PELANGGARAN MEREK DAGANG: CARA MELAPORKAN PEMALSUAN MEREK KE KEPOLISIAN DAN UPAYA HUKUM PEMILIK MEREK

Merek dagang Anda ditiru atau dipalsukan? Pelajari dasar hukum pelanggaran merek, bukti yang diperlukan, dan cara melaporkan dugaan tindak pidana merek ke kepolisian.

Merek dagang merupakan salah satu aset penting dalam kegiatan bisnis. Selain menjadi identitas suatu produk atau jasa, merek juga memiliki nilai komersial dan dapat menjadi bagian dari reputasi serta kepercayaan konsumen terhadap suatu perusahaan.

Bagi pelaku usaha, membangun sebuah merek membutuhkan waktu, biaya, strategi pemasaran, serta investasi yang tidak sedikit.

Namun, tidak jarang pemilik merek menghadapi permasalahan ketika pihak lain menggunakan nama, logo, atau identitas merek yang sama maupun memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang dan/atau jasa sejenis tanpa hak.

Praktik tersebut dapat menimbulkan kerugian ekonomi, merusak reputasi usaha, serta menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen.

Dalam keadaan tertentu, penggunaan merek tanpa hak dapat memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pemilik merek yang merasa dirugikan dapat mempertimbangkan langkah hukum, termasuk mengajukan pengaduan kepada kepolisian apabila persyaratan dan unsur pidananya terpenuhi.

1. Apa yang Dimaksud dengan Pelanggaran Merek Dagang?

Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi atau disediakan oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan.

Merek dapat berupa:

  • Nama produk.

  • Logo perusahaan.

  • Simbol atau lambang.

  • Kombinasi kata dan gambar.

  • Identitas visual lainnya yang memenuhi ketentuan hukum.

Pelanggaran merek dapat terjadi ketika pihak lain menggunakan merek yang dilindungi tanpa hak dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contohnya:

  1. Memproduksi barang menggunakan merek terdaftar milik pihak lain.

  2. Menjual produk yang menggunakan merek palsu.

  3. Menggunakan logo perusahaan lain untuk memasarkan produk.

  4. Menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar untuk barang atau jasa sejenis.

  5. Memanfaatkan reputasi merek pihak lain secara tidak sah.

Namun, tidak semua kemiripan nama atau logo otomatis merupakan tindak pidana. Pemeriksaan harus memperhatikan status pendaftaran, persamaan pada pokoknya, jenis barang atau jasa, penggunaan tanpa hak, serta unsur lain yang disyaratkan undang-undang.

2. Dasar Hukum Pelanggaran Merek di Indonesia

Dasar hukum utama perlindungan merek adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Beberapa ketentuan penting meliputi:

Pasal 3

Hak atas merek diperoleh setelah merek terdaftar.

Pasal 83

Pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Pasal 100

Mengatur ketentuan pidana mengenai penggunaan tanpa hak atas merek yang sama pada keseluruhannya atau memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Pasal 103

Menentukan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.

Ketentuan ini penting karena menunjukkan bahwa penanganan pidana pelanggaran merek mempunyai persyaratan khusus, termasuk mengenai pihak yang berhak mengajukan pengaduan.

 
Database Peraturan | JDIH BPK

 

3. Apakah Pemilik Merek Dapat Melaporkan Pemalsuan Merek ke Polisi?

Ya, pemilik merek dapat mempertimbangkan pengaduan pidana apabila terdapat dugaan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dalam UU Merek.

Namun, sebelum membuat pengaduan, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa hal:

  • Apakah merek telah terdaftar?

  • Siapa pemilik merek yang tercatat?

  • Apakah pihak yang menggunakan merek memiliki izin?

  • Apakah terdapat persamaan pada keseluruhan atau pokoknya?

  • Apakah barang atau jasa yang digunakan sejenis?

  • Apakah terdapat bukti penggunaan merek tanpa hak?

  • Apakah pihak yang mengajukan pengaduan merupakan pihak yang berhak?

Pemeriksaan tersebut penting agar langkah hukum tidak hanya didasarkan pada dugaan kemiripan merek.

4. Bukti yang Harus Dipersiapkan untuk Melaporkan Pelanggaran Merek

Bukti merupakan aspek penting dalam penanganan perkara pidana merek.

Beberapa dokumen yang dapat dipersiapkan meliputi:

A. Dokumen Kepemilikan Merek

  • Sertifikat merek.

  • Data pendaftaran merek.

  • Dokumen pengalihan hak apabila ada.

  • Dokumen lisensi apabila terdapat hubungan lisensi.

