Keabsahan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Menurut UU Perseroan Terbatas: Apakah Bisa Mengubah Kepemilikan Saham Tanpa RUPS Fisik?

Kantor Pengacara & Advokat Jakarta Timur | Azhari & Associates

Pendahuluan

Apakah keputusan sirkuler sah tanpa kehadiran seluruh pemegang saham? Pelajari Pasal 91 UU PT dan langkah hukum jika persetujuan dipersoalkan.

Dalam suatu perseroan terbatas, keputusan pemegang saham tidak selalu harus dilakukan melalui rapat secara fisik. Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan ruang bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan melalui mekanisme keputusan sirkuler atau circular resolution.

Namun, dalam praktiknya, keputusan sirkuler dapat menjadi sumber perselisihan apabila terdapat pemegang saham yang merasa tidak mengetahui isi keputusan, tidak memperoleh penjelasan yang memadai, atau baru mengetahui akibat hukumnya setelah akta perubahan perseroan diterbitkan.

Salah satu persoalan yang sering muncul adalah ketika pemegang saham mayoritas yang memiliki 60% saham diminta menandatangani dokumen sirkuler, tetapi kemudian mengetahui bahwa kepemilikannya berubah menjadi hanya 3%.

Apakah keputusan sirkuler tersebut otomatis sah?

1. Apa Itu Keputusan Sirkuler?

Keputusan sirkuler merupakan mekanisme pengambilan keputusan di luar RUPS fisik.

Dasar hukumnya adalah Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Ketentuan tersebut pada prinsipnya menyatakan bahwa pemegang saham dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS apabila seluruh pemegang saham yang memiliki hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

Dengan demikian, terdapat unsur penting yang harus dipenuhi:

  1. Keputusan dilakukan di luar rapat fisik.

  2. Usul keputusan disampaikan kepada seluruh pemegang saham yang memiliki hak suara.

  3. Seluruh pemegang saham memberikan persetujuan tertulis.

  4. Persetujuan diberikan terhadap usul keputusan yang bersangkutan.

Keputusan sirkuler yang memenuhi ketentuan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS.

2. Apakah Kehadiran Hanya Pemegang Saham B dan C Cukup?

Misalnya suatu perusahaan mempunyai komposisi:

  • A sebesar 60%.

  • B sebesar 5%.

  • C sebesar 35%.

Kemudian B dan C mengadakan pertemuan tanpa kehadiran A.

Apabila pertemuan tersebut dimaksudkan sebagai RUPS biasa, keabsahannya harus diuji berdasarkan ketentuan pemanggilan, kuorum, dan pengambilan keputusan dalam UU Perseroan Terbatas serta anggaran dasar perusahaan.

Namun, apabila proses tersebut menggunakan mekanisme keputusan sirkuler, Pasal 91 mensyaratkan persetujuan tertulis seluruh pemegang saham yang memiliki hak suara.

Oleh karena itu, persetujuan B dan C saja tidak cukup untuk memenuhi syarat keputusan sirkuler apabila A masih merupakan pemegang saham yang memiliki hak suara.

3. Bagaimana Jika A Menandatangani Tanpa Membaca Isi Dokumen?

Ini merupakan persoalan yang membutuhkan pemeriksaan secara cermat.

Secara hukum, tanda tangan pada dokumen dapat menjadi bukti adanya persetujuan. Karena itu, seseorang tidak otomatis terbebas dari akibat hukum hanya karena mengaku tidak membaca dokumen yang ditandatanganinya.

Akan tetapi, tanda tangan tidak selalu menutup kemungkinan untuk menggugat keabsahan persetujuan.

Pasal 1321 KUH Perdata mengatur bahwa tidak ada persetujuan yang sah apabila diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

Pasal 1328 KUH Perdata juga mengatur mengenai penipuan sebagai alasan pembatalan persetujuan apabila memenuhi persyaratan hukum.

Dengan demikian, advokat perlu memeriksa:

  • Apa yang disampaikan kepada A sebelum tanda tangan?

