Vendor Tidak Dibayar? Gugatan Perdata terhadap Yayasan

Vendor Tidak Dibayar atas Pengadaan Barang? Apakah Yayasan Dapat Digugat Wanprestasi atau PMH?

Yayasan menolak membayar invoice pengadaan barang karena PO diterbitkan pegawai tanpa kontrak resmi? Pelajari dasar gugatan wanprestasi dan PMH bersama Corporate Lawyer Jakarta Azhari & Associates.

Dalam hubungan bisnis, keterlambatan atau kegagalan pembayaran atas pengadaan barang dapat menimbulkan sengketa antara pemasok dengan pihak pemesan.

Persoalan menjadi lebih kompleks apabila transaksi dilakukan menggunakan Purchase Order (PO) atas nama suatu yayasan, tetapi ketika invoice diajukan, yayasan menolak melakukan pembayaran dengan alasan bahwa pegawai yang melakukan pemesanan tidak mempunyai hubungan kerja maupun kewenangan untuk melakukan pengadaan.

Kondisi tersebut dapat menimbulkan pertanyaan hukum: apakah vendor tetap mempunyai hak untuk menagih? Apakah PO cukup menjadi dasar gugatan? Apakah vendor dapat menggugat yayasan melalui mekanisme wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum?

Azhari & Associates, sebagai Kantor Pengacara dan Advokat Jakarta Timur, memandang bahwa persoalan tersebut harus dianalisis berdasarkan hubungan hukum para pihak, kewenangan pihak yang menerbitkan PO, serta bukti pelaksanaan transaksi.

A. Apakah PO dapat menjadi dasar gugatan perdata?

Purchase Order merupakan dokumen pemesanan yang dalam praktik bisnis dapat menjadi bagian dari rangkaian terbentuknya perjanjian.

Namun, keberadaan PO tidak otomatis membuktikan bahwa badan hukum yang namanya tercantum di dalamnya merupakan pihak yang sah dalam perjanjian.

Pasal 1320 KUHPerdata menjadi dasar untuk menilai sah atau tidaknya suatu perjanjian.

Dalam konteks perkara pengadaan elektronik, vendor perlu menunjukkan bahwa:

• PO benar-benar berasal dari pihak yang berwenang.

• Barang yang dipesan telah ditentukan secara jelas.

• Harga dan jumlah barang dapat dibuktikan.

• Terdapat persetujuan atau penerimaan pesanan.

• Barang telah diserahkan sesuai kesepakatan.

• Terdapat kewajiban pembayaran yang belum dipenuhi.

Dengan demikian, PO harus didukung bukti transaksi lainnya.

B. Perbedaan gugatan wanprestasi dan PMH

Dalam perkara pengadaan fiktif, terdapat dua konstruksi gugatan yang perlu dibedakan.

1. Gugatan wanprestasi

Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian yang sah.

Contohnya, apabila yayasan terbukti memesan 30 unit iPhone, 20 unit MacBook, dan 30 unit iPad dengan total nilai Rp175 juta, kemudian barang diserahkan sesuai pesanan tetapi yayasan tidak melakukan pembayaran setelah jatuh tempo.

Dalam kondisi tersebut, vendor dapat mempertimbangkan gugatan wanprestasi.

Dasar hukum yang relevan antara lain:

• Pasal 1238 KUHPerdata mengenai keadaan lalai.

• Pasal 1243 KUHPerdata mengenai penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya perikatan.

• Pasal 1338 KUHPerdata mengenai kekuatan mengikat perjanjian.

2. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

PMH dapat dipertimbangkan apabila perbuatan pihak yayasan memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata.

Misalnya, terdapat bukti bahwa yayasan secara sadar membiarkan transaksi berjalan, memberikan legitimasi terhadap pemesanan, menerima manfaat pengadaan, atau melakukan tindakan yang secara melawan hukum menyebabkan kerugian vendor.

Namun, harus dibuktikan unsur kesalahan, perbuatan melawan hukum, kerugian, dan hubungan kausal.

C. Apakah yayasan dapat berdalih bahwa pegawai bukan pihak yang berwenang?

Dalam perkara ini, yayasan menyatakan bahwa setiap pengadaan wajib didasarkan pada kontrak yang ditandatangani Ketua Yayasan.