B. Bukti Penggunaan Merek oleh Pihak Lain

  • Foto produk yang diduga menggunakan merek tanpa hak.

  • Kemasan produk.

  • Label dan logo.

  • Materi iklan.

  • Tangkapan layar marketplace.

  • Bukti penjualan dan distribusi.

  • Sampel barang yang diduga palsu.

C. Bukti Kerugian

  • Data penjualan.

  • Dokumen transaksi.

  • Bukti penurunan penjualan yang relevan.

  • Dokumen pengaduan konsumen.

  • Bukti kerugian reputasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bukti harus diperoleh dan disimpan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk menjaga keaslian dokumen dan sumbernya.

5. Bagaimana Proses Melaporkan Pelanggaran Merek ke Kepolisian?

Tahapan yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut.

Tahap 1 — Melakukan Pemeriksaan Merek

Memeriksa status pendaftaran merek dan memastikan kedudukan hukum pemiliknya melalui data resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Tahap 2 — Mengidentifikasi Dugaan Pelanggaran

Mengidentifikasi pihak yang menggunakan merek, jenis barang atau jasa, serta bentuk penggunaan tanpa hak yang dipersoalkan.

Tahap 3 — Mengumpulkan Bukti

Mengumpulkan sertifikat merek, bukti penggunaan, produk, dokumentasi pemasaran, dan bukti lain yang relevan.

Tahap 4 — Analisis Unsur Pidana

Memeriksa apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana dalam UU Merek.

Tahap 5 — Mengajukan Pengaduan

Karena tindak pidana dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 UU Merek merupakan delik aduan, perlu dipastikan pengaduan diajukan oleh pihak yang berhak sesuai ketentuan hukum.

Tahap 6 — Proses Pemeriksaan

Pihak kepolisian melakukan penanganan perkara berdasarkan kewenangan dan hukum acara pidana yang berlaku.

6. Apakah Pemilik Merek Juga Dapat Mengajukan Gugatan Perdata?

Selain jalur pidana, pemilik merek terdaftar juga dapat mempertimbangkan gugatan perdata.

Pasal 83 UU Merek memberikan dasar bagi pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Tuntutan dapat mencakup:

  • Penghentian penggunaan merek tanpa hak.

  • Ganti rugi sesuai dasar dan bukti yang tersedia.

  • Tuntutan lain sesuai ketentuan hukum.

Pemilihan jalur perdata dan pidana harus mempertimbangkan tujuan, fakta, dan persyaratan hukum masing-masing.

7. Bagaimana Jika Pemilik Merek Justru Dilaporkan oleh Pihak Lain?

Tidak semua laporan mengenai pelanggaran merek menunjukkan bahwa pihak yang dilaporkan telah melakukan tindak pidana.

Dalam keadaan demikian, pihak yang dilaporkan perlu memeriksa:

  • Status pendaftaran merek yang dipersoalkan.

  • Riwayat penggunaan merek.

  • Dasar penggunaan atau izin yang dimiliki.

  • Hubungan antara para pihak.

  • Persamaan merek dan jenis barang atau jasa.

  • Unsur tindak pidana yang dilaporkan.

  • Keabsahan dan relevansi alat bukti.

Pendampingan advokat diperlukan untuk membantu memastikan hak pihak yang diperiksa tetap terlindungi.

8. Jasa Kantor Pengacara Sengketa Merek Dagang – Azhari & Associates

Azhari & Associates menyediakan konsultasi dan pendampingan hukum dalam permasalahan merek dagang, baik untuk pemilik merek yang mengalami dugaan pelanggaran maupun pihak yang menghadapi laporan pidana.

Layanan kami meliputi:

  • Analisis hukum kepemilikan merek.

  • Pemeriksaan dugaan pemalsuan merek.

  • Pendampingan pengaduan pidana merek.

  • Pendampingan pemeriksaan di kepolisian.

  • Pendampingan pihak terlapor.

  • Penyusunan strategi pembelaan.

  • Gugatan perdata pelanggaran merek.

  • Negosiasi dan penyelesaian sengketa merek.

MEREK USAHA ANDA DIGUNAKAN TANPA IZIN ATAU ANDA MENGHADAPI LAPORAN PIDANA TERKAIT MEREK?

Kantor Pengacara Azhari & Associates siap membantu melakukan analisis terhadap dokumen, kronologi, serta kedudukan hukum Anda.

SOLUSI — STRATEGI — AKSI

Website: https://www.kantor-pengacara.com

AZHARI & ASSOCIATES — Strategic Counsel. Precise Execution. Trusted Partnership.