Pelajari cara menggugat harta gono-gini setelah perceraian, dasar hukum pembagian harta bersama, bukti yang diperlukan, dan proses pengadilan.

Permasalahan harta gono-gini merupakan salah satu sengketa yang sering terjadi setelah perceraian. Tidak sedikit pasangan suami istri yang mengalami perselisihan mengenai pembagian rumah, tanah, kendaraan, tabungan, maupun aset lain yang diperoleh selama perkawinan.

Dalam hukum Indonesia, istilah yang digunakan secara resmi adalah harta bersama.

Lalu, bagaimana cara menggugat harta gono-gini setelah perceraian?

1. Apa yang dimaksud harta gono-gini?

Harta gono-gini adalah istilah masyarakat untuk menyebut harta bersama suami dan istri yang diperoleh selama perkawinan.

Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Contohnya:

  • Rumah yang dibeli selama perkawinan.

  • Tanah yang diperoleh selama perkawinan.

  • Kendaraan yang dibeli menggunakan penghasilan selama perkawinan.

  • Tabungan dan deposito.

  • Investasi dan aset lain yang termasuk harta bersama.

Penentuan status suatu aset tetap perlu melihat asal-usul perolehan dan bukti kepemilikannya.

2. Apakah semua harta otomatis menjadi harta bersama?

Tidak.

Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa harta bawaan masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain.

Karena itu, rumah atau tanah yang diwariskan kepada salah satu pasangan tidak otomatis menjadi harta bersama.

Perjanjian perkawinan juga dapat memengaruhi status dan pengaturan harta.

3. Bagaimana pembagian harta gono-gini setelah perceraian?

Untuk pasangan Muslim, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya menentukan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Sementara itu, bagi pasangan non-Muslim, pembagian harta bersama mengacu pada ketentuan UU Perkawinan, termasuk Pasal 37, serta hukum yang berlaku dan pertimbangan pengadilan.

Pembagian tidak selalu dapat dilakukan dengan langsung membagi seluruh aset menjadi dua. Status aset, utang, perjanjian perkawinan, dan fakta kontribusi para pihak dapat relevan dalam pemeriksaan perkara.

4. Bagaimana cara mengajukan gugatan harta bersama?

Secara umum, langkahnya adalah sebagai berikut.

Pertama, mengidentifikasi seluruh aset.

Buat daftar rumah, tanah, kendaraan, rekening, deposito, investasi, dan kekayaan lain yang diduga termasuk harta bersama.

Kedua, mengumpulkan bukti kepemilikan.

Misalnya:

  • Sertifikat tanah.

  • Akta jual beli.

  • BPKB dan STNK.

  • Bukti transaksi pembelian.

  • Rekening koran.

  • Bukti pembayaran cicilan.

  • Dokumen aset lainnya.

Ketiga, menentukan pengadilan yang berwenang.

Bagi pasangan Muslim, sengketa harta bersama menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Bagi pasangan non-Muslim, perkara pada umumnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

Keempat, menyusun surat gugatan.

Surat gugatan harus menjelaskan identitas para pihak, dasar kepemilikan, uraian objek sengketa, serta tuntutan pembagian harta.

Kelima, mengikuti persidangan.

Penggugat perlu membuktikan bahwa objek yang dimohonkan merupakan harta bersama.

5. Apakah harta gono-gini bisa digugat setelah perceraian?

Bisa.

Penyelesaian harta bersama dapat dilakukan bersamaan dengan perkara perceraian apabila memenuhi ketentuan hukum acara, atau melalui gugatan tersendiri setelah perceraian.

Dalam praktik, pengajuan gugatan tersendiri dapat dipertimbangkan apabila objek harta bersama cukup banyak atau terdapat sengketa kepemilikan yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut.

6. Bagaimana jika mantan pasangan menjual harta bersama tanpa persetujuan?

Apabila salah satu pihak mengalihkan atau menjual harta yang diduga merupakan harta bersama tanpa persetujuan pihak lainnya, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap status aset, waktu transaksi, dokumen, dan itikad para pihak.

Langkah hukum dapat berupa gugatan pembagian harta bersama dan, apabila terdapat dasar hukum serta urgensi, permohonan tindakan hukum sementara sesuai ketentuan yang berlaku.

Tidak setiap penjualan otomatis merupakan tindak pidana. Penilaian harus dilakukan berdasarkan fakta dan bukti.

Kesimpulan

Harta gono-gini merupakan hak hukum yang perlu diselesaikan secara tepat setelah perceraian. Sebelum mengajukan gugatan, penting untuk mengidentifikasi aset, mengumpulkan bukti kepemilikan, dan menentukan pengadilan yang berwenang.

Butuh Bantuan Pengacara Sengketa Harta Gono-Gini di Jakarta?

Azhari & Associates menyediakan konsultasi dan pendampingan hukum dalam perkara pembagian harta bersama, sengketa kepemilikan aset, dan gugatan setelah perceraian.

Website: https://www.kantor-pengacara.com

Internal link:

  • Artikel 1: Cara Mengajukan Gugatan Cerai di Jakarta.

  • Artikel 6: Hak Istri Setelah Bercerai Menurut Hukum Indonesia.

  • Artikel utama: Layanan Hukum Keluarga.