SENGKETA HAKI: PROSES HUKUM, LAPORAN PIDANA DI KEPOLISIAN, DAN PERLINDUNGAN HAK PEMILIK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Mengalami pelanggaran HAKI? Pelajari proses hukum, laporan pidana di kepolisian, perlindungan merek dan hak cipta, serta pendampingan pengacara HAKI.

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan salah satu aset penting bagi individu maupun perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha, membangun identitas bisnis, serta mengembangkan karya dan inovasi.

Merek dagang, logo, desain, karya tulis, musik, perangkat lunak, hingga berbagai hasil kreativitas memiliki nilai ekonomi yang dapat menjadi sumber keuntungan dan keunggulan kompetitif.

Namun, dalam praktik bisnis, tidak sedikit pemilik hak kekayaan intelektual menghadapi permasalahan akibat penggunaan tanpa izin, peniruan merek, pemalsuan produk, pembajakan karya, maupun tindakan lain yang diduga melanggar hak eksklusif pemiliknya.

Permasalahan tersebut dapat berkembang menjadi sengketa HAKI, baik melalui mekanisme perdata maupun proses pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kondisi tertentu, pemilik hak dapat menempuh langkah hukum dengan membuat laporan atau pengaduan kepada kepolisian apabila perbuatan yang terjadi memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang terkait.

Di sisi lain, pihak yang dilaporkan juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan pendampingan advokat selama proses pemeriksaan.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap aspek hukum HAKI menjadi sangat penting sebelum mengambil langkah hukum.

Melalui artikel ini, Azhari & Associates membahas bentuk-bentuk sengketa HAKI, dasar hukum, proses pelaporan pidana, tahapan pemeriksaan di kepolisian, serta langkah hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik hak maupun pihak yang dilaporkan.

1. Apa yang Dimaksud dengan Sengketa HAKI?

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan karya, invensi, identitas usaha, maupun kreasi yang memiliki nilai ekonomi dan perlindungan hukum.

Di Indonesia, HAKI mencakup beberapa rezim perlindungan, antara lain:

  1. Hak Merek.

  2. Hak Cipta.

  3. Hak Paten.

  4. Desain Industri.

  5. Rahasia Dagang.

  6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

  7. Indikasi Geografis.

  8. Perlindungan Varietas Tanaman.

Sengketa HAKI dapat terjadi ketika terdapat perselisihan mengenai kepemilikan, penggunaan, pengalihan, pelanggaran, atau pemanfaatan hak kekayaan intelektual.

Sebagai contoh:

  • Penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar.

  • Penggunaan logo perusahaan tanpa izin.

  • Pemalsuan produk dengan menggunakan merek pihak lain.

  • Penggandaan dan distribusi karya cipta tanpa hak.

  • Penggunaan perangkat lunak tanpa lisensi yang sah.

  • Pengungkapan rahasia dagang tanpa hak.

  • Perselisihan kepemilikan dan penggunaan hasil karya.

Tidak seluruh sengketa tersebut dapat langsung diproses secara pidana. Penentuan jalur hukum harus didasarkan pada jenis HAKI, status perlindungan, perbuatan yang terjadi, dan unsur pidana yang relevan.

2. Dasar Hukum Sengketa HAKI di Indonesia

Penanganan sengketa HAKI mengacu pada sejumlah undang-undang khusus.

A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Mengatur perlindungan merek dan indikasi geografis, termasuk ketentuan mengenai pelanggaran hak merek dan sanksi pidana.

B. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Mengatur perlindungan karya cipta, hak moral, hak ekonomi, serta ketentuan mengenai pelanggaran hak cipta.

C. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Mengatur perlindungan invensi dan hak eksklusif pemegang paten.

D. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Mengatur perlindungan informasi bisnis dan teknologi yang memiliki nilai ekonomi serta dijaga kerahasiaannya.

E. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Mengatur perlindungan desain industri.

F. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Mengatur perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu.

G. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

KUHP nasional berlaku sejak 2 Januari 2026. Dalam menganalisis perkara yang terjadi setelah tanggal tersebut, perlu diperiksa pula ketentuan umum hukum pidana dan ketentuan peralihan yang relevan.

