoritas yang tidak memenuhi ketentuan hukum.

Azhari & Associates memberikan layanan konsultasi dan pendampingan hukum dalam sengketa pemegang saham, sengketa keputusan RUPS, gugatan perdata korporasi, serta penanganan dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan kepemilikan saham perusahaan.

Konsultasikan sengketa perusahaan Anda bersama Azhari & Associates untuk memperoleh analisis dan strategi hukum yang tepat.