Tiga Vendor Tidak Dibayar Rp175 Juta: Apakah Yayasan Dapat Diajukan PKPU?

Tiga vendor memiliki tagihan Rp175 juta atas pengadaan barang yang tidak dibayar yayasan. Pelajari syarat PKPU, dua kreditur, utang jatuh tempo, dan pembuktian sederhana bersama Azhari & Associates.

Dalam kegiatan usaha, keterlambatan pembayaran utang dapat menimbulkan persoalan serius, khususnya apabila debitur mempunyai beberapa kreditur dan tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo.

Salah satu mekanisme hukum yang tersedia di Indonesia adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Namun, apakah yayasan dapat diajukan PKPU oleh vendor yang tidak menerima pembayaran atas pengadaan barang?

Bagaimana jika terdapat tiga vendor dengan total tagihan Rp175 juta, tetapi yayasan menyangkal seluruh transaksi dengan alasan PO diterbitkan oleh seseorang yang tidak mempunyai kewenangan?

Persoalan ini harus dianalisis berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

A. Apakah yayasan dapat menjadi debitur PKPU?

Pada prinsipnya, yayasan merupakan badan hukum yang mempunyai kekayaan sendiri serta dapat melakukan perbuatan hukum.

Dalam UU Nomor 37 Tahun 2004, pengertian debitur dan kreditur mencakup hubungan kewajiban pembayaran utang yang dapat dibebankan kepada subjek hukum, termasuk badan hukum.

Dengan demikian, yayasan pada prinsipnya dapat menjadi pihak yang dimohonkan PKPU apabila persyaratan hukum terpenuhi.

Tidak terdapat larangan umum yang mengecualikan yayasan dari mekanisme PKPU hanya karena bentuknya bukan perseroan terbatas.

Namun, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa yayasan benar-benar mempunyai utang kepada pihak yang mengajukan permohonan.

B. Syarat PKPU berdasarkan Pasal 222 UU 37/2004

Pasal 222 UU Nomor 37 Tahun 2004 mengatur mengenai permohonan PKPU oleh debitur maupun kreditur.

Secara garis besar, syarat yang perlu diperhatikan adalah:

  1. Debitur mempunyai lebih dari satu kreditur.

  2. Terdapat utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

  3. Terdapat keadaan yang menunjukkan debitur tidak dapat atau diperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya.

  4. Permohonan diajukan kepada Pengadilan Niaga sesuai ketentuan hukum.

  5. Permohonan memenuhi ketentuan prosedural dan pembuktian yang berlaku.

     
    JDIH Kemenkeu+1

     

Dalam perkara yang dianalisis, terdapat tiga vendor yang masing-masing mempunyai tagihan.

Namun, keberadaan tiga vendor saja tidak cukup untuk memastikan bahwa permohonan PKPU akan dikabulkan.

C. Apakah ketiga vendor dapat menjadi kreditur yayasan?

Inilah persoalan paling penting.

Vendor A mempunyai tagihan sekitar Rp50 juta.

Vendor B mempunyai tagihan sekitar Rp50 juta.

Vendor C mempunyai tagihan sekitar Rp75 juta.

Total tagihan mencapai Rp175 juta.

Akan tetapi, harus dibuktikan apakah ketiga tagihan tersebut benar-benar merupakan utang yayasan.

Misalnya, ketiga vendor mempunyai PO menggunakan kop surat yayasan dan tanda tangan Ketua Yayasan.

Barang telah dikirimkan, invoice telah diterbitkan, dan pembayaran belum dilakukan.

Jika seluruh bukti tersebut dapat menunjukkan hubungan hukum dengan yayasan, posisi vendor dapat menjadi lebih kuat.

Sebaliknya, apabila yayasan berhasil membuktikan bahwa A bukan pegawainya, tidak mempunyai kewenangan, dan tanda tangan Ketua Yayasan dipalsukan, maka status yayasan sebagai debitur dapat diperdebatkan.

Karena itu, sebelum mengajukan PKPU, vendor harus memastikan dasar hukum setiap piutang.

D. Bagaimana jika yayasan menyangkal adanya utang?

Dalam perkara ini, yayasan menyampaikan bahwa pengadaan barang harus melalui kontrak tertulis yang ditandatangani Ketua Yayasan.

Sedangkan ketiga vendor hanya mempunyai PO.

Persoalan tersebut dapat menimbulkan sengketa mengenai:

  • Keabsahan PO.

  • Kewenangan A.

  • Keaslian tanda tangan.

  • Terbentuknya perjanjian.

  • Penerimaan barang.

  • Tanggung jawab pembayaran.

  • Hubungan hukum antara vendor dan yayasan.

Pasal 8 ayat (4) UU 37/2004 mengatur prinsip pembuktian sederhana dalam permohonan pernyataan pailit.

Dalam praktik PKPU, pembuktian dan persyaratan permohonan harus diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan Pasal 222 dan prosedur Pasal 224.

Jika sengketa mengenai keberadaan utang yayasan sangat kompleks dan memerlukan pembuktian yang luas, permohonan PKPU menghadapi risiko tidak dikabulkan.

