Perselingkuhan, Perzinaan, dan Konflik Rumah Tangga: Kapan Dapat Dilaporkan sebagai Tindak Pidana?

Oleh: Lawfirm Azhari & Associates

Apakah perselingkuhan dapat dipidana? Pelajari perbedaan perselingkuhan dan perzinaan, Pasal 411 KUHP Nasional, delik aduan, dan langkah hukum.

Perselingkuhan merupakan salah satu persoalan yang sering menimbulkan konflik serius dalam kehidupan rumah tangga. Tidak sedikit perselisihan antara suami dan istri yang berkembang menjadi gugatan perceraian, sengketa harta bersama, hingga laporan pidana.

Namun, dalam perspektif hukum Indonesia, perselingkuhan dan perzinaan bukanlah dua istilah yang selalu memiliki pengertian hukum yang sama.

Tidak setiap tindakan yang dianggap sebagai perselingkuhan secara sosial dapat langsung diproses sebagai tindak pidana. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana harus didasarkan pada unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Sejak berlakunya KUHP Nasional pada 2 Januari 2026, masyarakat perlu memahami ketentuan baru mengenai tindak pidana perzinaan.

1. Apakah Perselingkuhan Dapat Dipidana?

Perselingkuhan dalam pengertian umum dapat mencakup hubungan emosional, komunikasi intim, pertemuan rahasia, atau hubungan dengan orang lain di luar perkawinan.

Namun, hukum pidana tidak secara otomatis mengategorikan seluruh bentuk perselingkuhan sebagai tindak pidana.

Apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana perzinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 411 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, maka terdapat kemungkinan pertanggungjawaban pidana.

Karena itu, harus dibedakan antara bukti adanya hubungan pribadi dengan bukti perbuatan yang memenuhi unsur perzinaan.

2. Apa Isi Pasal 411 KUHP Nasional?

Pasal 411 KUHP Nasional mengatur tindak pidana perzinaan berupa persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya.

Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak kategori II.

Pasal 411 juga merupakan delik aduan. Artinya, proses penuntutan tidak dapat dilakukan tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berhak sebagaimana ketentuan khusus dalam pasal tersebut.

Pihak yang berhak mengadu meliputi:

  • Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan.

  • Orang tua atau anak bagi orang yang tidak terikat perkawinan, sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketentuan ini memiliki pembatasan khusus mengenai pihak pengadu, termasuk ketentuan penarikan pengaduan sebelum pemeriksaan sidang dimulai. (JDIH BPK+1)

3. Apakah Suami atau Istri yang Selingkuh Bisa Dilaporkan?

Hal tersebut bergantung pada bentuk perbuatannya.

Jika hanya terdapat komunikasi romantis, kedekatan emosional, atau hubungan pribadi tanpa adanya perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 411, maka tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perzinaan.

Sebaliknya, apabila terdapat bukti yang cukup mengenai perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 411, pihak yang berhak dapat mempertimbangkan pengaduan sesuai ketentuan hukum.

Oleh karena itu, analisis perkara harus dilakukan secara hati-hati dan tidak semata-mata berdasarkan kecurigaan.

4. Bagaimana Jika Suami atau Istri Tinggal Bersama dengan Orang Lain?

KUHP Nasional juga mengatur tindak pidana hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah dalam Pasal 412.

Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak kategori II.

Pasal 412 juga merupakan delik aduan dengan pihak pengadu yang ditentukan secara khusus.

Karena rumusan pasal dan ketentuan pengaduannya memiliki karakter khusus, tidak tepat menyimpulkan bahwa setiap hubungan atau tinggal bersama otomatis merupakan tindak pidana. (JDIH Mahkamah Agung+1)

5. Apakah Bukti Chat WhatsApp Cukup untuk Melaporkan Perzinaan?

Pesan WhatsApp dapat menjadi bukti elektronik yang relevan, tetapi tidak otomatis membuktikan seluruh unsur tindak pidana perzinaan.

Bukti harus dinilai secara menyeluruh berdasarkan:

  • Keaslian komunikasi.

  • Konteks percakapan.

  • Keterkaitan dengan peristiwa yang dilaporkan.

  • Kesesuaian dengan bukti lainnya.

  • Ketentuan hukum pembuktian yang berlaku.

Pengambilan atau penyebaran bukti elektronik juga harus memperhatikan ketentuan hukum dan privasi pihak terkait.

6. Perselingkuhan sebagai Alasan Perceraian

Perselingkuhan dapat memiliki relevansi dalam perkara perceraian, terutama apabila menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus atau memenuhi alasan perceraian lainnya berdasarkan hukum yang berlaku.

Namun, dasar hukum perceraian berbeda dengan dasar hukum pidana perzinaan.

Dengan demikian, seseorang dapat mempertimbangkan gugatan perceraian meskipun belum tentu terdapat dasar yang cukup untuk laporan pidana.

7. Langkah Hukum Jika Menjadi Korban Perselingkuhan

Beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan:

  1. Mendokumentasikan fakta secara objektif.

  2. Menyimpan bukti yang diperoleh secara sah.

  3. Memastikan apakah terdapat perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 411 atau Pasal 412 KUHP.

  4. Memeriksa siapa yang berhak mengajukan pengaduan.

  5. Mempertimbangkan proses perceraian apabila terdapat alasan hukum.

  6. Berkonsultasi dengan advokat sebelum menentukan langkah hukum.

Hindari menyebarluaskan tuduhan di media sosial tanpa dasar yang jelas karena dapat menimbulkan persoalan hukum baru.

8. Konsultasi Hukum Perselingkuhan dan Perzinaan di Azhari & Associates

Lawfirm Azhari & Associates memberikan layanan konsultasi dan pendampingan hukum terkait konflik rumah tangga yang berkaitan dengan dugaan perzinaan, perceraian, sengketa keluarga, serta perkara pidana.

Kami membantu melakukan pemeriksaan fakta dan analisis hukum untuk menentukan langkah yang tepat berdasarkan KUHP Nasional dan peraturan perkawinan yang berlaku.

Website: www.kantor-pengacara.com

Setiap persoalan rumah tangga memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Dapatkan analisis hukum profesional sebelum mengambil tindakan.