Ketahui cara mendirikan PT di Indonesia, persyaratan, akta notaris, pengesahan badan hukum, NIB, dan perizinan usaha sesuai ketentuan terbaru.
Perseroan Terbatas atau PT merupakan salah satu bentuk badan usaha yang banyak digunakan oleh pelaku bisnis di Indonesia. Bentuk badan hukum ini memberikan struktur organisasi dan pemisahan kekayaan perseroan dari kekayaan pribadi pemegang saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, mendirikan PT bukan hanya membuat akta notaris. Perusahaan juga harus memperhatikan pengesahan badan hukum, pendaftaran, identitas usaha, serta perizinan sesuai kegiatan bisnis yang dijalankan.
Apa Itu Perseroan Terbatas?
Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, serta memenuhi persyaratan berdasarkan UU Perseroan Terbatas.
Dalam ketentuan tertentu, tersedia pula Perseroan Perorangan untuk usaha mikro dan kecil yang dapat didirikan oleh satu orang sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan.
Syarat Mendirikan PT
Beberapa hal yang perlu dipersiapkan meliputi:
-
Nama perseroan yang memenuhi ketentuan.
-
Identitas pendiri dan pemegang saham.
-
Alamat atau kedudukan perseroan.
-
Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.
-
Besaran modal dasar dan modal ditempatkan serta disetor sesuai ketentuan.
-
Susunan direksi dan dewan komisaris.
-
Komposisi kepemilikan saham.
-
Anggaran dasar perseroan.
Persyaratan dapat berbeda untuk PT biasa dan Perseroan Perorangan.
Tahapan Pendirian PT
1. Menentukan Nama dan Kegiatan Usaha
Nama perseroan harus memenuhi ketentuan penamaan yang berlaku. Kegiatan usaha perlu disesuaikan dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI yang relevan.
2. Membuat Akta Pendirian
Pendirian PT pada umumnya dituangkan dalam akta notaris berbahasa Indonesia yang memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang dipersyaratkan.
3. Pengesahan Badan Hukum
Permohonan pengesahan badan hukum diajukan melalui sistem administrasi badan hukum pada Kementerian Hukum sesuai prosedur yang berlaku.
4. Mengurus NIB Melalui OSS
Setelah perseroan memperoleh status badan hukum, perusahaan perlu mengurus Nomor Induk Berusaha melalui sistem OSS sesuai ketentuan perizinan berbasis risiko.
5. Memenuhi Perizinan Usaha
Berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha, perusahaan dapat diwajibkan memiliki NIB, sertifikat standar, izin, atau perizinan penunjang sesuai ketentuan.
PP Nomor 28 Tahun 2025 menjadi rujukan penting dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. (JDIH BPK+1)
Kesalahan yang Harus Dihindari
Kesalahan yang sering terjadi antara lain memilih KBLI yang tidak sesuai, tidak mengatur kepemilikan saham secara jelas, menggunakan alamat perusahaan tanpa dasar penggunaan yang memadai, serta tidak memperhatikan kewajiban perizinan sektoral.
Kesalahan tersebut dapat menimbulkan hambatan ketika perusahaan menjalankan usaha, mengajukan fasilitas perbankan, atau melakukan kerja sama dengan pihak lain.
Jasa Pendampingan Pendirian PT
Azhari & Associates dapat membantu memberikan konsultasi dan pendampingan aspek hukum pendirian perusahaan, pemeriksaan dokumen, penyusunan struktur hukum, serta identifikasi kewajiban legalitas usaha.
CTA: Konsultasikan rencana pendirian perusahaan Anda bersama Azhari & Associates melalui www.kantor-pengacara.com.
Internal link: Artikel utama Hukum Korporasi; artikel Kepatuhan Hukum Perusahaan; artikel Jasa Pengacara Korporasi Jakarta.