Pegawai Menggunakan Kop Surat dan Tanda Tangan Ketua Yayasan untuk Proyek Fiktif: Dapatkah Dipidana?

Pegawai menggunakan kop surat dan tanda tangan Ketua Yayasan untuk proyek pengadaan fiktif? Simak analisis Pasal 391 dan 492 KUHP Nasional serta langkah hukum bersama Azhari & Associates.

Dalam dunia usaha, dokumen resmi suatu lembaga atau badan hukum mempunyai fungsi penting sebagai dasar kepercayaan dalam melakukan transaksi.

Kop surat, Purchase Order, tanda tangan pejabat, dan dokumen pengadaan merupakan bagian dari administrasi yang sering digunakan sebagai dasar vendor menyediakan barang.

Namun, bagaimana jika seseorang menggunakan identitas suatu yayasan tanpa kewenangan untuk memesan barang elektronik kepada tiga vendor, kemudian mengarahkan pembayaran ke rekening pribadinya?

Apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penipuan? Apakah penggunaan tanda tangan Ketua Yayasan dapat dikategorikan sebagai pemalsuan surat?

Dalam perkara yang dianalisis, seorang individu berinisial A menawarkan pengadaan 30 unit iPhone, 20 unit MacBook, dan 30 unit iPad kepada tiga vendor.

Pada transaksi pertama, pembayaran dilakukan melalui rekening pribadi A. Dua bulan kemudian, A kembali menerbitkan PO dengan pola yang sama, tetapi tagihan transaksi kedua tidak dibayar.

Ketika vendor meminta pembayaran kepada yayasan, yayasan menyangkal transaksi tersebut dan menyatakan bahwa A bukan pegawainya.

A. Dugaan tindak pidana penipuan

Untuk perbuatan yang dilakukan pada masa berlakunya KUHP Nasional, ketentuan penipuan diatur dalam Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023.

Pasal tersebut pada pokoknya mengatur perbuatan seseorang yang bermaksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum dengan menggunakan nama atau kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan sehingga menggerakkan orang lain menyerahkan barang, memberikan utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang. Ancaman pidananya paling lama empat tahun penjara atau denda paling banyak kategori V.

 
SPP & Partners+1

 

Jika dikaitkan dengan kronologi perkara, beberapa fakta yang perlu diselidiki adalah:

  1. Apakah A benar-benar merupakan pegawai yayasan?

  2. Apakah A mempunyai kewenangan melakukan pengadaan?

  3. Apakah A sengaja menggunakan identitas yayasan?

  4. Apakah A menggunakan tanda tangan Ketua Yayasan tanpa izin?

  5. Apakah A sengaja mengarahkan vendor mengirimkan barang?

  6. Apakah A mengarahkan pembayaran ke rekening pribadi?

  7. Apakah sejak awal terdapat maksud untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum?

Apabila unsur-unsur tersebut terbukti, tindakan A berpotensi memenuhi unsur tindak pidana penipuan.

B. Dugaan pemalsuan dokumen berdasarkan Pasal 391 KUHP

Selain penipuan, penggunaan PO dengan tanda tangan Ketua Yayasan juga harus diperiksa dari aspek pemalsuan surat.

Pasal 391 UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur pemalsuan surat yang dapat menimbulkan hak atau perikatan atau diperuntukkan sebagai bukti suatu hal, dengan maksud digunakan seolah-olah benar dan tidak palsu, apabila penggunaannya dapat menimbulkan kerugian.

Ancaman pidananya paling lama enam tahun penjara atau denda paling banyak kategori VI. Ketentuan tersebut juga mencakup penggunaan surat yang diketahui tidak benar atau dipalsukan.

 
SPP & Partners+1

 

Dalam perkara ini, penyidik perlu memeriksa:

  • Apakah tanda tangan Ketua Yayasan asli?

  • Apakah tanda tangan tersebut hasil pemindaian atau salinan?

  • Apakah dokumen PO dibuat menggunakan format resmi yayasan?

  • Siapa yang membuat dan mengirimkan PO?

  • Apakah terdapat komunikasi yang menunjukkan penggunaan identitas yayasan secara tidak sah?

Perlu ditekankan bahwa penggunaan kop surat yayasan saja belum membuktikan pemalsuan. Begitu pula tanda tangan yang dipersoalkan harus diperiksa secara objektif, bukan hanya berdasarkan penyangkalan salah satu pihak.

