Sengketa Bisnis: Penyelesaian Perdata dan Pidana | Azhari & Associates

Mengalami sengketa bisnis, wanprestasi, penipuan atau penggelapan perusahaan? Pelajari dasar hukum dan cara penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur perdata dan pidana bersama Azhari & Associates.

Dunia usaha tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Dalam menjalankan kegiatan bisnis, perusahaan maupun pengusaha dapat menghadapi berbagai persoalan hukum, mulai dari keterlambatan pembayaran, pelanggaran perjanjian kerja sama, perselisihan antar pemegang saham, hingga dugaan penipuan dan penggelapan dana perusahaan.

Permasalahan tersebut dapat berkembang menjadi sengketa bisnis yang berdampak terhadap kondisi keuangan, reputasi, operasional dan keberlangsungan perusahaan.

Dalam praktiknya, sengketa bisnis tidak selalu merupakan persoalan perdata. Pada kondisi tertentu, suatu tindakan dalam hubungan bisnis juga dapat mengandung unsur tindak pidana apabila memenuhi unsur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, penting bagi pengusaha, direktur, pemilik perusahaan dan investor untuk memahami jenis sengketa bisnis serta langkah hukum yang dapat ditempuh untuk menyelesaikannya.

1. Apa yang Dimaksud dengan Sengketa Bisnis?

Sengketa bisnis adalah perselisihan atau konflik hukum yang timbul dalam kegiatan usaha, baik antara individu, perusahaan, investor, pemegang saham, mitra kerja sama, pemasok maupun pihak lain yang memiliki hubungan hukum dalam kegiatan bisnis.

Sengketa dapat terjadi karena adanya perbedaan penafsiran terhadap perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban, pelanggaran hak, penyalahgunaan kewenangan, maupun tindakan yang diduga melanggar hukum.

Contohnya meliputi:

• Mitra usaha tidak membayarkan keuntungan sesuai perjanjian.

• Perusahaan tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada pemasok.

• Investor mengalami kerugian akibat informasi bisnis yang diduga palsu.

• Rekan usaha menguasai aset perusahaan tanpa hak.

• Direktur diduga menyalahgunakan dana perusahaan.

• Salah satu pihak mengalihkan aset bisnis tanpa persetujuan yang diperlukan.

Setiap permasalahan harus dianalisis berdasarkan hubungan hukum, dokumen, kronologi dan bukti yang tersedia.

2. Jenis-Jenis Sengketa Bisnis

A. Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Bisnis

Wanprestasi adalah keadaan ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan.

Dalam kegiatan bisnis, wanprestasi dapat terjadi karena:

• Tidak membayar utang sesuai jatuh tempo.

• Tidak menyerahkan barang sesuai kontrak.

• Tidak melaksanakan kewajiban kerja sama.

• Melaksanakan perjanjian tetapi tidak sesuai kesepakatan.

• Melaksanakan kewajiban melewati batas waktu yang disepakati.

Pihak yang dirugikan dapat mempertimbangkan somasi dan gugatan perdata berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Sengketa Kerja Sama Usaha

Sengketa kerja sama usaha sering terjadi antara pemilik modal, investor dan pengelola bisnis.

Permasalahan biasanya berkaitan dengan pembagian keuntungan, penggunaan modal, transparansi laporan keuangan, pembagian tanggung jawab dan pengakhiran kerja sama.

Apabila terdapat perjanjian tertulis, dokumen tersebut menjadi salah satu bukti penting untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

C. Sengketa Pemegang Saham dan Perseroan

Sengketa pemegang saham dapat terjadi karena perbedaan kepentingan dalam pengelolaan perseroan.

Misalnya:

• Perselisihan pembagian dividen.

• Dugaan penyalahgunaan kewenangan direksi.

• Keputusan RUPS yang dipersoalkan.

• Konflik kepemilikan saham.

• Tindakan pengurus yang merugikan perseroan.

Untuk perseroan terbatas, salah satu ketentuan yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya. Pasal 97 mengatur tanggung jawab direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

D. Sengketa Penipuan dalam Bisnis

Penipuan bisnis dapat terjadi ketika seseorang menggunakan tipu muslihat, kedudukan palsu atau rangkaian kebohongan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum dan menggerakkan pihak lain menyerahkan barang atau memberikan utang.

Contohnya adalah seseorang menawarkan investasi dengan informasi palsu sejak awal untuk mendapatkan uang investor.

Namun, kerugian investasi atau kegagalan bisnis tidak otomatis merupakan tindak pidana penipuan. Unsur pidananya harus dibuktikan berdasarkan fakta dan alat bukti.

E. Sengketa Penggelapan Dana atau Aset Perusahaan

Penggelapan dapat terjadi ketika seseorang yang sebelumnya menguasai barang secara sah kemudian secara melawan hukum memperlakukannya sebagai miliknya sendiri.

Contohnya:

• Karyawan menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi.

• Pengelola bisnis menguasai dana titipan tanpa hak.

• Rekan usaha mengalihkan aset milik perusahaan secara melawan hukum.

Perbuatan tersebut harus dianalisis berdasarkan unsur tindak pidana penggelapan dan bukti penguasaan barang.

3. Perbedaan Sengketa Bisnis Perdata dan Pidana

Memahami perbedaan sengketa perdata dan pidana sangat penting agar pihak yang dirugikan tidak keliru menentukan jalur hukum.

