Penyebaran Hoaks dan Berita Bohong di Media Sosial: Risiko Hukum dan Tanggung Jawab Pelaku

Penyebaran hoaks melalui media sosial dapat menimbulkan konsekuensi hukum, terutama jika merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Pelajari dasar hukumnya bersama Azhari & Associates.

Perkembangan teknologi digital membuat informasi dapat tersebar dengan sangat cepat. Melalui media sosial, sebuah berita, foto, video, atau pernyataan dapat diterima oleh ribuan orang hanya dalam waktu singkat.

Kemudahan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, penyebaran informasi yang tidak benar juga dapat menimbulkan kerugian serius.

Hoaks atau berita bohong dapat digunakan untuk memanipulasi opini, merugikan konsumen, merusak reputasi seseorang, bahkan menjadi bagian dari suatu tindakan penipuan.

Dalam keadaan tertentu, penyebaran informasi bohong dapat menimbulkan konsekuensi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1. Apa yang Dimaksud dengan Hoaks di Media Sosial?

Hoaks merupakan informasi palsu atau tidak benar yang disebarkan seolah-olah merupakan fakta.

Penyebarannya dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

  • Facebook.

  • Instagram.

  • TikTok.

  • WhatsApp.

  • Telegram.

  • X.

  • Platform komunikasi dan publikasi digital lainnya.

Contoh penyebaran informasi yang patut diwaspadai adalah pengumuman palsu mengenai suatu produk, penawaran investasi fiktif, informasi transaksi yang menyesatkan, atau berita yang sengaja dimanipulasi untuk memengaruhi keputusan masyarakat.

Tidak semua informasi yang keliru otomatis merupakan tindak pidana. Penilaian hukum bergantung pada unsur perbuatan, kesengajaan, akibat, serta ketentuan hukum yang berlaku.

2. Dasar Hukum Penyebaran Informasi Bohong

Salah satu ketentuan yang relevan adalah Pasal 28 ayat (1) UU ITE sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 1 Tahun 2024.

Ketentuan tersebut mengatur perbuatan dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian materiil bagi konsumen dalam transaksi elektronik.

Selanjutnya, Pasal 45A ayat (1) UU ITE mengatur ancaman pidana berupa:

  • Penjara paling lama 6 tahun; dan/atau

  • Denda paling banyak Rp1.000.000.000.

Ketentuan ini secara khusus berkaitan dengan kerugian materiil konsumen dalam transaksi elektronik.

Dengan demikian, tidak tepat apabila setiap berita yang tidak benar langsung dianggap memenuhi unsur Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Penilaian harus memperhatikan adanya informasi bohong atau menyesatkan, unsur kesengajaan, transaksi elektronik, kedudukan konsumen, dan kerugian materiil.

3. Contoh Penyalahgunaan Media Sosial untuk Menyebarkan Informasi Bohong

A. Penawaran Produk Fiktif

Seseorang membuat akun media sosial yang menawarkan barang tertentu, padahal barang tersebut tidak tersedia dan penawaran digunakan untuk memperoleh pembayaran secara melawan hukum.

B. Informasi Produk yang Menyesatkan

Pelaku menyebarkan informasi yang tidak benar mengenai produk atau layanan sehingga konsumen melakukan transaksi dan mengalami kerugian materiil.

C. Penyebaran Informasi Palsu untuk Merugikan Pihak Lain

Seseorang menyebarkan informasi yang diketahui tidak benar untuk merusak reputasi atau menimbulkan kerugian terhadap individu maupun badan usaha.

Perbuatan seperti ini perlu dianalisis berdasarkan unsur hukum yang relevan, termasuk kemungkinan penerapan ketentuan KUHP mengenai pencemaran, fitnah, atau penipuan.

D. Penggunaan Akun Palsu untuk Penipuan

Penggunaan identitas palsu untuk meyakinkan korban agar mentransfer uang dapat menjadi bagian dari tindak pidana penipuan apabila unsur-unsurnya terpenuhi.

4. Apa yang Harus Dilakukan Jika Menjadi Korban Hoaks atau Penipuan Online?

Korban perlu segera mengamankan bukti dan menghindari tindakan yang justru memperbesar kerugian.

Langkah yang dapat dilakukan antara lain:

  1. Menyimpan tangkapan layar unggahan dan percakapan.

  2. Menyimpan tautan akun dan konten yang digunakan pelaku.

  3. Mendokumentasikan bukti transfer dan transaksi.

  4. Menyimpan bukti komunikasi dengan pihak yang menawarkan produk.

  5. Mencatat kronologi kejadian.

  6. Menghubungi penyedia layanan keuangan apabila terdapat transaksi mencurigakan.

  7. Berkonsultasi dengan advokat mengenai langkah hukum yang dapat ditempuh.

Apabila terdapat dugaan tindak pidana, bukti yang telah dikumpulkan dapat membantu proses pemeriksaan oleh pihak berwenang.

5. Tanggung Jawab Hukum dalam Penyebaran Informasi di Media Sosial

Pengguna media sosial perlu memahami bahwa setiap informasi yang dipublikasikan dapat menimbulkan konsekuensi apabila digunakan untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Kebebasan menyampaikan pendapat tetap harus memperhatikan hak orang lain dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebelum membagikan suatu informasi, masyarakat sebaiknya:

  • Memeriksa sumber informasi.

  • Memastikan kebenaran data.

  • Tidak menyebarkan tuduhan tanpa dasar.

  • Menghindari penggunaan informasi untuk menipu konsumen.

  • Tidak memanipulasi foto, video, atau dokumen untuk merugikan orang lain.

Langkah pencegahan tersebut dapat mengurangi risiko terjadinya permasalahan hukum.

6. Pendampingan Hukum Kasus Hoaks dan Penipuan Online di Azhari & Associates

Permasalahan penyebaran berita bohong, informasi menyesatkan, dan penipuan melalui media sosial membutuhkan analisis hukum yang cermat.

Azhari & Associates – Kantor Pengacara & Advokat Jakarta Timur menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan hukum untuk membantu masyarakat menghadapi permasalahan hukum pidana yang berkaitan dengan aktivitas digital.

Pendampingan dapat mencakup pemeriksaan kronologi, analisis bukti elektronik, identifikasi ketentuan hukum, serta penyusunan strategi hukum sesuai keadaan perkara.

Baik korban maupun pihak yang menghadapi dugaan tindak pidana perlu memahami hak dan kewajiban hukumnya sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Konsultasikan permasalahan hukum Anda melalui website resmi:

https://www.kantor-pengacara.com/

BACA JUGA: