Perbuatan Melawan Hukum oleh Bank: Dasar Gugatan dan Ganti Rugi

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH BANK: DASAR GUGATAN, UNSUR HUKUM, DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bank diduga melakukan perbuatan melawan hukum? Kenali unsur Pasal 1365 KUHPerdata, bukti yang diperlukan, dan upaya gugatan perdata terhadap bank.

Dalam hubungan antara bank dan nasabah, terdapat hak dan kewajiban yang harus dijalankan berdasarkan perjanjian maupun ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bank sebagai lembaga jasa keuangan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, nasabah juga memiliki hak untuk memperoleh pelayanan dan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang mengatur sektor jasa keuangan.

Namun, dalam praktiknya, dapat timbul tindakan atau kelalaian yang dipersoalkan karena dianggap merugikan kepentingan nasabah atau pihak lainnya.

Permasalahan tersebut dapat berkembang menjadi sengketa perdata, termasuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Dalam hukum Indonesia, dasar utama gugatan PMH terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar bagi pihak yang merasa dirugikan untuk meminta pertanggungjawaban hukum apabila seluruh unsur perbuatan melawan hukum dapat dibuktikan.

1. Apa yang Dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum oleh Bank?

Perbuatan Melawan Hukum adalah tindakan atau kelalaian yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Dalam konteks perbankan, PMH dapat dipersoalkan apabila tindakan bank diduga melanggar hukum dan menimbulkan kerugian terhadap nasabah atau pihak lainnya.

Contoh permasalahan yang dapat dianalisis antara lain:

• Pendebetan rekening yang dipersoalkan karena tidak memiliki dasar hukum yang memadai.

• Pemblokiran rekening yang dipersoalkan berdasarkan kewenangan dan prosedurnya.

• Tindakan bank yang diduga melanggar hak pihak lain.

• Penyampaian informasi yang diduga tidak benar dan menimbulkan kerugian.

• Pelaksanaan tindakan terhadap jaminan yang dipersoalkan karena diduga tidak sesuai ketentuan hukum.

• Kelalaian yang memenuhi unsur PMH dan menyebabkan kerugian.

Penting dipahami bahwa contoh tersebut bukan berarti setiap tindakan yang disebutkan otomatis merupakan PMH. Penilaiannya harus didasarkan pada fakta dan unsur hukum dalam perkara yang bersangkutan.

2. Dasar Hukum Gugatan PMH terhadap Bank

Dasar utama gugatan PMH adalah Pasal 1365 KUHPerdata.

Secara umum, ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian.

Selain Pasal 1365, analisis perkara juga dapat mempertimbangkan:

Pasal 1366 KUHPerdata

Mengatur tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian seseorang.

Pasal 1367 KUHPerdata

Mengatur tanggung jawab dalam keadaan tertentu atas perbuatan orang lain atau pihak yang berada dalam tanggungannya sesuai ketentuan hukum.

Undang-Undang Perbankan

Ketentuan perbankan yang berkaitan dengan kegiatan, kewajiban, dan tanggung jawab bank.

POJK Nomor 22 Tahun 2023

Ketentuan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Penerapan setiap ketentuan tersebut harus disesuaikan dengan karakteristik hubungan hukum dan fakta yang disengketakan.

3. Apa Saja Unsur Perbuatan Melawan Hukum?

Dalam menyusun gugatan PMH, terdapat beberapa unsur yang perlu dibuktikan.

A. Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Penggugat harus dapat menguraikan tindakan atau kelalaian yang dianggap bertentangan dengan hukum.

Perbuatan melawan hukum tidak selalu terbatas pada pelanggaran undang-undang, tetapi dapat mencakup pelanggaran hak subjektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, kesusilaan, atau kepatutan dalam masyarakat sesuai perkembangan doktrin dan yurisprudensi.

B. Adanya Kesalahan

Harus terdapat dasar untuk mempertanggungjawabkan tindakan atau kelalaian pihak yang digugat.

Kesalahan dapat berkaitan dengan kesengajaan atau kelalaian sesuai keadaan perkara.

C. Adanya Kerugian

Penggugat harus menguraikan kerugian yang benar-benar dialami.

Kerugian dapat berupa kerugian materiil dan, apabila memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, kerugian immateriil.

D. Adanya Hubungan Sebab Akibat

Harus dapat dijelaskan hubungan antara tindakan atau kelalaian yang dipersoalkan dengan kerugian yang dialami penggugat.

Keempat unsur tersebut harus dibangun dalam uraian gugatan dan dibuktikan melalui alat bukti yang relevan.