Perlu dipahami bahwa satu rangkaian peristiwa dapat menimbulkan persoalan perdata dan pidana sekaligus apabila terdapat dasar hukum dan unsur masing-masing yang terpenuhi.

Sebaliknya, kegagalan memenuhi perjanjian tidak boleh langsung dianggap sebagai penipuan.

4. Dasar Hukum Sengketa Bisnis di Indonesia

Beberapa peraturan yang relevan antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

• Pasal 1238: keadaan lalai atau wanprestasi.

• Pasal 1243: penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya perikatan.

• Pasal 1267: hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan perikatan atau pembatalan perjanjian disertai ganti rugi sesuai ketentuan.

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya

Mengatur pendirian, pengurusan, tanggung jawab organ perseroan dan hubungan hukum dalam perseroan terbatas.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Sejak 2 Januari 2026, KUHP nasional berlaku. Pasal 492 mengatur tindak pidana penipuan, sedangkan Pasal 486 mengatur penggelapan.

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Menjadi dasar penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE

Dapat relevan dalam perkara tertentu yang melibatkan informasi elektronik dan transaksi elektronik, sesuai unsur ketentuan yang berlaku.

5. Bagaimana Cara Menyelesaikan Sengketa Bisnis?

Terdapat beberapa pilihan penyelesaian yang dapat dipertimbangkan.

A. Negosiasi

Para pihak melakukan pembicaraan untuk mencapai kesepakatan penyelesaian tanpa melibatkan proses pengadilan.

B. Mediasi

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan.

C. Somasi

Somasi merupakan teguran atau peringatan kepada pihak yang dianggap tidak memenuhi kewajiban.

Somasi dapat digunakan untuk memberikan kesempatan kepada pihak tersebut agar melaksanakan kewajibannya sebelum ditempuh langkah hukum berikutnya.

D. Gugatan Perdata

Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, pihak yang dirugikan dapat mempertimbangkan gugatan perdata melalui pengadilan yang berwenang.

Tuntutan dapat berupa pemenuhan kewajiban, pembatalan perjanjian atau ganti rugi, sesuai dasar hukum dan fakta perkara.

E. Laporan Pidana

Jika ditemukan dugaan tindak pidana dan terdapat bukti permulaan yang relevan, pihak yang dirugikan dapat mempertimbangkan pelaporan kepada kepolisian.

Pelaporan pidana harus didasarkan pada dugaan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, bukan semata-mata karena hubungan bisnis mengalami kegagalan.

F. Arbitrase

Apabila para pihak memiliki perjanjian arbitrase yang sah, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme arbitrase sesuai UU Nomor 30 Tahun 1999.

6. Bukti yang Harus Dipersiapkan dalam Sengketa Bisnis

Dokumen dan bukti sangat menentukan dalam proses penyelesaian sengketa.

Beberapa bukti yang sebaiknya dipersiapkan:

1. Perjanjian kerja sama atau kontrak bisnis.

2. Akta pendirian dan perubahan perseroan jika relevan.

3. Bukti transfer dan rekening koran.

4. Invoice, kuitansi dan dokumen pembayaran.

5. Surat-menyurat dan komunikasi elektronik.

6. Laporan keuangan dan dokumen transaksi.

7. Bukti kepemilikan aset.

8. Identitas pihak-pihak yang terlibat.

9. Kronologi kejadian secara tertulis.

10. Dokumen pendukung lainnya.

Bukti elektronik sebaiknya disimpan dalam bentuk aslinya dan tidak dimanipulasi.

7. Kapan Perusahaan Membutuhkan Pengacara Sengketa Bisnis?

Pendampingan advokat dapat dipertimbangkan ketika:

• Terjadi pelanggaran perjanjian kerja sama.

• Perusahaan mengalami kerugian finansial yang signifikan.

• Mitra usaha tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban.

• Terdapat dugaan penipuan atau penggelapan dana perusahaan.

• Terjadi konflik antara pemegang saham.

• Perusahaan menerima somasi atau gugatan.

• Perusahaan harus menghadapi proses hukum pidana.

Pendampingan hukum sejak awal dapat membantu mengidentifikasi risiko, mempersiapkan bukti, menentukan strategi penyelesaian dan melindungi kepentingan hukum perusahaan.

8. Jasa Pengacara Sengketa Bisnis di Jakarta – Azhari & Associates

Azhari & Associates menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan hukum untuk individu, pengusaha maupun badan usaha yang menghadapi permasalahan sengketa bisnis.

Ruang lingkup pendampingan dapat meliputi:

• Konsultasi dan analisis hukum sengketa bisnis.

• Pemeriksaan perjanjian dan dokumen perusahaan.

• Penyusunan somasi dan tanggapan somasi.

• Pendampingan negosiasi dan mediasi.

• Penyusunan gugatan perdata.

• Pendampingan perkara dugaan penipuan dan penggelapan.

• Pendampingan proses hukum di kepolisian dan pengadilan sesuai kewenangan advokat.

Menghadapi sengketa bisnis membutuhkan strategi hukum yang tepat.

Jangan menunggu sampai kerugian semakin besar. Dapatkan konsultasi hukum untuk mengetahui posisi, hak dan langkah penyelesaian yang dapat ditempuh.

Konsultasikan permasalahan sengketa bisnis Anda bersama Kantor Hukum Azhari & Associates.

Website: https://www.kantor-pengacara.com