Ketahui cara melaporkan KDRT di Jakarta, jenis kekerasan dalam rumah tangga, bukti yang perlu disiapkan, hak korban, dan perlindungan hukum.

Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT merupakan persoalan serius yang dapat terjadi dalam kehidupan perkawinan. Kekerasan tidak selalu berbentuk pemukulan atau tindakan fisik, tetapi juga dapat berupa kekerasan psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga.

Korban KDRT memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada aparat penegak hukum.

Bagi masyarakat Jakarta yang mengalami atau mengetahui peristiwa KDRT, memahami prosedur pelaporan merupakan langkah penting untuk melindungi keselamatan korban.

1. Apa yang dimaksud KDRT menurut hukum Indonesia?

KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pengertian tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

2. Apa saja bentuk kekerasan dalam rumah tangga?

UU PKDRT mengenal empat bentuk kekerasan.

A. Kekerasan fisik

Contohnya:

  • Memukul.

  • Menendang.

  • Mendorong hingga menyebabkan cedera.

  • Menampar.

  • Melakukan tindakan fisik yang menyebabkan rasa sakit atau luka.

B. Kekerasan psikis

Contohnya:

  • Menghina secara terus-menerus.

  • Mengancam.

  • Mengintimidasi.

  • Melakukan tindakan yang menimbulkan ketakutan atau penderitaan psikis.

C. Kekerasan seksual

Meliputi tindakan pemaksaan hubungan seksual dan perbuatan lain yang termasuk kategori kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur undang-undang.

D. Penelantaran rumah tangga

Contohnya adalah tindakan yang termasuk penelantaran terhadap anggota keluarga yang wajib diberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan berdasarkan hukum atau perjanjian.

Penelantaran juga dapat mencakup tindakan yang membatasi atau melarang seseorang bekerja secara layak sehingga korban berada dalam ketergantungan ekonomi, sesuai unsur Pasal 9 UU PKDRT.

3. Apa dasar hukum pelaporan KDRT?

Dasar hukum utama adalah UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Beberapa ketentuan penting di antaranya:

  • Pasal 5: larangan kekerasan dalam rumah tangga.

  • Pasal 6: kekerasan fisik.

  • Pasal 7: kekerasan psikis.

  • Pasal 8: kekerasan seksual.

  • Pasal 9: penelantaran rumah tangga.

  • Pasal 10: hak korban.

  • Pasal 16: perlindungan sementara.

  • Pasal 26: hak korban untuk melaporkan KDRT kepada kepolisian.

4. Bagaimana cara melaporkan KDRT ke polisi?

Berikut tahapan umum yang dapat dilakukan korban.

Langkah pertama: Utamakan keselamatan

Jika korban berada dalam situasi berbahaya, segera menjauh ke tempat aman dan meminta bantuan pihak yang dapat dipercaya.

Jangan menunda mencari pertolongan apabila terdapat ancaman keselamatan.

Langkah kedua: Datang ke kantor polisi

Korban dapat melaporkan KDRT kepada kepolisian, baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara, sebagaimana diatur Pasal 26 UU PKDRT.

Pelaporan dapat dilakukan langsung oleh korban. Korban juga dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan.

Langkah ketiga: Menjelaskan kronologi kejadian

Sampaikan kejadian secara terperinci, termasuk waktu, tempat, bentuk kekerasan, dan pihak yang terlibat.

Langkah keempat: Menyerahkan bukti

Bukti yang mungkin relevan antara lain:

  • Foto luka atau kondisi korban.

  • Hasil pemeriksaan medis.

  • Visum et repertum apabila diperlukan.

  • Rekaman suara atau video.

  • Pesan singkat dan percakapan elektronik.

  • Dokumen pendukung.

  • Keterangan saksi.

Langkah kelima: Meminta bukti pelaporan

Simpan dokumen atau tanda terima laporan dari kepolisian untuk keperluan proses hukum berikutnya.

5. Apa hak korban KDRT?

Pasal 10 UU PKDRT memberikan hak kepada korban, antara lain:

  1. Perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain sesuai ketentuan.

  2. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis.

  3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.

  4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum.

  5. Pelayanan bimbingan rohani.

Korban juga dapat memanfaatkan mekanisme perlindungan sementara dan penetapan perintah perlindungan sesuai ketentuan UU PKDRT.

6. Apakah KDRT dapat menjadi alasan perceraian?

Ya.

Kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain dapat menjadi alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf d PP Nomor 9 Tahun 1975.

Untuk perkara Muslim, ketentuan tersebut juga berkaitan dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Dengan demikian, korban dapat mempertimbangkan proses pidana dan proses perceraian sebagai jalur hukum yang berbeda, sesuai kebutuhan dan keadaan perkara.

7. Mengapa korban perlu mendapatkan pendampingan hukum?

Pendampingan advokat dapat membantu korban memahami hak-haknya, mempersiapkan bukti, menyusun langkah hukum, dan memperoleh informasi mengenai proses pelaporan.

Pendampingan juga dapat diperlukan apabila korban ingin menempuh perceraian, memperjuangkan hak asuh anak, atau mengajukan tuntutan nafkah.

Apabila keselamatan korban terancam, perlindungan dan pertolongan harus menjadi prioritas sebelum mempertimbangkan langkah hukum lainnya.

Kesimpulan

KDRT merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum Indonesia. Korban memiliki hak untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada kepolisian dan mendapatkan perlindungan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2004.

Korban tidak harus menghadapi persoalan tersebut sendirian. Bantuan keluarga, tenaga kesehatan, lembaga perlindungan, dan advokat dapat membantu proses penanganan.

Konsultasi Hukum KDRT – Azhari & Associates

Azhari & Associates menyediakan konsultasi hukum dan pendampingan bagi masyarakat yang menghadapi persoalan kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, dan sengketa hak keluarga di Jakarta.

Website: https://www.kantor-pengacara.com

Apabila Anda berada dalam bahaya langsung, utamakan menuju tempat aman dan menghubungi layanan darurat atau kepolisian.

Internal link:

  • Artikel 1: Cara Mengajukan Gugatan Cerai di Jakarta.

  • Artikel 5: Syarat dan Prosedur Cerai Gugat.

  • Artikel 6: Hak Istri Setelah Bercerai.