  • Apakah A diberi kesempatan membaca dokumen?

  • Apakah isi dokumen dijelaskan secara benar?

  • Apakah terdapat informasi yang sengaja disembunyikan?

  • Apakah dokumen yang ditandatangani sama dengan dokumen yang dipakai untuk perubahan akta?

  • Apakah terdapat bukti komunikasi atau saksi yang mendukung keterangan A?

Jika terdapat bukti bahwa persetujuan diperoleh melalui penyesatan atau kekhilafan yang relevan secara hukum, hal tersebut dapat menjadi dasar untuk menguji keabsahan keputusan.

4. Apakah Notaris Boleh Mendatangi Pemegang Saham di Luar Kantor?

Kehadiran notaris di luar kantor tidak otomatis menyebabkan dokumen atau akta menjadi tidak sah.

Penilaiannya harus memperhatikan kewenangan notaris, wilayah jabatan, tata cara pembuatan akta, kapasitas para penghadap, serta ketentuan UU Jabatan Notaris.

Pasal 16 UU Jabatan Notaris mewajibkan notaris bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait.

Jika notaris terlibat dalam proses penandatanganan dokumen yang kemudian dipersoalkan, advokat perlu memeriksa apakah kewajiban tersebut telah dijalankan.

5. Apakah Keputusan Sirkuler Dapat Digunakan untuk Mengurangi Saham Pemegang Saham?

Keputusan sirkuler dapat digunakan untuk mengambil keputusan perseroan sepanjang memenuhi persyaratan hukum.

Namun, harus dibedakan antara:

  • Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar.

  • Keputusan mengenai penambahan modal.

  • Keputusan mengenai penerbitan saham baru.

  • Pengalihan hak atas saham.

  • Perubahan susunan pemegang saham.

Masing-masing memiliki persyaratan hukum yang berbeda.

Apabila perubahan kepemilikan dilakukan melalui penerbitan saham baru, Pasal 43 UU Perseroan Terbatas mengenai hak pemegang saham untuk mengambil bagian atas saham baru harus diperiksa.

Apabila dilakukan melalui pengalihan saham, Pasal 56 UU Perseroan Terbatas mengenai akta pemindahan hak atas saham harus diperiksa.

Keputusan sirkuler tidak boleh diperlakukan sebagai pengganti seluruh dokumen transaksi saham yang diwajibkan undang-undang.

6. Langkah Hukum Jika Keputusan Sirkuler Dipersoalkan

Pemegang saham yang merasa dirugikan dapat melakukan beberapa langkah:

  1. Meminta salinan keputusan sirkuler dan dokumen perubahan perseroan.

  2. Memeriksa daftar pemegang saham sebelum dan sesudah perubahan.

  3. Meminta penjelasan mengenai dasar hukum perubahan.

  4. Melakukan somasi kepada pihak terkait.

  5. Mempertimbangkan gugatan perdata berdasarkan fakta dan dasar hukum yang tersedia.

  6. Melaporkan dugaan tindak pidana apabila terdapat bukti awal yang memenuhi unsur pidana.

  7. Mempertimbangkan pengaduan terhadap notaris apabila ditemukan dugaan pelanggaran jabatan.

Pasal 61 UU Perseroan Terbatas juga memberikan hak kepada pemegang saham untuk menggugat perseroan apabila dirugikan oleh tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar.

7. Pendampingan Hukum Azhari & Associates

Azhari & Associates memberikan layanan pendampingan hukum dalam sengketa saham perusahaan, termasuk pemeriksaan keabsahan keputusan sirkuler, perselisihan pemegang saham, dugaan perbuatan melawan hukum, dan perubahan akta perseroan.

Apabila Anda mengalami persoalan perubahan saham tanpa persetujuan yang sah, segera lakukan pemeriksaan dokumen sebelum mengambil langkah hukum.

Azhari & Associates – Kantor Pengacara & Advokat Jakarta Timur

Website: https://www.kantor-pengacara.com/

Artikel Terkait