Setiap perkara harus menggunakan ketentuan pidana khusus yang tepat dan memperhatikan perubahan peraturan perundang-undangan.

3. Bentuk-Bentuk Pelanggaran HAKI yang Dapat Berujung pada Laporan Pidana

A. Pelanggaran Hak Merek

Sengketa merek dapat terjadi ketika pihak lain menggunakan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar untuk barang dan/atau jasa sejenis tanpa hak.

Contohnya:

  • Menggunakan merek terdaftar milik perusahaan lain.

  • Memproduksi barang menggunakan merek pihak lain.

  • Memasarkan produk dengan identitas merek yang diduga palsu.

  • Menggunakan logo dan identitas dagang tanpa hak.

Dalam kondisi yang memenuhi unsur tindak pidana, pemilik merek dapat mempertimbangkan langkah pengaduan pidana sesuai ketentuan UU Merek.

B. Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta dapat berkaitan dengan penggunaan, penggandaan, pendistribusian, atau pemanfaatan karya tanpa hak.

Contohnya:

  • Menggandakan buku tanpa izin.

  • Menggunakan foto milik orang lain untuk kepentingan komersial tanpa hak.

  • Mendistribusikan film atau musik secara ilegal.

  • Menggunakan perangkat lunak tanpa lisensi yang sah.

  • Mengambil dan memanfaatkan karya digital tanpa izin.

Namun, perlu diperiksa apakah tindakan tersebut memenuhi unsur pelanggaran hak cipta dan apakah terdapat pengecualian yang diakui undang-undang.

C. Pelanggaran Rahasia Dagang

Pelanggaran rahasia dagang dapat berkaitan dengan penggunaan atau pengungkapan informasi bisnis rahasia tanpa hak.

Misalnya, penggunaan formula, metode produksi, strategi bisnis, atau informasi komersial yang seharusnya dilindungi.

D. Pelanggaran Paten dan Desain Industri

Sengketa dapat terjadi ketika terdapat dugaan penggunaan invensi atau desain industri yang dilindungi tanpa hak.

Penentuan adanya pelanggaran memerlukan pemeriksaan terhadap sertifikat, ruang lingkup perlindungan, klaim paten, atau desain yang terdaftar.

4. Apakah Sengketa HAKI Bisa Dilaporkan ke Kepolisian?

Ya, sengketa HAKI tertentu dapat dilaporkan atau diadukan kepada aparat penegak hukum apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang terkait.

Namun, penting untuk membedakan antara:

Sengketa Kepemilikan HAKI

Merupakan perselisihan mengenai siapa yang berhak atas suatu merek, karya, invensi, atau kekayaan intelektual.

Sengketa Perdata HAKI

Berkaitan dengan pelanggaran hak, penggunaan tanpa izin, tuntutan penghentian perbuatan, maupun ganti rugi.

Tindak Pidana HAKI

Merupakan perbuatan yang memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam undang-undang khusus.

Ketiganya dapat memiliki keterkaitan, tetapi tidak otomatis mempunyai proses dan konsekuensi hukum yang sama.

5. Bagaimana Proses Melaporkan Dugaan Pelanggaran HAKI ke Kepolisian?

Secara umum, pemilik hak atau pihak yang memiliki kepentingan hukum dapat mempertimbangkan langkah berikut.

Tahap 1 — Melakukan Pemeriksaan Status HAKI

Memeriksa apakah merek, hak cipta, atau objek HAKI lainnya telah memperoleh perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tahap 2 — Mengumpulkan Bukti Pelanggaran

Bukti dapat berupa:

  • Sertifikat merek atau dokumen pencatatan hak cipta.

  • Dokumen kepemilikan atau pengalihan hak.

  • Foto dan video produk.

  • Sampel produk yang diduga melanggar.

  • Bukti transaksi.

  • Bukti pemasaran atau distribusi.

  • Korespondensi dengan pihak yang diduga melanggar.

  • Bukti lain yang relevan.

Tahap 3 — Melakukan Analisis Unsur Pidana

Menentukan ketentuan pidana yang relevan dan memeriksa apakah seluruh unsur delik dapat dipenuhi.

Tahap 4 — Membuat Laporan atau Pengaduan

Menyampaikan laporan atau pengaduan kepada kepolisian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Tahap 5 — Proses Klarifikasi dan Penyelidikan

Aparat kepolisian melakukan tindakan sesuai kewenangan dan prosedur hukum acara pidana.