Hal ini tidak berarti setiap bantahan debitur otomatis menggagalkan PKPU. Hakim akan menilai apakah fakta mengenai utang dan persyaratan PKPU dapat dibuktikan menurut standar hukum yang berlaku.

E. Apakah PKPU dapat digunakan untuk memaksa yayasan membayar invoice?

PKPU bukan semata-mata instrumen penagihan utang.

Tujuan PKPU adalah memberikan kesempatan kepada debitur untuk menyusun rencana perdamaian dengan para krediturnya.

Rencana tersebut dapat mencakup:

  • Pembayaran seluruh utang.

  • Pembayaran sebagian utang.

  • Pembayaran secara bertahap.

  • Penjadwalan ulang kewajiban.

  • Bentuk penyelesaian lain yang sesuai hukum.

Jika permohonan PKPU dikabulkan, terdapat konsekuensi hukum terhadap proses penagihan dan hubungan antara debitur dengan para kreditur sesuai ketentuan undang-undang.

Oleh karena itu, vendor harus mempertimbangkan apakah tujuan yang hendak dicapai memang sesuai dengan mekanisme PKPU.

F. Apakah ketiga vendor dapat mengajukan PKPU secara bersama-sama?

Secara prinsip, permohonan oleh kreditur dimungkinkan berdasarkan Pasal 222.

Ketiga vendor dapat mempertimbangkan permohonan bersama apabila kedudukan mereka sebagai kreditur terhadap yayasan dapat dibuktikan dan persyaratan prosedural dipenuhi.

Namun, ada beberapa hal yang harus diperiksa:

  1. Apakah masing-masing vendor mempunyai piutang yang sah?

  2. Apakah ketiga tagihan merupakan kewajiban yayasan?

  3. Apakah terdapat bukti PO dan penyerahan barang?

  4. Apakah utang telah jatuh waktu?

  5. Apakah terdapat lebih dari satu kreditur yang dapat dibuktikan?

  6. Apakah permohonan memenuhi ketentuan pembuktian sederhana?

Perlu diperhatikan bahwa UU 37/2004 tidak menetapkan batas minimum nilai utang untuk PKPU sebagaimana yang sering disalahpahami dalam praktik masyarakat.

Artinya, persoalan utamanya bukan semata-mata nilai Rp175 juta, melainkan pemenuhan persyaratan hukum.

G. Apakah lebih baik mengajukan gugatan perdata terlebih dahulu atau langsung PKPU?

Tidak terdapat kewajiban umum bahwa vendor harus selalu memenangkan gugatan perdata terlebih dahulu sebelum mengajukan PKPU.

Namun, dalam perkara ini, terdapat persoalan yang harus dipertimbangkan secara serius.

Yayasan menyangkal hubungan transaksi, menyangkal status A, dan menyatakan bahwa tidak ada pengadaan barang.

Jika vendor langsung mengajukan PKPU tanpa mempunyai bukti yang kuat mengenai hubungan utang dengan yayasan, terdapat risiko permohonan tidak berhasil.

Oleh karena itu, strategi yang dapat dipertimbangkan adalah:

Tahap pertama: pemeriksaan dokumen

Memeriksa PO, invoice, surat jalan, bukti penerimaan barang, dan transaksi pertama.

Tahap kedua: klarifikasi dan somasi

Meminta yayasan memberikan jawaban tertulis mengenai status transaksi dan kewajiban pembayaran.

Tahap ketiga: analisis hubungan hukum

Menentukan apakah yayasan benar-benar merupakan debitur atau justru A yang bertanggung jawab secara pribadi.

Tahap keempat: menentukan jalur hukum

Jika hubungan utang dengan yayasan terbukti dan syarat PKPU terpenuhi, permohonan PKPU dapat dipertimbangkan.

Jika hubungan utang masih diperdebatkan secara mendasar, gugatan perdata mungkin lebih tepat untuk memperoleh pemeriksaan yang lebih luas mengenai fakta dan hubungan hukum para pihak.

H. Kesimpulan: Apakah yayasan dapat diajukan PKPU?

Jawabannya adalah dapat secara prinsip, tetapi keberhasilannya bergantung pada pembuktian bahwa yayasan benar-benar merupakan debitur.

Dalam perkara tiga vendor dengan tagihan Rp175 juta, terdapat potensi untuk menggunakan mekanisme PKPU apabila:

  • Ketiga vendor dapat membuktikan kedudukan sebagai kreditur yayasan.

  • Utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

  • Persyaratan Pasal 222 terpenuhi.

  • Pembuktian memenuhi standar hukum yang berlaku.

Namun, jika yayasan berhasil membuktikan bahwa A bertindak sendiri, menggunakan dokumen palsu, dan tidak pernah memperoleh kewenangan dari yayasan, maka permohonan PKPU terhadap yayasan menghadapi risiko yang serius.

Azhari & Associates – Corporate Lawfirm Jakarta memberikan layanan konsultasi dan pendampingan hukum dalam perkara kepailitan, PKPU, sengketa utang-piutang, sengketa pengadaan, dan penyelesaian perselisihan bisnis.

Artikel terkait: Proyek Pengadaan Fiktif oleh Pegawai Yayasan: Apakah Yayasan Dapat Digugat?