Direksi atau Komisaris diduga menyalahgunakan wewenang dalam RUPS? Pahami tanggung jawab hukum, gugatan perdata, dan risiko pidana perusahaan.

Pendahuluan

Direksi dan Dewan Komisaris merupakan dua organ penting dalam struktur Perseroan Terbatas.

Direksi bertanggung jawab menjalankan pengurusan perseroan, sedangkan Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi sesuai ketentuan hukum dan anggaran dasar.

Dalam praktiknya, konflik antara pemegang saham dapat berkembang menjadi gugatan terhadap Direksi maupun Komisaris apabila terdapat dugaan bahwa kewenangan mereka digunakan untuk merugikan pemegang saham tertentu.

Salah satu contoh yang sering menimbulkan persoalan adalah ketika perubahan struktur kepemilikan saham dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diduga tidak sesuai ketentuan hukum.

Akibatnya, pemegang saham yang dirugikan dapat mempertimbangkan langkah hukum terhadap perseroan maupun pihak-pihak yang bertanggung jawab.

1. Kedudukan dan Kewenangan Direksi dalam Perseroan

Pasal 92 UU Perseroan Terbatas mengatur bahwa Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud serta tujuan perseroan.

Direksi tidak boleh menggunakan kewenangannya secara sewenang-wenang.

Dalam konteks sengketa saham, tindakan Direksi perlu diperiksa apabila terdapat dugaan:

  • Menjalankan keputusan RUPS yang bertentangan dengan undang-undang.

  • Mengajukan perubahan data perseroan berdasarkan dokumen yang dipersoalkan keabsahannya.

  • Tidak menjalankan kewajiban pengurusan dengan itikad baik.

  • Melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian terhadap perseroan.

  • Menggunakan aset atau kewenangan perseroan untuk kepentingan pribadi.

Namun, tanggung jawab hukum Direksi tetap harus dinilai berdasarkan kewenangan, perbuatan, kesalahan, kerugian, dan ketentuan hukum yang relevan.

2. Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan Pasal 97 UU Perseroan Terbatas

Pasal 97 UU Perseroan Terbatas mengatur bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan.

Setiap anggota Direksi wajib menjalankan tugas pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Apabila terjadi kerugian perseroan karena kesalahan atau kelalaian Direksi dalam menjalankan tugasnya, anggota Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi sesuai ketentuan undang-undang.

Dalam keadaan tertentu, pertanggungjawaban tersebut dapat melibatkan lebih dari satu anggota Direksi sesuai ketentuan tanggung jawab bersama yang diatur dalam Pasal 97.

Meskipun demikian, undang-undang juga mengatur kondisi pembebasan tanggung jawab apabila anggota Direksi dapat membuktikan persyaratan yang ditentukan, termasuk bahwa kerugian bukan akibat kesalahan atau kelalaiannya.

3. Apakah Komisaris Dapat Digugat?

Dewan Komisaris bukan sekadar organ formal dalam suatu perseroan.

Pasal 108 UU Perseroan Terbatas mengatur fungsi pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan perseroan serta pemberian nasihat kepada Direksi.

Pasal 114 UU Perseroan Terbatas mengatur tanggung jawab Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat.

Dalam keadaan tertentu, anggota Dewan Komisaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya yang menyebabkan kerugian perseroan.

Oleh karena itu, apabila terdapat dugaan bahwa Komisaris mengetahui adanya tindakan yang melanggar hukum tetapi tidak menjalankan kewajiban pengawasan sebagaimana mestinya, fakta tersebut perlu diperiksa berdasarkan ketentuan yang berlaku.

4. Apakah Pemegang Saham Dapat Menggugat Direksi dan Komisaris?

Jawabannya bergantung pada jenis gugatan dan dasar pertanggungjawabannya.

Beberapa kemungkinan jalur hukum adalah:

A. Gugatan berdasarkan Pasal 61 UU Perseroan Terbatas

Pemegang saham dapat menggugat perseroan apabila dirugikan oleh tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, atau Dewan Komisaris.

B. Gugatan perbuatan melawan hukum

Apabila terdapat tindakan individual yang memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata, pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dasar hukum yang terbukti.

C. Gugatan derivatif

Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6) UU Perseroan Terbatas mengatur mekanisme gugatan oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara untuk dan atas nama perseroan terhadap anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Gugatan ini berbeda dari gugatan pribadi pemegang saham karena tuntutannya ditujukan untuk kepentingan perseroan.

5. Bagaimana Jika Penyalahgunaan Wewenang Disertai Dugaan Tindak Pidana?

Dalam keadaan tertentu, sengketa korporasi juga dapat mempunyai dimensi pidana.

Misalnya, ditemukan dugaan pemalsuan dokumen, penggelapan aset, atau manipulasi dokumen elektronik dalam pelaksanaan keputusan RUPS.

Apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, pihak yang bertanggung jawab dapat menghadapi proses pidana berdasarkan ketentuan KUHP Nasional maupun UU ITE.

Namun, perlu dipahami bahwa keputusan bisnis yang merugikan atau perbedaan pendapat antara pemegang saham tidak otomatis merupakan tindak pidana.

Penilaian harus didasarkan pada fakta dan alat bukti yang menunjukkan adanya perbuatan pidana.

6. Strategi Hukum Menghadapi Penyalahgunaan Wewenang dalam RUPS

Pemegang saham yang merasa dirugikan sebaiknya melakukan langkah berikut:

  1. Mengumpulkan akta pendirian dan seluruh perubahan anggaran dasar.

  2. Memeriksa risalah serta keputusan RUPS.

  3. Mengidentifikasi kewenangan Direksi dan Komisaris.

  4. Memeriksa perubahan daftar pemegang saham.

  5. Mengidentifikasi kerugian pribadi maupun kerugian perseroan.

  6. Memeriksa kemungkinan adanya pelanggaran hukum perdata.

  7. Memeriksa apakah ditemukan unsur tindak pidana.

  8. Menyusun strategi gugatan dan pembuktian bersama advokat.

Penentuan strategi sangat penting karena gugatan atas kerugian pribadi pemegang saham berbeda dengan gugatan untuk kepentingan perseroan.

Penutup

Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab hukum yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Apabila terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses RUPS yang mengakibatkan kerugian terhadap pemegang saham atau perseroan, persoalan tersebut dapat diperiksa melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Penyelesaian perkara perlu memperhatikan bukti, kedudukan hukum para pihak, jenis kerugian, serta ketentuan pertanggungjawaban yang tepat.

Azhari & Associates memberikan konsultasi dan pendampingan hukum dalam sengketa Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham, gugatan perbuatan melawan hukum, serta litigasi korporasi.