Tahap 6 — Penyidikan

Apabila terdapat dasar untuk melanjutkan perkara, proses penyidikan dilakukan sesuai ketentuan hukum acara pidana.

6. Apakah Semua Pelanggaran HAKI Merupakan Delik Aduan?

Tidak.

Karakteristik tindak pidana HAKI berbeda-beda berdasarkan undang-undang yang mengaturnya.

Contohnya:

  • Pasal 100 dan Pasal 102 UU Merek mengatur tindak pidana yang merupakan delik aduan berdasarkan Pasal 103 UU Merek.

  • Pasal 120 UU Hak Cipta menentukan bahwa tindak pidana dalam undang-undang tersebut merupakan delik aduan.

  • UU Rahasia Dagang juga mengatur karakter delik aduan pada ketentuan pidananya.

Oleh karena itu, sebelum melakukan pelaporan, harus diperiksa siapa pihak yang berhak mengajukan pengaduan, status hak, tenggang waktu yang relevan, dan persyaratan lain sesuai undang-undang.

7. Apakah Pihak yang Dilaporkan atas Pelanggaran HAKI Dapat Didampingi Pengacara?

Tentu.

Pihak yang dilaporkan memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan pendampingan advokat sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Pendampingan advokat penting untuk:

  • Memeriksa dasar laporan atau pengaduan.

  • Menganalisis status objek HAKI.

  • Memeriksa unsur tindak pidana yang disangkakan.

  • Menganalisis dokumen kepemilikan.

  • Menyiapkan dokumen dan alat bukti.

  • Mendampingi pemeriksaan sesuai ketentuan.

  • Menyusun langkah hukum dan pembelaan.

  • Memastikan hak-hak pihak yang diperiksa dihormati.

Status sebagai terlapor tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang bersalah.

8. Mengapa Pendampingan Advokat Penting dalam Sengketa HAKI?

Sengketa HAKI memiliki karakteristik yang berbeda dengan perkara pidana umum.

Penanganannya dapat membutuhkan analisis mengenai kepemilikan hak, ruang lingkup perlindungan, status pendaftaran, penggunaan tanpa hak, unsur kesalahan, serta ketentuan pidana khusus.

Kesalahan dalam mengidentifikasi objek HAKI atau menentukan dasar hukum dapat memengaruhi arah penanganan perkara.

Advokat dapat membantu memastikan bahwa langkah hukum yang ditempuh sesuai dengan fakta dan peraturan yang berlaku.

9. Kantor Pengacara Sengketa HAKI – Azhari & Associates

Kantor Pengacar Azhari & Associates menyediakan konsultasi dan pendampingan hukum dalam berbagai permasalahan Hak Kekayaan Intelektual, baik bagi pemilik hak yang mengalami dugaan pelanggaran maupun individu dan badan usaha yang menghadapi laporan pidana HAKI.

Ruang lingkup layanan meliputi:

  • Konsultasi hukum sengketa HAKI.

  • Analisis pelanggaran merek.

  • Analisis pelanggaran hak cipta.

  • Pendampingan pelaporan dugaan tindak pidana HAKI.

  • Pendampingan pemeriksaan di kepolisian.

  • Pendampingan pihak terlapor.

  • Penyusunan strategi pembelaan.

  • Pendampingan penyelesaian sengketa perdata dan pidana.

Kami menerapkan pendekatan:

SOLUSI — STRATEGI — AKSI

Setiap perkara diawali dengan pemahaman terhadap cerita, data, dokumen, dan fakta yang disampaikan klien. Selanjutnya, dilakukan analisis hukum untuk menentukan posisi, risiko, serta strategi penyelesaian yang tepat.

Mengalami sengketa HAKI atau menghadapi laporan pidana terkait merek dan hak cipta?

Jangan mengambil langkah hukum tanpa memahami kedudukan dan hak Anda.

Konsultasikan permasalahan tersebut kepada Kantor Pengacara Azhari & Associates.

Website: https://www.kantor-pengacara.com

AZHARI & ASSOCIATES — Strategic Counsel. Precise Execution. Trusted Partnership.