Sementara itu, pegawai A hanya mengirimkan PO.

Persoalan tersebut harus dilihat dari dua sisi.

Pertama, apakah prosedur kontrak tersebut telah diberitahukan kepada vendor sebelum transaksi dilakukan?

Kedua, apakah A mempunyai kewenangan nyata atau kewenangan yang secara wajar dapat dianggap berasal dari yayasan berdasarkan tindakan dan keadaan yang dapat dibuktikan?

Apabila A memang bukan pegawai dan menggunakan tanda tangan Ketua Yayasan tanpa izin, posisi yayasan dapat menjadi lebih kuat untuk menyangkal keterikatan kontrak.

Akan tetapi, apabila terdapat bukti bahwa yayasan sebelumnya mengetahui atau menyetujui pola transaksi tersebut, maka pembelaan yayasan perlu diuji lebih lanjut.

SOP internal yayasan tidak otomatis menentukan hak vendor apabila terdapat tindakan representasi atau persetujuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun, ketidaktahuan vendor terhadap SOP juga tidak otomatis membuat yayasan terikat.

D. Bagaimana jika transaksi pertama telah dibayarkan?

Ini merupakan salah satu titik pembuktian yang sangat penting.

Vendor perlu mengetahui apakah pembayaran transaksi pertama:

1. Berasal dari rekening yayasan.

2. Dilakukan berdasarkan instruksi pengurus yayasan.

3. Dicatat sebagai pengeluaran yayasan.

4. Dilakukan dengan sepengetahuan Ketua Yayasan.

5. Berkaitan dengan barang yang diterima dan dimanfaatkan yayasan.

Apabila yayasan pernah melakukan pembayaran secara sadar melalui rekening pribadi A, fakta tersebut dapat memperkuat argumentasi vendor mengenai pengetahuan atau persetujuan yayasan.

Namun, jika pembayaran dilakukan oleh A menggunakan dana pribadi atau hasil penyalahgunaan dana tanpa sepengetahuan yayasan, makna hukumnya berbeda.

Oleh karena itu, bukti transaksi pertama tidak boleh diabaikan.

E. Apakah ketiga vendor dapat menggugat secara bersama-sama?

Ketiga vendor mempunyai transaksi dan dokumen tagihan masing-masing.

Secara hukum acara perdata, penggabungan tuntutan dapat dipertimbangkan jika terdapat hubungan erat antara para pihak dan objek sengketa serta tidak menimbulkan kesulitan pemeriksaan.

Namun, perlu diperhatikan bahwa masing-masing vendor mempunyai:

• PO yang berbeda.

• Invoice yang berbeda.

• Bukti pengiriman yang berbeda.

• Nilai kerugian yang berbeda.

• Kemungkinan hubungan hukum yang berbeda.

Karena itu, strategi gugatan harus ditentukan setelah menilai apakah lebih tepat mengajukan gugatan secara bersama-sama atau masing-masing.

Nilai keseluruhan Rp175 juta tidak boleh sekadar dijumlahkan tanpa membuktikan hak tagih setiap vendor.

F. Dokumen yang perlu disiapkan sebelum menggugat

Vendor sebaiknya menyiapkan dokumen berikut:

G. Kesimpulan

Vendor mempunyai hak untuk menempuh langkah hukum apabila terdapat kerugian akibat transaksi pengadaan yang tidak dibayar.

Namun, menentukan apakah yayasan dapat digugat secara wanprestasi atau PMH harus didasarkan pada hubungan hukum dan pembuktian yang sebenarnya.

Apabila yayasan bukan pihak dalam transaksi dan tidak ada dasar untuk membebankan perbuatan A kepada yayasan, tuntutan pembayaran terhadap yayasan berisiko ditolak.

Sebaliknya, apabila dapat dibuktikan bahwa yayasan terikat dalam transaksi, menerima manfaat, atau melakukan perbuatan yang memenuhi unsur PMH, vendor mempunyai dasar untuk mempertimbangkan gugatan perdata.

Azhari & Associates – Corporate Lawyer Jakarta menyediakan layanan analisis sengketa pengadaan, gugatan wanprestasi, PMH, serta pendampingan hukum bagi perusahaan, yayasan, dan vendor.

Artikel terkait: Analisis Utama Proyek Pengadaan Fiktif oleh Pegawai Yayasan