Ketahui aturan hak asuh anak setelah perceraian menurut hukum Indonesia, hak ibu dan ayah, pertimbangan hakim, serta kewajiban nafkah anak.

Perceraian tidak menghapus hubungan hukum antara orang tua dan anak. Meskipun suami dan istri telah berpisah secara hukum, keduanya tetap memiliki tanggung jawab untuk memelihara, mendidik, dan memenuhi kebutuhan anak.

Salah satu persoalan yang sering muncul dalam perkara perceraian adalah penentuan hak asuh anak atau dalam hukum Islam dikenal dengan istilah hadhanah.

Lalu, siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak setelah perceraian? Apakah otomatis diberikan kepada ibu atau dapat diberikan kepada ayah?

1. Apa yang dimaksud hak asuh anak?

Hak asuh anak merupakan kewenangan dan tanggung jawab untuk memelihara, merawat, mendidik, serta memenuhi kebutuhan anak.

Dalam hukum keluarga, penentuan pengasuhan harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, bukan semata-mata kepentingan pribadi ayah atau ibu.

2. Dasar hukum hak asuh anak di Indonesia

Beberapa dasar hukum yang menjadi acuan antara lain:

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019.

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014.

  3. Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 105 dan Pasal 156 bagi perkara yang tunduk pada hukum Islam.

  4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 mengenai pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

3. Apakah hak asuh anak otomatis diberikan kepada ibu?

Untuk pasangan Muslim, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa:

  • Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibunya.

  • Anak yang sudah mumayyiz dapat memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.

  • Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

Namun, ketentuan tersebut tidak boleh dipahami sebagai aturan mutlak tanpa mempertimbangkan kepentingan anak.

Hakim dapat mempertimbangkan kondisi nyata orang tua, keselamatan anak, kemampuan pengasuhan, dan faktor lain yang relevan.

4. Kapan hak asuh dapat diberikan kepada ayah?

Hak asuh dapat diberikan kepada ayah apabila berdasarkan pemeriksaan pengadilan, pemberian pengasuhan kepada ayah lebih sesuai dengan kepentingan terbaik anak.

Contohnya, apabila terdapat bukti bahwa:

  • Ibu tidak dapat menjalankan pengasuhan secara layak.

  • Anak mengalami ancaman keselamatan.

  • Terdapat kekerasan atau penelantaran.

  • Kondisi tertentu menyebabkan pengasuhan oleh ayah lebih menjamin kesejahteraan anak.

Keputusan tetap berada pada hakim berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan.

5. Bagaimana dengan hak bertemu anak?

Orang tua yang tidak memperoleh hak asuh tidak serta-merta kehilangan hak untuk menjalin hubungan dengan anak.

Hubungan anak dengan kedua orang tua tetap perlu dipertahankan sepanjang tidak bertentangan dengan keselamatan dan kepentingan terbaik anak.

Apabila terjadi penghalangan akses bertemu anak, pihak yang dirugikan dapat menempuh langkah hukum sesuai keadaan dan putusan pengadilan.

6. Siapa yang wajib membayar nafkah anak setelah perceraian?

Pasal 41 huruf b UU Perkawinan menentukan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak.

Apabila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya sesuai ketentuan hukum.

Kewajiban nafkah tidak hilang hanya karena ayah tidak mendapatkan hak asuh.

7. Bagaimana cara mengajukan gugatan hak asuh anak?

Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan hak asuh melalui pengadilan yang berwenang.

Dalam perkara perceraian, tuntutan terkait penguasaan anak dapat diajukan bersama gugatan perceraian atau melalui perkara tersendiri sesuai ketentuan hukum acara.

Dokumen yang dapat dipersiapkan meliputi:

  • KTP dan Kartu Keluarga.

  • Akta kelahiran anak.

  • Buku nikah atau akta perkawinan.

  • Bukti kondisi pengasuhan.

  • Bukti pemenuhan kebutuhan anak.

  • Bukti pendukung lain yang relevan.

Kesimpulan

Hak asuh anak setelah perceraian harus ditentukan berdasarkan ketentuan hukum dan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam perkara Muslim, ibu pada prinsipnya mendapatkan hak hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz, tetapi kondisi konkret dan keselamatan anak tetap menjadi pertimbangan penting.

Konsultasi Hukum Hak Asuh Anak

Azhari & Associates memberikan konsultasi dan pendampingan hukum mengenai sengketa hak asuh anak, nafkah anak, dan perkara perceraian di Jakarta.

Website: https://www.kantor-pengacara.com

Internal link:

  • Artikel 1: Cara Mengajukan Gugatan Cerai di Jakarta.

  • Artikel 4: Kewajiban Nafkah Anak Setelah Perceraian.

  • Artikel 6: Hak Istri Setelah Bercerai Menurut Hukum Indonesia.