4. Perbedaan Gugatan PMH dan Gugatan Wanprestasi terhadap Bank

Salah satu kesalahan yang dapat terjadi dalam sengketa perbankan adalah tidak tepatnya menentukan dasar gugatan.

Berikut perbedaan keduanya:

Pemilihan dasar gugatan harus mempertimbangkan hubungan hukum para pihak, substansi persoalan, dan fakta yang dapat dibuktikan.

5. Apakah Nasabah Dapat Meminta Ganti Rugi kepada Bank?

Dalam keadaan tertentu, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi apabila terdapat dasar hukum dan unsur tanggung jawab yang terpenuhi.

Ganti rugi dapat berupa:

Kerugian Materiil

Kerugian yang dapat dinilai secara ekonomis dan dibuktikan dengan dokumen, seperti:

• Dana yang terbukti hilang atau tidak dikembalikan.

• Biaya yang timbul akibat tindakan yang dipersoalkan.

• Kerugian transaksi yang memiliki hubungan sebab akibat.

• Kerugian finansial lain yang dapat dibuktikan.

Kerugian Immateriil

Kerugian yang tidak secara langsung dapat dihitung berdasarkan nilai transaksi, tetapi diajukan dengan argumentasi dan dasar hukum yang relevan.

Besaran tuntutan harus disusun secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak terdapat jaminan bahwa seluruh nilai yang diminta akan dikabulkan pengadilan.

6. Bukti yang Dibutuhkan untuk Mengajukan Gugatan PMH terhadap Bank

Beberapa bukti yang dapat dipersiapkan antara lain:

1. Perjanjian atau dokumen hubungan hukum dengan bank.

2. Rekening koran dan riwayat transaksi.

3. Surat pemberitahuan atau keputusan bank.

4. Bukti komunikasi dan korespondensi.

5. Surat pengaduan dan jawaban bank.

6. Dokumen yang menunjukkan tindakan atau kelalaian yang dipersoalkan.

7. Bukti kerugian materiil.

8. Bukti lain yang relevan dengan hubungan sebab akibat.

Kekuatan gugatan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya dokumen, tetapi juga oleh relevansi dan kemampuan bukti tersebut menjelaskan unsur-unsur PMH.

7. Bagaimana Proses Mengajukan Gugatan PMH terhadap Bank?

Secara umum, tahapan yang dapat dipertimbangkan adalah:

Pertama: Pemeriksaan Fakta dan Dokumen

Menyusun kronologi secara sistematis dan memeriksa seluruh dokumen terkait.

Kedua: Analisis Unsur PMH

Mengidentifikasi tindakan yang dipersoalkan, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat.

Ketiga: Penyampaian Keberatan atau Somasi

Apabila relevan, menyampaikan keberatan atau tuntutan secara tertulis kepada pihak bank.

Keempat: Penyusunan Gugatan

Menyusun posita dan petitum secara jelas, sistematis, dan sesuai dasar hukum.

Kelima: Pemeriksaan di Pengadilan

Mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang dan mengikuti proses pemeriksaan perkara perdata.

8. Pentingnya Pendampingan Advokat dalam Gugatan PMH terhadap Bank

Gugatan terhadap bank membutuhkan konstruksi hukum yang tepat.

Tidak cukup hanya menyatakan bahwa nasabah mengalami kerugian. Penggugat harus mampu menjelaskan mengapa tindakan tersebut dianggap melawan hukum, siapa pihak yang bertanggung jawab, bagaimana kerugian terjadi, serta bukti yang mendukung dalil gugatan.

Azhari & Associates memberikan layanan konsultasi dan pendampingan hukum dalam perkara yang berkaitan dengan:

• Dugaan perbuatan melawan hukum oleh bank.

• Sengketa transaksi perbankan.

• Perselisihan rekening nasabah.

• Sengketa perjanjian kredit.

• Eksekusi jaminan yang dipersoalkan secara hukum.

• Gugatan ganti rugi.

• Sengketa perdata antara nasabah dan institusi perbankan.

9. Konsultasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Bank – Azhari & Associates

Menghadapi tindakan bank yang diduga merugikan kepentingan hukum Anda?

Sebelum mengajukan gugatan, penting untuk memastikan bahwa permasalahan tersebut telah dianalisis berdasarkan fakta, dokumen, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Azhari & Associates menggunakan pendekatan:

SOLUSI — STRATEGI — AKSI

Kami membantu klien memahami persoalan, memetakan risiko, mengidentifikasi dasar hukum, serta menentukan langkah penyelesaian yang dapat dipertimbangkan.

Konsultasikan permasalahan hukum Anda kepada Azhari & Associates.

Website: https://www.kantor-pengacara.com

AZHARI & ASSOCIATES — Strategic Counsel. Precise Execution. Trusted Partnership.