C. Apakah A dapat dijerat dengan penipuan dan pemalsuan sekaligus?

Secara prinsip, satu rangkaian peristiwa dapat mengandung beberapa dugaan tindak pidana apabila masing-masing unsur terpenuhi.

Misalnya:

  • A mengaku sebagai pegawai yayasan padahal tidak benar.

  • A mengirimkan dokumen PO yang tanda tangannya diduga dipalsukan.

  • A menggunakan dokumen tersebut untuk meyakinkan vendor.

  • A mengarahkan pembayaran ke rekening pribadi.

Penipuan dan pemalsuan surat merupakan ketentuan yang berbeda.

Namun, apakah kedua ketentuan dapat diterapkan secara bersamaan, atau bagaimana bentuk perbarengan tindak pidananya, merupakan persoalan penerapan hukum yang harus dinilai penyidik, penuntut umum, dan pengadilan berdasarkan fakta perkara.

D. Apakah laporan pidana yayasan terhadap A cukup untuk melindungi vendor?

Tidak.

Yayasan memang dapat melaporkan A apabila merasa dirugikan akibat penggunaan identitas dan dokumen yayasan tanpa kewenangan.

Namun, vendor juga mempunyai kepentingan hukum tersendiri.

Vendor dapat memberikan keterangan kepada penyidik sebagai pihak yang menyerahkan barang atau mengalami kerugian akibat transaksi.

Vendor sebaiknya memastikan bahwa laporan atau pemeriksaan tidak hanya berfokus pada kerugian yayasan, tetapi juga mengungkap aliran barang, aliran dana, dan pihak yang menikmati hasil transaksi.

E. Bukti yang harus diserahkan kepada penyidik

Dalam dugaan tindak pidana seperti ini, bukti elektronik dan dokumen transaksi sangat penting.

Bukti yang sebaiknya diamankan meliputi:

  1. PO asli atau salinan elektronik.

  2. Invoice masing-masing vendor.

  3. Bukti transfer ke rekening A.

  4. Rekening koran dan informasi transaksi yang diperoleh secara sah.

  5. Percakapan WhatsApp.

  6. Email pengiriman PO.

  7. Identitas rekening penerima.

  8. Bukti pengiriman barang.

  9. Bukti penerimaan barang.

  10. Keterangan Ketua Yayasan mengenai keaslian tanda tangan.

  11. Dokumen internal mengenai prosedur pengadaan.

  12. Bukti hubungan kerja atau keterangan mengenai status A.

Jangan menghapus komunikasi atau mengubah file asli karena integritas bukti elektronik dapat menjadi persoalan penting dalam proses pembuktian.

F. Apakah vendor dapat menuntut pengembalian kerugian melalui proses pidana?

Proses pidana berorientasi pada pembuktian tindak pidana dan pertanggungjawaban pelaku.

Sementara itu, pengembalian kerugian vendor perlu diperjuangkan melalui mekanisme hukum yang sesuai.

Vendor dapat meminta pertanggungjawaban perdata terhadap A apabila terdapat dasar hukum dan bukti yang cukup.

Apabila yayasan juga terbukti terikat dalam transaksi, tuntutan perdata terhadap yayasan dapat dianalisis secara terpisah.

Jangan menganggap bahwa pelaporan pidana otomatis menghasilkan pembayaran seluruh invoice.

G. Kesimpulan

Apabila A terbukti menggunakan kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan vendor menyerahkan barang, Pasal 492 KUHP Nasional dapat menjadi salah satu ketentuan yang relevan.

Jika terbukti membuat atau menggunakan PO palsu, Pasal 391 KUHP Nasional juga dapat dipertimbangkan.

Namun, penentuan kesalahan pidana harus berdasarkan alat bukti dan proses hukum, bukan hanya berdasarkan dugaan atau pengakuan sepihak.

Azhari & Associates – Kantor Pengacara Jakarta memberikan layanan pendampingan hukum dalam perkara penipuan, pemalsuan dokumen, sengketa pengadaan, dan gugatan perdata yang berkaitan dengan transaksi bisnis.

Artikel terkait: Proyek Pengadaan Fiktif oleh Pegawai Yayasan: Analisis Perdata, Pidana, dan PKPU